05 Desember 2023 – Potret kinerja tata kelola sumber daya alam menunjukan lemahnya komitmen penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta kerusakan sumber daya alam yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, kehilangan hutan alam, kehilangan habitat satwa dan flora, dan depopulasi key species. Publik mendorong lahirnya Undang-Undang KSDAHE tidak sekedar revisi melainkan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum diatas undang-undang lain.…
Aliran sungai di Halmahera Tengah tercemar akibat deforestasi penambangan nikel. Air sungai terkontaminasi, sehingga tidak lagi bisa dikonsumsi maupun untuk menjalankan ritual keagamaan. Oktaviana Kristin Takuling (26) mengangkat muka pelan-pelan. Ada air mata yang tertahan di sudut matanya sesaat melihat air Sungai Akedoma di Desa Lelilef, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara berwarna coklat kehitaman bercampur dengan lumpur. Saking tebalnya, batu…
Seimbangkan Ekosistem Lestarikan Alam Rakyat Sejahtera (SELARAS) adalah program yang diusung untuk mempromosikan praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan. SELARAS memilih lokasi-lokasi dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap keberadaan sumber daya hutan Indonesia. Tata kelola hutan harus bisa menjamin sumber daya hutan memberikan akses dan hak bagi masyarakat/masyarakat adat. Memberikan ruang dan kesempatan yang sama…
Perubahan iklim sudah menjadi krisis global. Sekjen PBB menyebut dunia telah memasuki era pendidihan global. Dampak krisis iklim bahkan sudah sangat nyata dirasakan masyarakat Indonesia. Sebut saja meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir, topan, badai, gelombang tinggi, kekeringan, dan cuaca ekstrim lainnya. Termasuk memburuknya karhutla yang telah melalap 1 juta ha lahan di 2023, gagal panen, menyebarnya penyakit dan pandemi…
Dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), yang akan mengatur alokasi dana USD 21 miliar dolar dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP), co-firing biomassa di 52 PLTU dimasukkan dalam kategori pendanaan transisi energi. Hal ini dinilai bermasalah, karena energi dari pembakaran biomassa bersifat problematik untuk disebut sebagai solusi pengurangan emisi karbon. Kayu adalah bahan bakar yang buruk, polutif, dan padat karbon. Namun, ia dianggap…
Dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), yang akan mengatur alokasi dana USD21 miliar dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP), co-firing biomassa di 52 PLTU dimasukkan dalam kategori pendanaan transisi energi. Hal tersebut mendapat sorotan dari kelompok masyarakat sipil, yang menilai penggunaan biomassa untuk bahan bakar PLTU tak pantas masuk dalam skema pendanaan JETP. Kelompok tersebut menganggap co-firing…
Jakarta, 24 November 2023. Jum’at lalu beberapa NGO di Indonesia yang konsen terkait persoalan nikel di Indonesia bertemu dengan China Chamber of Commerce (CCCMC) dan Responsible Critical Mineral Initiative (RCI) di Jakarta. Kegiatan yang diinisiasi oleh Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia (DRC FHUI) ini berhubungan dengan rangkaian kegiatan kunjungan dan sosialisasi panduan uji tuntas (due diligence) dan mekanisme…
Dalam dokumen perencanaan investasi transisi energi JETP (Just Energy Transition Partnership), bioenergi menjadi salah satu sumber energi terbarukan dispatchable yang diandalkan dalam agenda transisi energi Indonesia. Termasuk dalam dokumen tersebut, rencana co-firing biomassa di 52 PLTU dan daftar 31 PLTBio masuk sebagai salah satu strategi transisi energi. Padahal klaim netral karbon pembakaran biomassa kayu bermasalah. Implementasi co-firing di PLTU juga…
Jakarta – Para pegiat kehutanan mengkhawatirkan praktik penguasaan lahan dan hutan di balik skema pengembangan hutan tanaman energi (HTE) yang akan memicu deforestasi dan ekslusivitas sosial. “Momen transisi energi hanya dijadikan sebagai media untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan di tengah ketidakmampuan perusahaan mengusahakan hutan tanaman energi,” kata Anggi Putra Prayoga, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI),…
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi secara nasional. Dalam target ENDC yang disampaikan pada UNFCCC bulan September 2022, nilainya mencapai 32 sampai 43 persen secara agregat nasional pada tahun 2030. Desain Pembangunan Hutan Tanaman Energi Menyebabkan Deforestasi Pada sektor hutan dan penggunaan lahan serta sektor energi menyumbang untuk target yang sangat ambisius, sebanyak 97 persen. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)…
JawaPos.com – Indonesia terus mendorong terjadinya transisi energi melalui peningkatan bauran energi nasional. Salah satunya dengan pemanfaatan biomassa kayu yang diklaim sebagai energi terbarukan. Biomassa kayu dihasilkan dari pembangunan hutan tanaman energi (HTE), bentuk transformasi dari hutan tanaman industri dan multiusaha kehutanan. Untuk mencapai target bauran 23 persen pada 2025, KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 62 Tahun 2019…
Bali, 5 November 2023. Pemanfaatan bioenergi menjadi masif ketika Indonesia dan dunia menjadikannya sebagai energi terbarukan dan menimbulkan ancaman deforestasi. Dalam beberapa dokumen kebijakan energi Indonesia seperti kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, bahkan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan, Bioenergi diprospek dapat meningkatkan target porsi bauran energi nasional. Indonesia memiliki target 23 persen pada tahun 2025 bauran energi…
