Dalam 3 waktu yang berbeda, BIJAK dan FWI bersama-sama berkesempatan untuk menggali informasi dan praktek-praktek pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah Taman Kehati Hutan Pelawan, Bangka Tengah, Bangka Belitung yang dilakukan pada tanggal 8 – 12 April 2019. Lokasi kedua adalah Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung, Ketapang, Kalimantan…
Pada hari Jumat, 13 Desember 2019 FWI berkesempatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan FWI (Badan Pengurus dan Dewan Pengawas) periode 2015-2018 dalam Pertemuan Anggota yang diselenggarakan di IPB International Convention Center, Botani Square Building, Bogor. Laporan Pertanggungjawaban Perkumpulan Forest Watch Indonesia Periode 2015-2019 ini merupakan sarana bagi anggota perkumpulan untuk melihat dan mengukur kerja-kerja organisasi FWI berdasarkan amanat dari Pertemuan Anggota. Laporan…
Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT). Sementara itu, ada 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Pada wilayah ring tiga terdapat…
Tulisan ini adalah pengalaman dan keluh-kesah tentang betapa sulitnya menerobos dinding tebal yang menutup akses informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Berawal dari banyaknya keluh-kesah masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah-wilayah yang masih memiliki hamparan hutan dan lahan yang amat luas. Tersebar di seluruh pelosok Negeri ini, termasuk di Pulau Jawa, walaupun terkenal dengan populasi penduduk yang amat padat.…
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan ujung tombak tata kelola hutan di tingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual kehadiran KPH menggeser porsi pengelolaan hutan dari forest administrator menjadi forest manager sehingga diharapkan mampu mengurai permasalahan yang selama ini dibenturkan antara para aktor (masyarakat, negara, perusahaan). Misalnya, kasus tumpang tindih perizinan dan konflik sosial. KPH dalam konteksnya sebagai mandat…
Konflik dan kerusakan lingkungan tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemui konsesi perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 1500 perkebunan. Jumlah tersebut, menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), menghasilkan angka 21,25 miliar dolar AS atau setara…
Alternatif Informasi Spasial HGU “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka” Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan Hak Guna Usaha merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat.…
Sayangnya, semakin hari istilah deforestasi mulai kehilangan maknanya. Angka deforestasi makin diabaikan nilainya sebagai suatu “alarm” untuk keadaan hutan Indonesia. Dan karena ternyata toh memampangkan angka deforestasi jelas-jelas ke muka pengambil kebijakan dan publik Indonesia tidak juga menggerakkan perubahan-perubahan yang mampu menghentikan hilangnya tutupan hutan Indonesia. Angka deforestasi mulai kehilangan “kesaktian”. Deforestasi menjadi sesuatu hal yang biasa dan cenderung…
Jakarta, 30 September 2019. Kata Deforestasi sudah tidak lagi menjadi “tabu” dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pengkerdilan terhadap makna deforestasi kerap dilakukan demi kepentingan yang mengatasnamakan “pembangunan”. Hilangnya hutan di suatu wilayah terbukti berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam ataupun di sekitar hutan. Namun Negara kerap abai dan menutup-nutupi buruknya tata kelola hutan yang…
Bogor, 29 Agustus 2019. Wilayah Ibu kota baru Indonesia sudah diumumkan, namun masyarakat Indonesia masih mempertanyakan dimana publikasi kajian-kajian yang mendasari argumen pemindahan tersebut. Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru, dengan rencana lokasi ibu kota sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain informasi lokasi dan luasan ibu kota…
MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK MENDAYAGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR KEHUTANAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat sipil. Seperti diketahui bersama pengelolaan hutan Indonesia merupakan domain dominan negara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan penyelenggaraan kehutanan dengan segala kewenangan pengurusan hutan. Peran negara diwujudkan…
Permasalahan Dalam Hutan Kita Periode awal reformasi, permasalahan kehutanan hanya perihal deforestasi dan kebakaran. Bertahun-tahun kemudian, terungkap maraknya permasalahan kehutanan di Indonesia. Dan deforestasi maupun kebakaran hanya dua dari beragamnya masalah kehutanan di Indonesia. Sesungguhnya masalahnya pun bukan terletak di hutan atau di dalam hutan, tapi dalam tata kelola kehutanannya. Di sana lah carut-marut perizinan terletak, di sana lah tumpang-tindih…
