Pada 19 November 2024, DPR resmi memasukkan perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029. Saat naskah ini disusun, RUU tersebut memasuki proses penyusunan oleh Komisi IV DPR RI. Perubahan UU 41/1999 bukanlah agenda baru. Agenda ini telah bergulir sejak 2017, kendati gagal terwujud karena tidak pernah tuntas di DPR.…

Pada 8 Agustus 2024 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) telah menerbitkan dokumen perencanaan keanekaragaman hayati Indonesia yang dikenal sebagai Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. IBSAP merupakan dokumen perencanaan keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadi panduan bagi seluruh aktor terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan terus diperbaharui mengikuti kebutuhan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Sebagai…

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Halmahera Tengah sering dilanda banjir. Berdasarkan kompilasi data media dan BPS, sejak 2019 hingga Juli 2024, tercatat sekitar 19 peristiwa banjir di wilayah Teluk Weda, Halmahera Tengah. Terbaru, pada 28 Juli 2024, banjir kembali melanda beberapa desa di Kecamatan Weda Tengah setelah hujan deras selama dua hari. Sungai Kobe meluap, merendam permukiman di desa-desa…

potret proses pembuatan gula semut Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Mekarjaya dan Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, saat ini tengah menjalankan kegiatan kemitraan konservasi yang diusung oleh Forest Watch Indonesia dan Absolute Indonesia dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui program untuk kesejahteraan dan ekonomi berkelanjutan masyarakat adat dan komunitas lokal (DANA TERRA).…

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan satu lanskap yang memiliki peran penting dalam menyerap karbon atmosfer dan untuk konservasi biodiversitas terancam (e.g., macan tutul jawa, owa jawa, dll.). Selain itu, TNGHS juga menyediakan jasa lingkungan untuk mendukung kehidupan masyarakat di sekitar taman nasional. Aktivitas masyarakat dalam mata pencaharian (e.g., hasil hutan non-kayu dan pertanian) di sekitar taman nasional juga…

Pemetaan presisi terhadap data tutupan hutan tropis sangat penting untuk mengatasi krisis iklim global, seperti pengukuran karbon berbasis lahan dan identifikasi potensi kawasan konservasi. Dalam dekade terakhir, aksesibilitas terhadap kumpulan data publik mengenai kehutanan meningkat pesat. Namun, ketersediaan data tutupan hutan dengan resolusi lebih baik masih sangat terbatas. Sebagai negara berkembang dengan banyak hutan hujan, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, khususnya…

“Catatan awal tahun 2024 dalam masa-masa kritis penentuan nasib hutan Indonesia” Becermin dari potret keadaan hutan Indonesia, deforestasi tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan…

Indonesia menempati peringkat ke-14 negara-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2009) juga memprediksi bahwa…

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010, merupakan mekanisme verifikasi terhadap keabsahan kayu dan produk kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System). Di bawah sistem…

Deforestasi, atau berkurangnya tutupan hutan alam, dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan di Indonesia. Karenanya, Indonesia diganjar penghargaan oleh komunitas internasional sebab dianggap memenuhi komitmen mengurangi emisi global. Pemerintah Norwegia, sesuai Letter of Intent Norway – Indonesia yang ditandatangani pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, membayar USD 56 million1 atau setara Rp 812 milyar.2 Tak lama berselang, Green…