Pemetaan presisi terhadap data tutupan hutan tropis sangat penting untuk mengatasi krisis iklim global, seperti pengukuran karbon berbasis lahan dan identifikasi potensi kawasan konservasi. Dalam dekade terakhir, aksesibilitas terhadap kumpulan data publik mengenai kehutanan meningkat pesat. Namun, ketersediaan data tutupan hutan dengan resolusi lebih baik masih sangat terbatas. Sebagai negara berkembang dengan banyak hutan hujan, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, khususnya…
“Catatan awal tahun 2024 dalam masa-masa kritis penentuan nasib hutan Indonesia” Becermin dari potret keadaan hutan Indonesia, deforestasi tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan…
Indonesia menempati peringkat ke-14 negara-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2009) juga memprediksi bahwa…
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010, merupakan mekanisme verifikasi terhadap keabsahan kayu dan produk kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System). Di bawah sistem…
Deforestasi, atau berkurangnya tutupan hutan alam, dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan di Indonesia. Karenanya, Indonesia diganjar penghargaan oleh komunitas internasional sebab dianggap memenuhi komitmen mengurangi emisi global. Pemerintah Norwegia, sesuai Letter of Intent Norway – Indonesia yang ditandatangani pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, membayar USD 56 million1 atau setara Rp 812 milyar.2 Tak lama berselang, Green…
Hutan di Bioregion Papua merupakan hutan hujan tropis terakhir yang berada di wilayah Indonesia Timur. Wilayah Bioregion Papua terdiri dari Papua, Papua Barat dan Kepulauan Aru. Dilain sisi,hutan di wilayah Bioregion Papua memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australia seperti mamalia berkantung dan beberapa jenis burung. Hasil analisa FWI, sampai tahun 2018 luas hutan…
Alternatif Informasi Spasial HGU “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka” Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan Hak Guna Usaha merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat.…
MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK MENDAYAGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR KEHUTANAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat sipil. Seperti diketahui bersama pengelolaan hutan Indonesia merupakan domain dominan negara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan penyelenggaraan kehutanan dengan segala kewenangan pengurusan hutan. Peran negara diwujudkan…
Permasalahan Dalam Hutan Kita Periode awal reformasi, permasalahan kehutanan hanya perihal deforestasi dan kebakaran. Bertahun-tahun kemudian, terungkap maraknya permasalahan kehutanan di Indonesia. Dan deforestasi maupun kebakaran hanya dua dari beragamnya masalah kehutanan di Indonesia. Sesungguhnya masalahnya pun bukan terletak di hutan atau di dalam hutan, tapi dalam tata kelola kehutanannya. Di sana lah carut-marut perizinan terletak, di sana lah tumpang-tindih…
Pergumulan Prof HAKA dalam Ranah Teori Pengetahuan (Epistemologi) dan Praksis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Oleh: Ismatul Hakim Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih karena diminta untuk membedah buka Prof Haryadi Kartodiharjo (HAKA) yang sangat luarbiasa ini. Prof HAKA adalah sedikit intelektual yang mampu bertahan dan tidak mengalami problem defisit dan pendangkalan pengetahuan atau banalitas oleh semakin merebaknya profanisme sebagai dampak tindak…
73 Esai – Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahutan, Politik Psda, Dan Problematika Kebijakan ” Prof. Hariadi Kartodihardjo S’lamatlah ra’jatnja, S’lamatlah poetranja, Pulaunja. Lautnja, semuanja, Madjulah Negerinja, Madjulah pandunja, Oentoek Indonesia Raja. (Lagu Indonesia Raya, Stanza III) Pada mulanya dari rasa sayang, melihat pikiran bernas yang berserak. Berikutnya, pertemuan niat dan tujuan; Penulis dan Tim Editor. Penting buku kompilasi dan publikasi…
Silang Sengkarut atau Buruknya pengelolaan hutan adalah masalah mendasar bagi kehutanan Indonesia. Maka tak heran hutan selalu menjadi korban, setelah secara agresif pemerintah justru memberikan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada industri-industri berskala besar. Jumlah dan luasan izin-izinnya pun sangat tidak timpang dibandingkan dengan hak pengelolaan hutan dan lahan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya soal ketimpangan penguasaan, persoalan pengelolaan…
