30 Desember 2024 lalu, Pemerintah memutuskan berancang-ancang menghentikan impor pangan, khususnya beras, gula, jagung dan garam. Kebijakan ini secara langsung menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengejar swasembada pangan (dan energi) dalam 4-5 tahun ke depan. Atas respon kebijakan tersebut, Pemerintah merombak jajaran pimpinan Bulog. Secara terang-terangan, Pemerintah memasang orang militer Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya, sebagai Dirut Bulog per-7…

Apakah Masyarakat Adat memiliki pengetahuan? Apakah Masyarakat Adat menguasai teknologi? Dua pertanyaan ini muncul, karena banyak banyak orang salah kaprah dalam melihat keberadaan masyarakat adat.  Pertama, ada anggapan bahwa masyakat adat adalah masyarakat terbelakang, jauh dari sentuhan kehidupan ‘modern’ yang sarat teknologi. Kedua, sejalan dengan pandangan masyarakat adat terbelakang, maka menutup kemungkinan Masyarakat adat memiliki atau menguasai teknologi. Pengetahuan adalah…

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ditemukan frasa “hak-hak tradisional”, yang ada adalah frasa hak asal-usul. Dalam pembentukannya, dibahas mengenai hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat Istimewa. Dari penjelasan Soepomo di Sidang Kedua BPUPKI pada 15 Juli 1945, setidaknya frasa hak asal-usul –walaupun tidak terbatas pada– mensyaratkan pengakuan dan penghormatan terhadap susunan asli dari masyarakat adat adat sebagai daerah istimewa.…

Presiden Joko Widodo menunjukkan kecenderungan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan pembangunannya. Fenomena politik ini menempatkan Jokowi pada orientasi pembangunan baru yang disebut ilmuan politik Australia, Eve Warbutron (2016), the new developmentalism, dengan tiga mantra utama pembangunan: deregulasi, infrastruktur dan debirokratisasi. Relevansi bagi pengakuan MHA di Indonesia dan Papua cukup penting karena dalam Nawacita Jokowi terdapat program TORA dan Perhutanan Sosial…