Governance Forest Initiative (GFI) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta 18 November 2013 “Kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama saling memahami dan saling membutuhkan untuk saling sama-sama melengkapi. Kita sama-sama bersepakat bahwa proses atau penilaian kriteria dan indikator menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar mengukur kinerja tata kelola hutan. Kemudian dari kinerja itu kita mampu memberikan konsekuensi…
Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ oleh Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bundel Buku Panduan Pemantauan REDD+ yang dibuat oleh MFP (Multistakeholder Forestry Programme). Bundel buku tersebut terdiri dari lima bagian yang saling terkait, sehingga penting untuk membaca Buku Panduan Pemantauan REDD+ sebelummenggunakan Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+. Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ ini diharapkan dapat menjadi alat bantu…
Jumat, 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan lokakarya Review Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memaparkan tentang masukan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk revisi Perdirjen 08, terutama pada pedoman pemantauan dan keluhan dan juga hasil analisa JPIK terkait dengan Permenhut 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan VLK pada pemegang izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana…
Laporan Kegiatan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) – LPPM Institut Pertanian Bogor, pada hari Selasa 8 Oktober 2013 kembali melaksanakan Seminar Forum Studi Jabodetabek yang ke empat. Seminar ini berjudul ” Megacities Resilient : Idea, Reality, and Movement”, yang diselenggarakan di IPB International Convention Center (IICC), Bogor. Peserta yang hadir dalam acara tersebut adalah para akademisi, peneliti, mahasiswa,…
Bogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels – Belgia. Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan kayu ini hanya akan berhasil dengan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel dan akuntabel, demikian dikatakan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) hari…
Bogor, September 30, 2013. The first Voluntary Partnership Agreement (VPA) in Asia officially signed by the representatives of European Union (EU) and the Government of Indonesia in Brussels, Belgium. Independent Forestry Monitoring Network (known as JPIK) views the timber trade agreement can only be successful with credible and accountable of Timber Legality Verification System (SVLK) implementation. Both Indonesia and the…
JPIK | Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 38 Tahun 2009 yang mengatur soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sebuah upaya yang dilakukan multipihak untuk memperbaiki sistem dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Dalam sistem ini mencoba untuk melakukan Penilaian Kinerja – Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Untuk mendownload peraturan tersebut, klik disini: Kompilasi Permenhut…
Forest Watch Indonesia|2013. Kasus penghancuran hutan di Indonesia masih terus berlangsung. Pembabatan hutan alam melalui kegiatan ilegal pada Mei 2013 di Sorong dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat terbongkar. Kasus yang melibatkan anggota polisi Aiptu Labora Sitorus ini hanya salah satu dari ratusan kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di negeri ini.(1) Saat ini kasus bintara polisi pemilik…
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pengalaman melaksanakan monitoring independen atas SVLK serta tantangan ke depannya dalam acara yang digagas oleh Chatham House. Acara yang berlangsung di Kantor Chatham House ini merupakan rangkaian seminar dua hari dengan judul 21st Illegal Logging Stakeholder Update pada 7 – 8 Februari 2013 yang lalu yang berlokasi di 10 St James’s Square, London United Kingdom.
Bentrok Berdarah Dengan Petani
JAMBI – Dua kali bentrok berdarah terjadi antara petani dengan PT Lestari Asri Jaya (LAJ). Bentrok pertama terjadi Januari 2012. Dalam bentrokan tersebut satu orang tewas dan sejumlah bangunan dan alat berat perusahaan hangus karena dibakar massa. Bentrokan kedua terjadi Sabtu (6/4) lalu. Dalam bentrok tersebut, sedikitnya 4 orang mengalami luka parah terkena bacokan.
Yayasan CAPPA menyayangkan, dalam situasi konflik yang terus memanas dan praktek perusahaan yang semakin memburuk LAJ justru melakukan proses Sertifkasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai yang diatur dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Komitmen Indonesia dengan Uni Eropa terkait legalitas kayu eksport sudah sesuai dengan SVLK-Indonesia dan EUTR-Uni Eropa. Namun pengawasan bukan hanya pada level exportnya saja, sebab kayu eksport itu harus legal pula dari asalnya. Diharapkan Illegal Logging bisa diberantas dan berikutnya Korupsi Kehutanan pun dituntaskan.
Oleh Pietsau Amafnini
Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan eksport kayu secara legal sesuai aturan main SVLK. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas praktek illegal logging di negeri ini. System Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mewajibkan usaha berbahan baku kayu memiliki sertifikat sesuai Permenhut No. 38/2009 jo P.68/2010. Hingga Akhir 2012 dan awal 2013 ini dimana V-Legal menjadi syarat mutlak legalitas kayu eksport, sedikitnya 12 perusahaan sudah siap mengekspor kayu bersertifikat melalui 3 pelabuhan ke Eropa. Uni Eropa juga sudah memiliki Timber Regulation (EUTR) yang mengharuskan seluruh masyarakatnya sebagai konsumen untuk tidak menerima import kayu illegal dari luar . Artinya, kayu eksport Indonesia harus bersertifikat sesuai tuntutan pasar internasional di Eropa dan Indonesia sudah mempunyai V-Legal.
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah perdagangan produk kayu ilegal dan pemberantasan penebangan liar telah mendapat respon positif dari Uni Eropa. Sebuah perjanjian kemitraan dengan Indonesia yang tertuang dalam Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Di Indonesia, sebuah sistem verifikasi kemudian dikembangkan untuk memastikan bahwa produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber-sumber yang legal. Sistem yang dikembangkan secara multipihak ini dikenal dengan sebutan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dalam perjalanannya, sistem ini dijadikan sistem jaminan legalitas yang menjadi syarat penting dalam perjanjian FLEGT-VPA, yang disebut Indonesia timber legality assurance system (Indonesia TLAS).
Pada konteks perjanjian kerjasama Indonesia-Uni Eropa ini kemudian dibuatlah sebuah lisensi legalitas yang disebut Dokumen V-Legal untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan SVLK dalam perdagangan internasional. Dokumen ini disusun oleh Kementerian Kehutanan dengan melibatkan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Dokumen V-Legal bisa ditelusur secara elektronik melalui Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau License Information Unit (LIU) di Kementerian Kehutanan. Melalui Permenhut No P.38/2009 jo No P.68/2011 tentang SVLK dan Perdirjen BUK No.8 tahun 2011 tentang standar pelaksanaan SVLK, akhirnya Dokumen V-Legal ini disahkan untuk berlaku.
