Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan prioritas dalam menghadapi permasalahan dan tantangan deforestasi dan degradasi lahan ke depan. Kebijakan prioritas tersebut adalah: (1) Pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari, (2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, (3) Perlindungan dan pengamanan hutan, (4) Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, (5) Revitalisasi hutan dan produk kehutanan, (6)…
Kotak kayu itu perlahan dibuka. Tampak dua tengkorak manusia di dalamnya, yang ditutupi kain berwarna merah. Andreas Sinko, warga Kampung Muara Tae, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, segera membersihkan dua tengkorak itu. Kedua tengkorak berwarna kekuningan tersebut diperkirakan berumur 200 tahun. Itulah tengkorak Galoh dan Bulu, leluhur warga Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae. Tengkorak itu, dan sejumlah sesaji,…
Hampir 2 Tahun Perjalanan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Gambar 1. Narasumber sesi I, dalam lokakarya “Membangun kesepahaman para pihak dalam menyikapi dan menindaklanjuti Putusan MK No.35/2012 Pengakuan tentang status hutan adat diputuskan melalui putusan perkara Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujiaan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan oleh Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu di…
MUARA TAE, KABARKALTIM.co.id- Warga Muara Tae terpaksa mengadukan perihal masalah tapal batas wilayahnya kepada Leluhur mereka dengan menggelar sebuah upacara sakral yakni upacara Sumpah Adat. Muara Tae yang luasnya 12.000 hektar, dikelilingi area produksi perusahaan batubara dan sawit, yakni PT Gunung Bayan, PT London Sumatera, PT Munteq Waniq Jaya Perkasa, PT Borneo Surya Mining Jaya, dan PT Kersa Gemuruh. Wilayah…
Gambar 1. Pemaparan Narasumber dalam Seminar Hutan Tanaman Industri (HTI) Perusakan hutan dan lingkungan kian menggila, sementara komitmen parapihak dalam perbaikan tatakelola hutan patut dipertanyakan dan dianggap jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut tercermin dari ketidakmampuan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam memasok kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas yang masih menggunakan kayu dari hutan alam. Beranjak dari permasalahan tersebut,…
Governance Forest Initiative (GFI) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta 18 November 2013 “Kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama saling memahami dan saling membutuhkan untuk saling sama-sama melengkapi. Kita sama-sama bersepakat bahwa proses atau penilaian kriteria dan indikator menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar mengukur kinerja tata kelola hutan. Kemudian dari kinerja itu kita mampu memberikan konsekuensi…
Laporan Kegiatan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) – LPPM Institut Pertanian Bogor, pada hari Selasa 8 Oktober 2013 kembali melaksanakan Seminar Forum Studi Jabodetabek yang ke empat. Seminar ini berjudul ” Megacities Resilient : Idea, Reality, and Movement”, yang diselenggarakan di IPB International Convention Center (IICC), Bogor. Peserta yang hadir dalam acara tersebut adalah para akademisi, peneliti, mahasiswa,…
Forest Watch Indonesia|2013. Kasus penghancuran hutan di Indonesia masih terus berlangsung. Pembabatan hutan alam melalui kegiatan ilegal pada Mei 2013 di Sorong dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat terbongkar. Kasus yang melibatkan anggota polisi Aiptu Labora Sitorus ini hanya salah satu dari ratusan kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di negeri ini.(1) Saat ini kasus bintara polisi pemilik…
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah perdagangan produk kayu ilegal dan pemberantasan penebangan liar telah mendapat respon positif dari Uni Eropa. Sebuah perjanjian kemitraan dengan Indonesia yang tertuang dalam Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Di Indonesia, sebuah sistem verifikasi kemudian dikembangkan untuk memastikan bahwa produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber-sumber yang legal. Sistem yang dikembangkan secara multipihak ini dikenal dengan sebutan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dalam perjalanannya, sistem ini dijadikan sistem jaminan legalitas yang menjadi syarat penting dalam perjanjian FLEGT-VPA, yang disebut Indonesia timber legality assurance system (Indonesia TLAS).
Pada konteks perjanjian kerjasama Indonesia-Uni Eropa ini kemudian dibuatlah sebuah lisensi legalitas yang disebut Dokumen V-Legal untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan SVLK dalam perdagangan internasional. Dokumen ini disusun oleh Kementerian Kehutanan dengan melibatkan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Dokumen V-Legal bisa ditelusur secara elektronik melalui Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau License Information Unit (LIU) di Kementerian Kehutanan. Melalui Permenhut No P.38/2009 jo No P.68/2011 tentang SVLK dan Perdirjen BUK No.8 tahun 2011 tentang standar pelaksanaan SVLK, akhirnya Dokumen V-Legal ini disahkan untuk berlaku.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan pemantau yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. JPIK berperan aktif sebagai “pemantau independen” dalam pelaksanaan SVLK. Keberadaannya dapat dianggap menjadi kunci untuk memastikan kredibilitas SVLK, terutama dalam mendorong proses, pengembangan standar dan melaksanakan pedoman dari SVLK di Indonesia. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif yang muncul untuk mengatasi…
Semua Unit Management HPH, HTI, HTR dan Industri Lanjutan wajib mematuhi Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/2009 jo P.68/2011 tentang SVLK dan PHPL. Bagi perusahaan yang tidak mengurus sertifikasi SVLK dan PHPL, jangan harap kayu bisnis anda diterima di pasaran internasional. Artinya, negara-negara sasaran eksport kayu dari Indonesia sudah tidak…
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Focal Point Riau akan melakukan pemantauan terhadap proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan skema mandatory (wajib) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan RI. Sesuai dengan informasi yang berhasil dihimpun, PT Arara Abadi telah mendapatkan sertifikat PHPL ini dengan predikat baik untuk wilayah operasional sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996…
