Indonesia memasuki tahun politik. Tidak sampai sebulan lagi, Pilkada Serentak yang diikuti sebanyak 270 daerah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Sebanyak 229 di antaranya merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tidak lepas dari masalah. Industri ektraktif, termasuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan kayu, dan pertambangan, industri pariwisata, hingga reklamasi merupakan masalah yang mendera wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Forest…
Pada Tahun 2020 seperti negara-negara lainnya Indonesia mengalami pandemik penyakit corona yang disebabkan oleh virus COVID-19. Wabah ini pertama kali teridetifikasi di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus corona merupakan virus yang sangat cepat penularannya (Highly transmitted). Saat ini penyebaran virus corona dari masunia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi sendiri terjadi melalui…
Indonesia merupakan Negara yang rawan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2020, hingga akhir Juli sudah ada lebih dari 1.700 kejadian bencana. Tapi apa sebenarnya bencana? Dan bagaimana kita mesti menyikapinya? Forest Watch Indonesia (FWI) mengadakan Ngobrol Asik Online (Ngaso) dengan tema “Merekam Bencana”, mau mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi bersama mengenai bencana di Indonesia. Tidak hanya itu,…
Penolakan dari berbagai kelompok masyarakat tidak menghalangi disepakatinya pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) lalu. Rapat Paripurna di gedung DPR turut dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, Menaker Ida Fauziyah, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam Rapat RUU Cipta Kerja…
PENGANTAR ECJP Environmental Citizen Journalism Program (ECJP) merupakan sebuah wadah yang diinisiasi oleh FWI, Mongabay Indonesia dan Universitas Pattimura dalam rangka meningkatkan peran masyarakat (citizen) untuk turut terlibat dalam menyebarluaskan informasi kondisi hutan dan lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memicu lahirnya citizen-citizen jurnalis yang kredibel dalam menyampaikan suatu informasi disertai dengan fakta dan data yang tak terbantahkan. Pada tahun…
Hingga saat ini, belum ada satu payung hukum yang komprehensif untuk menjamin agar hak-hak masyarakat adat terpenuhi. Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang diharapkan mampu melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, yang sudah dibahas sejak 2009, tidak kunjung disahkan.Tahun 2020, DPR kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat. Forest Watch Indonesia memandang…
Deforestasi atau kehilangan hutan di Indonesia dari masa ke masa Deforestasi atau yang biasa dikenal dengan kehilangan hutan terus terjadi di Indonesia. Selama setengah abad pada periode tahun 1950-2000 ada 40% hutan yang hilang. Dari yang sebelumnya luasnya mencapai 162 juta hektare berkurang menjadi 98 juta hektare (Potret keadaan Hutan Indonesia jilid 1). Periode waktu tersebut menjadi masa suram kondisi…
Hutan Indonesia adalah sebuah anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah tersebut diikuti dengan kekhasan kondisi geografis yang wilayahnya terbentuk dari gugusan pulau-pulau. Sehingga keberadaan hutan alam di Indonesia pun tersebar di pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecilnya yang masing-masing juga memiliki ke khasan tersendiri. Mulai dari hamparan mangrove, hutan dataran rendah, rawa gambut, karst, pegunungan vulkanik, dan…
Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global sehingga keberadaannya mutlak untuk dilindungi. Selama ini, tata kelola ekosistem mangrove belum tertangani dengan baik, terencana dan melibatkan lintas sektor pemerintahan. Tidak heran mangrove belum menjadi isu sentral lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan nasional-daerah, meskipun kontribusinya hampir seperempat dari luas mangrove…
Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, karena peraturan tersebut menghilangkan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai salah…
Saat ini, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh beberapa pihak dianggap menghalangi investasi padahal SVLK merupakan instrumen untuk mendorong tata kelola kehutanan ke arah yang lebih baik dengan mencegah terjadinya peredaran kayu hasil illegal logging. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan pertanggal 27 Februari 2020 Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Dokumen VLegal yang menjadi standar…
Overview Konflik Agraria Petani Lahat Ketika wabah Covid19 tengah menyerang Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia. Dua orang petani Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, harus gugur yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), dan dua lainnya Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi dimana…
