DLH MALUKU UTARA TIDAK SERIUS TANGANI KASUS SUNGAI SAGEA: KESELAMATAN WARGA DIPERTARUHKAN

Kedua, tidak ada data pembanding hasil uji parameter kualitas air sebelum dan sesudah kejadian dugaan pencemaran. Kami menilai hasil uji kualitas air yang sudah dipaparkan oleh Fachruddin tidak bisa mewakili kondisi sungai secara utuh dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Sungai Sagea saat ini dalam kondisi baik secara kualitas air, yang justru sebaliknya. Hal ini harus dibuktikan dengan adanya uji kualitas air yang dilakukan secara temporal (dalam rentang waktu yang panjang) dan spasial (mewakili kondisi hulu, tengah, dan hilir).

Ketiga, menurut kami pengambilan sampel yang yang dilakukan DLH tidak memenuhi kaidah metodologi yang benar yang merepresentasikan wilayah hulu, tengah dan hilir karena dilakukan di satu lokasi. Adapun yang dilakukan dalam pengujian kualitas air tidak bisa dimasukan kedalam kategori pengujian secara temporal karena hanya dilakukan satu kali. Dan tidak pula bisa dimasukan kedalam kategori pengujian secara spasial karena hanya dilakukan pada satu titik.

Keempat, DLH Maluku Utara sebagai bagian dari Tim Terpadu dinilai berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan tim yang sudah dibentuk. Selain itu, kami menilai tidak adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses sampling sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya bahwa masyarakat harus dilibatkan. Pengambilan sampel yang dilakukan tidak mewakili apa yang menjadi persoalan yang harusnya menjadi bagian dari tugas Tim Terpadu,

Kelima, perubahan pada karakteristik fisik Sungai Sagea yang menjadi keruh berwarna coklat pekat pernah diakui oleh DLH sendiri sebagai dampak adanya pembukaan lahan yang mengakibatkan sedimentasi dari aktivitas pembukaan jalan akses menuju lokasi pertambangan pada wilayah IUP PT. WBN di hulu Sungai, namun belakangan DLH dalam hal ini sebagai bagian dari Tim Terpadu lebih cenderung menjadi corong bagi perusahaan sebagai juru bicara yang selalu menyampaikan bahwa pencemaran yang terjadi bukan karena aktivitas tambang.

Keenam, perubahan lahan akibat pembukaan jalan sudah dapat menyebabkan sedimentasi dan pencemaran sungai, apabila wilayah IUP sudah beroperasi sepenuhnya maka akan terjadi pembukaan lahan yang lebih besar dan akan berdampak dan berisiko tinggi lebih luas dan pencemaran yang terjadi di Sungai Sagea tidak akan bisa dikembalikan fungsinya. Sehingga DLH jangan main-main karena keselamatan warga dipertaruhkan.

Ketujuh, pada konferensi pers tersebut, DLH memiliki pandangan bahwa Kawasan DAS Sagea, Kawasan Karst Sagea dan Goa Bokimaruru adalah kawasan yang harus dilindungi, seharusnya DLH sesuai dengan kewenangannya fokus juga pada upaya perlindungan wilayah karst dan daerah aliran sungai Sagea. Areal perlindungan bisa berupa kawasan ekosistem esensial dengan pengajuan ke KLHK. Adapun Dinas ESDM yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan kawasan karst seharusnya mengusulkan melalui pemerintah daerah untuk mengusulkan penetapan kawasan Karst Sagea sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, sesuai dengan kewenangannya.