Tahun ini, Geo for Good Summit kembali digelar di New York City. Selama empat hari, ratusan praktisi, peneliti, akademisi, aktivis, profesional, jurnalis, dan komunitas dari berbagai negara berkumpul untuk berbagi cerita, ide, dan inovasi terbaru di dunia geospasial. Suasananya jauh dari sekadar konferensi teknologi biasa—lebih seperti ruang belajar bersama, tempat data, pengalaman lapangan, dan semangat kolaborasi saling bertemu. Bayangkan suasananya:…

Tenun sebagai Warisan Budaya Tenun Iban merupakan salah satu warisan budaya yang tidak hanya merepresentasikan identitas masyarakat adat, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang penting di tengah perubahan zaman. Di Kapuas Hulu, khususnya di Dusun Sadap, tradisi menenun tetap hidup berkat peran aktif perempuan Iban dalam menjaga dan mewariskan keterampilan menenun dari generasi ke generasi. Melalui tenun, mereka tidak sekadar…

Globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih turut mempermudah akses terhadap sumber daya alam dalam skala besar, mempermudah kapitalis dalam berlomba-lomba memperluas kegiatan industri ekstraktif guna memaksimalkan keuntungan. Ironisnya, di balik kemajuan tersebut, terdapat konsekuensi serius yang kini dihadapi oleh masyarakat global, yaitu triple planetary crisis atau tiga krisis…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam prolegnas tahun 2025. Tepatnya nomor urut 31 prolegnas prioritas. Sejak tahun 2009, RUU Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan dan masuk dalam prolegnas, namun tidak kunjung ada hilal pengesahannya. Badan Legislasi DPR RI optimis[1] bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat dapat disahkan pada tahun 2025. RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan bagi seluruh…

30 Desember 2024 lalu, Pemerintah memutuskan berancang-ancang menghentikan impor pangan, khususnya beras, gula, jagung dan garam. Kebijakan ini secara langsung menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengejar swasembada pangan (dan energi) dalam 4-5 tahun ke depan. Atas respon kebijakan tersebut, Pemerintah merombak jajaran pimpinan Bulog. Secara terang-terangan, Pemerintah memasang orang militer Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya, sebagai Dirut Bulog per-7…

Apakah Masyarakat Adat memiliki pengetahuan? Apakah Masyarakat Adat menguasai teknologi? Dua pertanyaan ini muncul, karena banyak banyak orang salah kaprah dalam melihat keberadaan masyarakat adat.  Pertama, ada anggapan bahwa masyakat adat adalah masyarakat terbelakang, jauh dari sentuhan kehidupan ‘modern’ yang sarat teknologi. Kedua, sejalan dengan pandangan masyarakat adat terbelakang, maka menutup kemungkinan Masyarakat adat memiliki atau menguasai teknologi. Pengetahuan adalah…

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ditemukan frasa “hak-hak tradisional”, yang ada adalah frasa hak asal-usul. Dalam pembentukannya, dibahas mengenai hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat Istimewa. Dari penjelasan Soepomo di Sidang Kedua BPUPKI pada 15 Juli 1945, setidaknya frasa hak asal-usul –walaupun tidak terbatas pada– mensyaratkan pengakuan dan penghormatan terhadap susunan asli dari masyarakat adat adat sebagai daerah istimewa.…

Presiden Joko Widodo menunjukkan kecenderungan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan pembangunannya. Fenomena politik ini menempatkan Jokowi pada orientasi pembangunan baru yang disebut ilmuan politik Australia, Eve Warbutron (2016), the new developmentalism, dengan tiga mantra utama pembangunan: deregulasi, infrastruktur dan debirokratisasi. Relevansi bagi pengakuan MHA di Indonesia dan Papua cukup penting karena dalam Nawacita Jokowi terdapat program TORA dan Perhutanan Sosial…

Frans Jat Ganobal, laki-laki berusia sekitar 50 an dari marga Ganobal, Lorang, Kecamatan Aru Tengah, memiliki perawakan khas rata-rata Indonesia timur. Dengan tenang mengemudikan kedo-kedo atau perahu berbahan fiber yang digerakkan dengan motor tempel kecil berbahan solar. Kedo-kedo melaju tidak terlalu cepat menyusuri selat selat kecil antar pulau, dan sedikit terhempas gelombang dan bergoyang ketika berpapasan dengan kedo-kedo lain untuk…

Seimbangkan Ekosistem Lestarikan Alam Rakyat Sejahtera (SELARAS) adalah program yang diusung untuk mempromosikan praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan. SELARAS memilih lokasi-lokasi dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap keberadaan sumber daya hutan Indonesia. Tata kelola hutan harus bisa menjamin sumber daya hutan memberikan akses dan hak bagi masyarakat/masyarakat adat. Memberikan ruang dan kesempatan yang sama…

Program Selaras atau Seimbangkan Ekosistem Lestarikan Alam Rakyat Sejahtera  adalah program yang diusung untuk mempromosikan praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan lahan yang didukung oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui DANA TERRA. Program ini telah berjalan semenjak November 2022, beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan pertama. Berdasarkan rencana kerja Program SELARAS triwulan…