Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam prolegnas tahun 2025. Tepatnya nomor urut 31 prolegnas prioritas. Sejak tahun 2009, RUU Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan dan masuk dalam prolegnas, namun tidak kunjung ada hilal pengesahannya. Badan Legislasi DPR RI optimis[1] bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat dapat disahkan pada tahun 2025. RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan bagi seluruh…
Potret Aktivitas Masyarakat Adat Meratus – Donny [Jakarta, Kamis 17 April 2025] – Dalam semangat memperjuangkan keadilan konstitusional dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat di Indonesia, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Diskusi Publik Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dan Urgensinya terhadap Upaya Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kegiatan ini menjadi ruang reflektif sekaligus strategis untuk menggali kembali makna “hak-hak tradisional”…
Pohon kaliandra menjulang tinggi di kawasan Hutan Pasir Piring, Waluran, Kabupaten Sukabumi. Ada yang baru tumbuh satu sampai dua meter, dan ada pula tampak batang tembus lima meter. Persisnya di petak 93 kawasan hutan itu, pohon kaliandra mendominasi ekosistem hutan. Pohon pinus yang memiliki batang lebih tinggi kelihatan kalah jumlahnya. Sebelum kaliandra tumbuh masif, sebagian kawasan hutan itu hanya lahan…
Hujan deras yang mengguyur tiga kecamatan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo telah mengakibatkan banjir pada Januari lalu (22/1/2025). Kajian yang dilakukan oleh Koalisi #SaveGorontalo menunjukkan aktivitas industri ekstraktif yang melakukan pembabatan hutan menyumbang peran untuk banjir itu. Banjir itu melanda Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur. Juru Bicara Koalisi #SaveGorontalo, Renal Husa, mengungkapkan tiga kecamatan tersebut dalam posisi rentan bencana…
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan audiensi ke DPD RI dan meminta lembaga tersebut melakukan pengawasan di sektor lingkungan hidup, terutama terkait rencana pemerintah mencadangkan 20 juta hektar hutan untuk pangan, energi, dan air. Bagi masyarakat sipil, wacana ini berbahaya terhadap hutan alam, dan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Tahun 2021-2023 saja, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat 1,9 juta hektar…
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak sorotan. Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai, regulasi anyar ini kental Orde Baru karena membuka lebar ruang keterlibatan militer. Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, khawatir, perpres ini justru untuk menggusur pemukiman, kebun dan ladang masyarakat di dalam kawasan hutan. Apalagi, banyak proyek pemerintah yang haus lahan, mulai…
Rencana pemerintah mengubah status hutan lindung Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan (Kalsel), seluas 119.000 hektar jadi taman nasional (TN) menimbulkan gelombang penolakan. Dua komunitas masyarakat adat, Dayak Meratus dan Dayak Pitap, di bentang alam itu jadi yang paling pertama menyuarakan keberatan. Mirdianto, tokoh masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel, menyebut, Masyarakat adat telah mendiami…
Taman nasional di Indonesia menjadi kawasan konservasi yang penting untuk dijaga untuk kelestarian flora dan fauna, serta fungsi ekologis di dalamnya. Salah satu Kawasan Taman Nasional yang menjadi habitat satwa endemik Indonesia adalah Taman Nasional Sebangau. Lalu dimana Taman Nasional Sebangau berada? Dan apa saja satwa endemik di dalamnya? Yuk, kita bahas! Kilas Balik Sejarah Taman Nasional Sebangau Taman Nasional Sebangau berada…
Pernah dengar ungkapan “pembangunan harus berkelanjutan”? Rasanya kalimat itu semakin relevan di tengah gencarnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah kita memang tengah berlomba membangun infrastruktur demi meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Namun, di balik semua gemuruh alat berat yang menggali tanah dan memotong bukit, ada bisikan lirih dari hutan yang kian terkikis. Apa kabar deforestasi? PSN: Antara…
KONDISI lingkungan tak dapat dilepaskan dari dinamika modus produksi yang dominan di masyarakat. Saat ini modus produksi tersebut tidak lain adalah kapitalisme. Karena satu-satunya tujuan adalah mengakumulasi modal, kapitalisme telah menyebabkan dua krisis: kehancuran ekologis dan eksploitasi terhadap kelas pekerja. Di level global, krisis ini terjadi secara tidak seimbang. Populasi di negara dunia ketiga di satu sisi merasakan kondisi kerja…
Elite pemerintahan sering menyampaikan janji-janji kosong, meminjam istilah Greta Thunberg, sebagai ”bla bla bla” saat mereka berbicara tentang iklim dan ekologi. ”We didn’t even realize we were destroying everything.” Anda yang menonton film The Day After Tomorrow (2004) mungkin masih ingat kalimat pendek Wakil Presiden Raymond Becker (diperankan Kenneth Welsh) setelah luluh lantaknya New York akibat superbadai dan gelombang laut dahsyat. Kalimat…
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam transisi energi terbarukan Indonesia selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Koalisi menilai sejumlah aspek dalam kebijakan transisi energi–yang mengacu pada rekomendasi delapan Quick Wins yang diserahkan kepada Tim Pertumbuhan 8% Prabowo-Gibran–bahkan mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut dapat terlihat dari langkah Presiden Prabowo yang justru memprioritaskan…
