Sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini KLHK menjadi pihak penggugat karena keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 8 Mei 2015 lalu yang memenangkan FWI (baca: https://fwi.or.id/waktunya-mengeksekusi/). Dalam objek keberatannya, KLHK mempersoalkan muatan yang dikecualikan dalam dokumen-dokumen yang sudah diputus terbuka…
Rekan-rekan Anggota FWI dan pemerhati lingkungan yang baik,… Puji syukur atas berkat dan bimbingan-Nya, FWI (Forest Watch Indonesia) telah melalui penyelengaraan Pertemuan Anggota FWI dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Tentu saja pertemuan kemarin menjadi langkah awal bagi kita semua untuk menjawab tantangan sebagai bagian dari upaya kita untuk memperbaikan tata kelola hutan di Indonesia yang dimulai dengan memastikan…
Pastinya masih hangat dalam benak kita semua. Ingatan pada tanggal 8 Mei 2015 yang lalu soal dimenangkannya gugatan FWI atas informasi kehutanan oleh Komisi Informasi Pusat. Namun ternyata, KLHK sebagai pihak tergugat menyatakan keberatan atas putusan Komisi Informasi melalui PTUN Jakarta-Timur. Keberatan KLHK secara nyata menentang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan melanggar visi Presiden dalam menjalankan…
“Tiga tahun membela keterbukaan informasi di sektor kehutanan, terbuka juga jalan kita untuk berpartisipasi dalam pengawasan kehutanan. Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK sudah dinyatakan terbuka oleh majelis komisioner dalam perkara sengketa FWI melawan KLHK. Kini, waktunya kita mengeksekusi hasil putusan tersebut.” Kemenangan FWI atas terbukanya informasi kehutanan yang terdiri dari Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana…
Dalam rangka advokasi keterbukaan informasi publik di sektor kehutanan, FWI mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri Sidang Terbuka Pembacaan Putusan Sengketa Informasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 8 Mei 2015 Waktu : 14.00 WIB s/d selesai Tempat : Komisi Informasi Pusat, Gd. ITC lt. 5, Jl. Abdul…
Rekan-rekan pendukung Keterbukaan Informasi yang baik, Dengan sangat menyesal kami beritakan sehubungan dengan “Kabar Dadakan” dari panitera komisi informasi pusat, bahwa Sidang Pembacaan Putusan Sengketa Informasi FWI vs KLHK DIUNDUR, yg harusnya besok jam 14.00 menjadi tgl 8 Mei 2015 jam 14.00. Sidang Pembacaan Putusan Sengketa Informasi FWI vs KLHK DIUNDUR
Sidang sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia sebagai Pemohon dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Termohon pada 25 Februari 2015, ditunda. Ini adalah sidang keempat yang sudah berlangsung sejak Januari 2015. Majelis Komisioner menunda sidang hingga sepekan kedepan, 6 Maret 2015. Sidang ini ditunda karena pihak Termohon tidak hadir oleh karena Uji Konsekuensi Ulang terhadap informasi yang dikecualikan belum…
“Uji konsekuensi terhadap pengecualian informasi yang dilakukan KLHK mengabaikan aturan-aturan yang dibuat lembaganya sendiri. KLHK tidak mempertimbangkan UU Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan, beserta aturan turunan lainnya” Masih soal keterbukaan informasi publik. Tidak ada alasan lagi bagi setiap badan publik untuk menutup akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, kecuali memang informasi rahasia. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No…
Mengenal kearifan lokal masyarakat adat merupakan suatu upaya untuk menghargai keragaman budaya yang telah berlaku di suatu wilayah di Indonesia. Memahami kearifan lokal dapat dimulai dari mengenal sejarah masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat Kepulauan Aru merupakan salah satu contoh masyarakat adat yang masih memiliki eksistensinya hingga saat ini dan mempertahankan budayanya terutama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ruang eksplorasi…
Buku berjudul Potret Keadaan Hutan Indonesia telah selesai disusun berdasarkan informasi mengenai tutupan hutan hasil penafsiran citra satelit dan peta-peta terestrial, dielaborasikan dengan data dan laporan resmi dari pihak pemerintah serta dari lembaga-lembaga pemerhati lingkungan. Walaupun disadari bahwa ada tantangan besar dalam proses pengumpulan data dan menghasilkan sebuah laporan yang komprehensif, tetapi proses ini dijalani karena dirasakan sangat penting bagi…
Proses penyelesaian sengketa informasi paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja (UU KIP, Pasal 38 ayat 2). Hari ini (Jumat, 16 Januari 2015) masuk dalam waktu 25 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Sudah sejak Desember 2014, Forest Watch Indonesia mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Hal ini berkenaan dengan tidak puasnya atas…
