Pertambangan di pulau-pulau kecil termasuk aktivitas yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Berdasarkan UU PWP3K, pulau kecil adalah pulau dengan luas wilayah kurang dari 2.000 km². Pada pasal 35 huruf k menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan mineral dilarang dilakukan di pulau…
Transisi energi di Indonesia yang mengandalkan biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE) bertujuan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui FOLU Net Sink 2030, tetapi pelaksanaannya telah menyebabkan deforestasi, konflik lahan, dan ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Pengembangan HTE seringkali tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan banyak bergantung pada ekspor biomassa. Meskipun HTE seharusnya menjadi solusi energi terbarukan, sebagian besar…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, yang terdiri dari 30 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil, mengevaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama terhadap pencapaian delapan quick wins transisi energi yang telah direkomendasikan September 2024 lalu pada Timses Prabowo-Gibran. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi untuk mewujudkan…
JAKARTA, 23 Januari 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam transisi energi terbarukan Indonesia selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Koalisi menilai sejumlah aspek dalam kebijakan transisi energi–yang mengacu pada rekomendasi delapan Quick Wins yang diserahkan kepada Tim Pertumbuhan 8% Prabowo-Gibran–bahkan mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut dapat terlihat dari langkah Presiden…
Roy Masyewi dan para aktivis lingkungan mengantar sulfianto alias ke puskesmas untuk mendapat perawatan setelah menjadi korban pengeroyokan, jumat (20/12/2024) Sumber foto dari www.portaljepe.id Kami telah membaca dan menerima Laporan Polisi Nomor STTLP/LP/B/246/XII/2024/SPKT/POLRES TELUK BINTUNI/POLDA PAPUA BARAT maupun informasi saksi atas kejadian tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap aktivis Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup Sulfianto Alias, lokasi kejadian di sekitar…
Jakarta, 18 Desember 2024 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) pada tahun 2025, agar hak-hak Masyarakat Adat dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Saat ini, RUU Masyarakat Adat telah masuk kembali dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025 dan masuk dalam Prolegnas…
Seorang masyarakat adat di tengah hutan adat yang telah digusur untuk pembangunan proyek cetak 1 juta ha. (Sumber foto berasal dari betahita) Temuan utama: Pembukaan lahan seluas 2 juta hektar di Merauke berpotensi menciptakan gelombang penambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂ atau setara kerugian karbon Rp47,73 triliun. Hanya dari satu megaproyek food estate di Merauke dapat memperparah kontribusi…
Dialog publik urgensi pengesahan ruu masyarakat adat dalam merespon kebijakan konservasi pasca cop-16 Jakarta, 5 Desember 2024 – Pasca Konferensi Dunia Keanekaragaman Hayati (COP16) yang berlangsung pada 1 November 2024 di Cali, Kolombia, urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat di Indonesia semakin mendesak. Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat menjadi kunci untuk memastikan keterlibatan mereka dalam implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework…
DPR dan Pemerintah telah menetapkan Prolegnas 2025-2029. Masyarakat Sipil dalam agenda Energy Aspiration Week 19-21 November 2024, mencatat beberapa hal penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara negara yang terkait keadilan iklim, transisi energi berkeadilan dan pengelolaan hutan berkeadilan. Untuk keadilan iklim, perencanaan dan implementasi upaya mitigasi perubahan iklim harus dilakukan dengan tujuan berkontribusi secara signifikan dan nyata pada penurunan emisi global,…
Pada 16 Oktober 2024, Parlemen Eropa resmi mengadopsi proposal penundaan implementasi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) selama 12 bulan, dari 30 Desember 2024 menjadi 30 Desember 2025. Penundaan ini merespons kekhawatiran negara anggota, negara non-Uni Eropa, dan pelaku usaha global terkait kesiapan rantai pasok memenuhi persyaratan regulasi. Meski begitu, usulan ini masih memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa. Penundaan implementasi…
Jambi – Nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Big Bad Biomass” dalam rangkaian HUT ke-13 AJI Jambi mengungkapkan praktik kotor transisi energi. Puluhan mahasiswa, jurnalis, aktivis, dan akademisi, ikut serta dalam nobar dan diskusi yang berlangsung di Taman Budaya Jambi, Kamis (21/11). Filim “Big Bad Biomassa” adalah penelusuran mendalam tentang praktik-praktik kotor di balik kedok transisi energi. Ini adalah cerita…
Jakarta, 22 November 2024– Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 semestinya menjadi momen penting bagi DPR untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Masyarakat Adat. Setelah 14 tahun RUU ini tak kunjung selesai, bersamaan itu juga Masyarakat Adat harus berhadapan dengan sejumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi. Prolegnas yang diusulkan DPR dan DPD RI menjadi…
