Sengketa Informasi HGU antara FWI dengan ATR/BPN berlanjut ke Mahkamah Agung

Sengketa informasi publik yang terjadi antara (FWI) Forest Watch Indonesia dan Kemen ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) hingga saat ini belum usai. Pada sidang yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2016, PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) memutuskan bahwa FWI memenangkan keberatan yang diajukan kepada Kemen ATR/BPN. Petikan Salinan Putusan No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Desember 2016 adalah (halaman 22 dan 23): 1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan; 2. Menguatkan Putusan komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016 (http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/); 3. Menghukum Pemohon keberatan untuk m,embayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah). Setelah menerima keputusan yang dibuat PTUN, … Continue reading →

Sengketa Informasi FWI v KemenATR/BPN Berlanjut ke PTUN

Bpk/Ibu & teman-teman sekalian, Semoga selalu dalam keadaan baik.. Pastinya masih hangat diingatan kita semua. Pada tanggal 22 Juli lalu, Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan FWI atas dokumen HGU Perkebunan Sawit kepada KemenATR/BPN (re: http://print.kompas.com/baca/2016/07/23/KIP-Informasi-Hak-Guna-Usaha-Terbuka) Pada hari ini, kami ingin sama-sama mengingatkan bahwa jangka waktu 14 hari kerja setelah diterimanya salinan putusan Komisi Informasi dalam perkara FWI v KemenATR/BPN telah jatuh tempo. Dan hari ini juga, kami mendapatkan pemberitahuan dari panitera PTUN Jakarta atas keberatan KemenATR/BPN thd hasil putusan KIP. Lagi-lagi kabar tidak menggembirakan dan mengecewakan untuk transparansi SDA masa depan. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Bapak/Ibu & teman-teman untuk sekali lagi mengencangkan semangat dalam perjuangan mendobrak benteng anti … Continue reading →

KLHK Disarankan Mencabut Banding

Sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini KLHK menjadi pihak penggugat karena keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 8 Mei 2015 lalu yang memenangkan FWI (baca: http://fwi.or.id/waktunya-mengeksekusi/). Dalam objek keberatannya, KLHK mempersoalkan muatan yang dikecualikan dalam dokumen-dokumen yang sudah diputus terbuka oleh KIP. Mereka mempersoalkan muatan yang dikecualikan dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), seharusnya dikecualikan juga dalam dokumen lainnya. Tak hanya itu, mereka juga menambahkan beberapa bab lain serta peta-peta yang menjadi satu kesatuan dokumen untuk dikecualikan. Bagi FWI, argumentasi keberatan tersebut bertentangan dengan tiga unsur … Continue reading →

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tidak Hadir, Sidang Sengketa Informasi Di Tunda

Sidang sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia sebagai Pemohon dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Termohon pada 25 Februari 2015, ditunda. Ini adalah sidang keempat yang sudah berlangsung sejak Januari 2015. Majelis Komisioner menunda sidang hingga sepekan kedepan, 6 Maret 2015. Sidang ini ditunda karena pihak Termohon tidak hadir oleh karena Uji Konsekuensi Ulang terhadap informasi yang dikecualikan belum selesai dilakukan. Agenda sidang mendengarkan hasil uji konsekuensi ulang terhadap informasi yang dikecualikan dari Termohon sudah disepakati sejak tiga minggu lalu pada 4 Februari 2015. Seharusnya tenggat waktu yang telah diberikan dan disepakati dapat dimanfaatkan oleh KLHK, namun nyatanya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa KLHK tidak serius dalam mendorong keterbukaan … Continue reading →