ENAM TAHUN ISPO BELUM MAMPU MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN & LAHAN

Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit.  Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial.  Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dirasakan hanya sebagai instrumen agar produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengakuan di pasar internasional. Untuk merespon keadaan tersebut, maka pada hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan sebuah laporan berjudul “6 Tahun ISPO”.  Di dalam laporan ini dipaparkan bahwa sampai tahun 2016, perkebunan kelapa sawit … Continue reading →

Konferensi Pers “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”

KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini, akses FWI terhadap dokumen HGU perkebunan kelapa sawit masih dihambat oleh Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Padahal berdasarkan UU KIP, dokumen yang dimohonkan oleh FWI termasuk kategori informasi publik. Konferensi Pers ini akan diselenggarakan pada: Hari, Tanggal : Kamis­, 23 … Continue reading →