Jakarta – Deforestasi kembali menjadi sorotan, bukan karena praktik ilegal pembukaan lahan yang kerap merusak lingkungan, tetapi karena adanya rencana deforestasi terencana. Biasanya, perhatian publik tertuju pada bencana ekologi akibat aktivitas ilegal. Namun kini, rencana yang dianggap “legal” ini berisiko mengancam upaya mitigasi perubahan iklim yang tengah gencar dilakukan. Indonesia telah masuk daftar negara dengan deforestasi tertinggi di urutan keempat…
Pada penghujung tahun lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3/2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian. Dalam permentan itu, satu poin soal penetapan standar minimal luas lahan perkebunan nasional, termasuk sawit minimal 6.000 hektar. Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai, ekspansi kebun sawit makin menambah persoalan lingkungan dan masyarakat, sedang masalah lama masih menumpuk. Kebijakan ini juga bisa jadi…
Hukum lingkungan memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola lingkungannya secara berkelanjutan. Regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Namun, implementasi dan penegakan hukum lingkungan…
Aksi Jilid 2 yang dilakukan oleh mahasiswa dari Jaringan Advokasi Tanah Adat (JAGAD) di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Senin (13/01). Foto: Istimewa titastory, Jakarta – Puluhan mahasiswa dari Jaringan Advokasi Tanah Adat (JAGAD) kembali menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Senin (13/01). Aksi Jilid 2 ini bertujuan mendesak KLHK…
30 Desember 2024 lalu, Pemerintah memutuskan berancang-ancang menghentikan impor pangan, khususnya beras, gula, jagung dan garam. Kebijakan ini secara langsung menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengejar swasembada pangan (dan energi) dalam 4-5 tahun ke depan. Atas respon kebijakan tersebut, Pemerintah merombak jajaran pimpinan Bulog. Secara terang-terangan, Pemerintah memasang orang militer Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya, sebagai Dirut Bulog per-7…
Pada tanggal 03 Maret 2025, Pemuda Adat dari Komunistas Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Poco Leok Menggugat melakukan aksi di depan DPRD Kabupaten Manggarai dan depan kantor Bupati Manggarai. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Tentang Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Ulumbu di wilayah Poco Leok. SK…
Jakarta, 24 Maret 2025 – Media memainkan peran kunci dalam advokasi untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Hari ini Kaoem Telapak dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat membuat diskusi bersama dengan Media yang bertajuk “Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Jalan Panjang Menuju Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat di Tahun 2025”. Acara ini turut menghadirkan media nasional…
Apakah Masyarakat Adat memiliki pengetahuan? Apakah Masyarakat Adat menguasai teknologi? Dua pertanyaan ini muncul, karena banyak banyak orang salah kaprah dalam melihat keberadaan masyarakat adat. Pertama, ada anggapan bahwa masyakat adat adalah masyarakat terbelakang, jauh dari sentuhan kehidupan ‘modern’ yang sarat teknologi. Kedua, sejalan dengan pandangan masyarakat adat terbelakang, maka menutup kemungkinan Masyarakat adat memiliki atau menguasai teknologi. Pengetahuan adalah…
Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ditemukan frasa “hak-hak tradisional”, yang ada adalah frasa hak asal-usul. Dalam pembentukannya, dibahas mengenai hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat Istimewa. Dari penjelasan Soepomo di Sidang Kedua BPUPKI pada 15 Juli 1945, setidaknya frasa hak asal-usul –walaupun tidak terbatas pada– mensyaratkan pengakuan dan penghormatan terhadap susunan asli dari masyarakat adat adat sebagai daerah istimewa.…
Presiden Joko Widodo menunjukkan kecenderungan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan pembangunannya. Fenomena politik ini menempatkan Jokowi pada orientasi pembangunan baru yang disebut ilmuan politik Australia, Eve Warbutron (2016), the new developmentalism, dengan tiga mantra utama pembangunan: deregulasi, infrastruktur dan debirokratisasi. Relevansi bagi pengakuan MHA di Indonesia dan Papua cukup penting karena dalam Nawacita Jokowi terdapat program TORA dan Perhutanan Sosial…
Jakarta, 13 Maret 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang bertajuk “Urgensi UU Keadilan Iklim dan UU Masyarakat Adat sebagai Payung Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan atas Wilayah dan Sumber-Sumber Penghidupan”. Hadir sebagai narasumber antara lain Maria M. M Kbar (Perempuan Mpur Kebar, Tambrauw Papua…
Di bulan Desember 2024 lalu, Pemerintah Korea Selatan telah mengumumkan akan mengakhiri subsidi untuk semua proyek biomassa baru untuk pabrik milik negara, efektif Januari 2025. Selain itu, dukungan keuangan pemerintah untuk pabrik biomassa khusus yang menggunakan biomassa impor akan dikurangi secara bertahap, sementara dukungan untuk pabrik pembakaran bersama milik swasta akan dihapuskan secara bertahap selama dekade berikutnya. Impor pelet kayu…
