Jakarta, 8 Mei 2025 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini (7 Mei 2025) mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), serta pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini…
Depok, 22 April 2025 – Sebanyak lebih dari 100 peserta dari berbagai pihak atau instansi. antusias mengikuti diskusi publik bertajuk “Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Bagi Masyarakat Adat” di Balai Sidang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kaoem Telapak sebagai anggota Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)…
International Webinar-Indonesia Journalist Reports Transisi Energi: Deforestasi, Ekspor Illegal, Hak-Hak Masyarakat Adat, Praktik Culas, dan Gangguan Lingkungan Transisi energi menjadi upaya prioritas dalam merespons krisis iklim global. Di Indonesia, salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi krisis iklim, yakni dengan meningkatkan bauran energi terbarukan dengan memanfaatkan biomassa kayu sebagai bioenergi. Biomassa kayu akan menggantikan hingga 10% batubara di 52 Pembangkit Listrik…
Tokoh masyarakat adat Dayak Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Harnilis, mengatakan Masyarakat Adat Meratus siap membela dan mempertahankan wilayah adat mereka agar tidak menjadi kawasan konservasi milik negara. Harnilis merespons atas upaya pemerintah pusat dan daerah menjadikan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional atau kawasan konservasi. Menurut Harnilis, rencana penetapan wilayah adat Meratus menjadi Taman Nasional dinilai dapat mencederai hak-hak tradisional…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam prolegnas tahun 2025. Tepatnya nomor urut 31 prolegnas prioritas. Sejak tahun 2009, RUU Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan dan masuk dalam prolegnas, namun tidak kunjung ada hilal pengesahannya. Badan Legislasi DPR RI optimis[1] bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat dapat disahkan pada tahun 2025. RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan bagi seluruh…
Potret Aktivitas Masyarakat Adat Meratus – Donny [Jakarta, Kamis 17 April 2025] – Dalam semangat memperjuangkan keadilan konstitusional dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat di Indonesia, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Diskusi Publik Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dan Urgensinya terhadap Upaya Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kegiatan ini menjadi ruang reflektif sekaligus strategis untuk menggali kembali makna “hak-hak tradisional”…
Pohon kaliandra menjulang tinggi di kawasan Hutan Pasir Piring, Waluran, Kabupaten Sukabumi. Ada yang baru tumbuh satu sampai dua meter, dan ada pula tampak batang tembus lima meter. Persisnya di petak 93 kawasan hutan itu, pohon kaliandra mendominasi ekosistem hutan. Pohon pinus yang memiliki batang lebih tinggi kelihatan kalah jumlahnya. Sebelum kaliandra tumbuh masif, sebagian kawasan hutan itu hanya lahan…
Hujan deras yang mengguyur tiga kecamatan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo telah mengakibatkan banjir pada Januari lalu (22/1/2025). Kajian yang dilakukan oleh Koalisi #SaveGorontalo menunjukkan aktivitas industri ekstraktif yang melakukan pembabatan hutan menyumbang peran untuk banjir itu. Banjir itu melanda Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur. Juru Bicara Koalisi #SaveGorontalo, Renal Husa, mengungkapkan tiga kecamatan tersebut dalam posisi rentan bencana…
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan audiensi ke DPD RI dan meminta lembaga tersebut melakukan pengawasan di sektor lingkungan hidup, terutama terkait rencana pemerintah mencadangkan 20 juta hektar hutan untuk pangan, energi, dan air. Bagi masyarakat sipil, wacana ini berbahaya terhadap hutan alam, dan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Tahun 2021-2023 saja, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat 1,9 juta hektar…
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak sorotan. Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai, regulasi anyar ini kental Orde Baru karena membuka lebar ruang keterlibatan militer. Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, khawatir, perpres ini justru untuk menggusur pemukiman, kebun dan ladang masyarakat di dalam kawasan hutan. Apalagi, banyak proyek pemerintah yang haus lahan, mulai…
Rencana pemerintah mengubah status hutan lindung Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan (Kalsel), seluas 119.000 hektar jadi taman nasional (TN) menimbulkan gelombang penolakan. Dua komunitas masyarakat adat, Dayak Meratus dan Dayak Pitap, di bentang alam itu jadi yang paling pertama menyuarakan keberatan. Mirdianto, tokoh masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel, menyebut, Masyarakat adat telah mendiami…
Taman nasional di Indonesia menjadi kawasan konservasi yang penting untuk dijaga untuk kelestarian flora dan fauna, serta fungsi ekologis di dalamnya. Salah satu Kawasan Taman Nasional yang menjadi habitat satwa endemik Indonesia adalah Taman Nasional Sebangau. Lalu dimana Taman Nasional Sebangau berada? Dan apa saja satwa endemik di dalamnya? Yuk, kita bahas! Kilas Balik Sejarah Taman Nasional Sebangau Taman Nasional Sebangau berada…
