Laman 28 – Forest Watch Indonesia

November 23, 2022 Berita

Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat

Pada hari Selasa 22 November 2022, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat bekerjasama dengan Forest Watch Indonesia mengadakan Webinar “Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Webinar ini bertujuan untuk Pengarusutamaan Pilar Keterbukaan Informasi Publik (Meliputi Aktor Kelembagaan, Landasan Kebijakan serta Implementasi Keterbukaan Informasi Publik) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Raja…

November 10, 2022 Publikasi FWI

Asimetris Informasi: Apa Yang Tidak Muncul Ke Publik Dari Pemindahan IKN?

Asimetris Informasi masih menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tanpa terkecuali dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebagai publik, kita bisa melakukan check & balance terhadap proses kebijakan yang menyertai pemindahan IKN ke Nusantara. Termasuk hal-hal apa saja yang mungkin tidak mencuat ke publik, yang sejatinya merupakan informasi publik karena menyangkut kepentingan…

Oktober 14, 2022 Berita

Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Hutan dan Sumber Daya Alam Di Wilayah Timur Indonesia

Memutus Asimetris Informasi Sebagai Upaya Menyelamatkan Hutan Alam Tersisa di Provinsi Papua Barat Keadaan Hutan Bioregion Papua Bioregion Papua merupakan garis imaginasi biogeografi untuk wilayah timur Indonesia yang berada pada paparan sahul (sahul land). Bioregion Papua menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna khas, bahkan keberadaan mamalia berkantung seperti kanguru dan beberapa jenis burung khas Australia, mencerminkan tingkat keanekaragaman…

Oktober 14, 2022 Berita

Bila Ekosistem Rusak, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Adat Aru Bakal Terancam [4]

oleh Tim Kolaborasi* di 13 October 2022 Kepulauan Aru kaya keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat adat secara turun menurun. Dalam seri tulisan terakhir ini, tim kolaborasi mengulas mengenai kalau sampai ada peternakan sapi skala besar masuk, ekosistem rusak, kehidupan masyarakat adat termasuk tradisi budaya mereka, maupun keanekaragaman hayati di Kepulauan Aru ini pun terancam. Rencana ubah hutan dan dan lahan menjadi…

Oktober 14, 2022 Berita

Ekosistem Karst dan Sumber Air Kepulauan Aru Terancam Bila Masuk Peternakan Sapi Skala Besar[3]

oleh Tim Kolaborasi* di 12 October 2022 Selain hutan tropis, hutan mangrove dan savana, Kepulauan Aru di Maluku, ini punya ekosistem karst. Dalam seri tulisan ketiga ini tim kolaborasi akan mengulas mengenai bentang karst yang ekosistem penting yang bakal terancaman kalau sampai masuk peternakan sapi skala besar. Tulisan seri pertama membahas soal keterancaman hutan dan savana termasuk masyarakat adat kalau sampai peternakan sapi skala…

Oktober 13, 2022 Berita

Kala Investor Mau Buka Peternakan Sapi Skala Besar di Kepulauan Aru [2]

oleh Tim Kolaborasi* di 11 October 2022 Bagaimana kabar empat perusahaan peternakan sapi dengan izin seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku? Dalam seri tulisan kedua ini, tim kolaborasi akan mengulas seputar empat perusahaan peternakan sapi di Kepulauan Aru, berelasi dengan siapa dan perkembangannya saat ini. Artikel seri pertama, membahas mengenai risiko, dan ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst…

Oktober 12, 2022 Berita

Nasib Hutan dan Savana Kalau Peternakan Sapi Masuk Kepulauan Aru [1]

oleh Tim Kolaborasi* di 10 October 2022 Pada Juli 2019, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi kepada empat perusahaan untuk peternakan sapi seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku, tersebar di dua kecamatan dengan 16 desa. Tim kolaborasi membuat seri tulisan mengenai risiko, ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst maupun kekhawatiran Masyarakat Adat Kepulauan Aru atas ruang hidup…

Agustus 15, 2022 Publikasi FWI

Hutan Papua dan Para Penguasanya

Daratan Pulau Papua di Indonesia, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki luas 41.38 juta hektare. Hasil analisis FWI pada tahun 2018, daratan Papua memiliki luas tutupan hutan alam sebesar 33.4 juta hektare, atau sekitar 80.71 % dari total luas daratannya. Sekitar 6,4 juta hektare daratan di Pulau Papua telah didistribusikan kuasa pengelolaan hutannya oleh pemerintah kepada 43 perusahaan…

Juli 1, 2022 Berita

Surat Terbuka kepada Menteri Baru ATR/BPN : Kapan mau buka informasi HGU?

Overview Kapan mau buka Informasi HGU ? Hampir 7 tahun berlalu sejak kami memohon informasi terkait HGU Perkebunan Sawit, namun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan HGU sebagai informasi publik, tidak kunjung di eksekusi. Selama tujuh tahun Kementerian ATR/BPN terus menolak membuka informasi HGU ke publik. Kini, berada di bawah rezim menteri yang baru, kami mengajak kawan-kawan untuk kembali mendesak Kementerian…

Juni 23, 2022 Press Release

Surat Terbuka Bersama (Penilaian Kebutuhan Petani Kecil untuk Beradaptasi dengan Peraturan Deforestasi EU)

Pada Rabu 22/06/2022, Sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh setidaknya 50 lembaga akhirnya diserahkan kepada Wakil Presiden Eksekutif Frans Timmermans, Komisaris Virginijus Sinkevičius, Komisaris Jutta Urpilainen, dan beberapa anggota kabinet masing-masing. Surat itu bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan besar kami tentang kurangnya pertimbangan kebutuhan khusus petani kecil dan masyarakat di Global South Countries untuk mempersiapkan regulasi produk bebas deforestasi UE di…

Mei 23, 2022 Buku

Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013

Indonesia menempati peringkat ke-14 negara-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2009) juga memprediksi bahwa…

Mei 13, 2022 Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil Sikapi Pelanggar HAM dan Perusak Lingkungan

Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni EropaDewan Uni EropaParlemen Uni Eropa Kami aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha…

Dapatkan berita terbaru melalui email