Tulisan ini merupakan catatan perjalanan saya ketika menghadiri pertemuan Internasional bersama aktivis lingkungan dari 47 Negara. Saya dan Bob Purba yang berasal dari Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan delegasi Indonesia.…
![](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/123-760x570.jpg)
Tulisan ini merupakan catatan perjalanan saya ketika menghadiri pertemuan Internasional bersama aktivis lingkungan dari 47 Negara. Saya dan Bob Purba yang berasal dari Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan delegasi Indonesia.…
Kotak kayu itu perlahan dibuka. Tampak dua tengkorak manusia di dalamnya, yang ditutupi kain berwarna merah. Andreas Sinko, warga Kampung Muara Tae, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, segera membersihkan…
Sebuah Cerita dari Suku Dayak Benuaq Ohokng Suku Dayak Benuaq Ohokng “Saat ini suku dayak benuaq ohokng merasa terpojok karena hutan hampir habis. Maka dari itu, mereka melaksanakan upacara adat…
MUARA TAE, KABARKALTIM.co.id- Warga Muara Tae terpaksa mengadukan perihal masalah tapal batas wilayahnya kepada Leluhur mereka dengan menggelar sebuah upacara sakral yakni upacara Sumpah Adat. Muara Tae yang luasnya 12.000…
Mewujudkan Kalimantan Tengah Sebagai Contoh Provinsi Open Government Indonesia Apa yang kita lakukan akan sangat ditentukan oleh apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui sangat ditentukan oleh informasi yang…
Teman-teman yang baik, Pertama-tama terima kasih kepada Kita semua yang telah berkenan menalangi beberapa kebutuhan dana awal, sekaligus berkomitmen untuk terus menjadi teman dan pendukung hutan dan masyarakat adat Muara…
Jumat, 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan lokakarya Review Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memaparkan tentang masukan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk revisi Perdirjen 08, terutama pada pedoman pemantauan…
Laporan Kegiatan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) – LPPM Institut Pertanian Bogor, pada hari Selasa 8 Oktober 2013 kembali melaksanakan Seminar Forum Studi Jabodetabek yang ke empat. Seminar…
JPIK | Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 38 Tahun 2009 yang mengatur soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sebuah upaya yang dilakukan multipihak untuk memperbaiki sistem dan tata kelola…
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pengalaman melaksanakan monitoring independen atas SVLK serta tantangan ke depannya dalam acara yang digagas oleh Chatham House. Acara yang berlangsung di Kantor Chatham House ini merupakan rangkaian seminar dua hari dengan judul 21st Illegal Logging Stakeholder Update pada 7 – 8 Februari 2013 yang lalu yang berlokasi di 10 St James’s Square, London United Kingdom.
Komitmen Indonesia dengan Uni Eropa terkait legalitas kayu eksport sudah sesuai dengan SVLK-Indonesia dan EUTR-Uni Eropa. Namun pengawasan bukan hanya pada level exportnya saja, sebab kayu eksport itu harus legal pula dari asalnya. Diharapkan Illegal Logging bisa diberantas dan berikutnya Korupsi Kehutanan pun dituntaskan.
Oleh Pietsau Amafnini
Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan eksport kayu secara legal sesuai aturan main SVLK. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas praktek illegal logging di negeri ini. System Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mewajibkan usaha berbahan baku kayu memiliki sertifikat sesuai Permenhut No. 38/2009 jo P.68/2010. Hingga Akhir 2012 dan awal 2013 ini dimana V-Legal menjadi syarat mutlak legalitas kayu eksport, sedikitnya 12 perusahaan sudah siap mengekspor kayu bersertifikat melalui 3 pelabuhan ke Eropa. Uni Eropa juga sudah memiliki Timber Regulation (EUTR) yang mengharuskan seluruh masyarakatnya sebagai konsumen untuk tidak menerima import kayu illegal dari luar . Artinya, kayu eksport Indonesia harus bersertifikat sesuai tuntutan pasar internasional di Eropa dan Indonesia sudah mempunyai V-Legal.