Ijon politik diperkirakan marak pada pemilu kepala daerah (pilkada) 2024. Lingkungan hidup bakal jadi korban karena obral izin usaha ekstraktif merupakan bagian dari praktik ijon politik. Pilkada 2024 serentak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota bakal digelar pada November 2024. Besarnya dana pemilu kerap membuat para kandidat melakukan praktek ijon dengan para pelaku bisnis ekstraktif yang memburu rekomendasi izin pengelolaan sumber…

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menggantikan UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Meski mengklaim sebagai pembaruan regulasi namun beleid ini dianggap menganut konsep usang konservasi dan perlindungan ekosistem. Malah masih nir keberpihakan pada ekosistem. Kelompok masyarakat sipil menilai UU KSDAHE belum mengakomodasi kepentingan masyarakat dan belum bisa menjawab tantangan konservasi…

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Besarnya sumber dana yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang dengan pemberian rekomendasi izin pengelolaan sumber daya alam maupun proyek-proyek pembangunan di daerah. Oleh karena itu, masyarakat sipil mendorong…

Jakarta, 07/8 (ANTARA) – Siapa pun bangga bahwa hutan kita adalah bagian dari “paru-paru” dunia. Namun begitu, belantara rimba raya Indonesia telah mengalami laju deforestasi yang termasuk tinggi di dunia. Kejahatan lingkungan berbasis keserakahan manusia, terus mengancam kelestarian hutan sebagai rumah bersama kita. Mengambil langkah bergaya hidup hijau, dapatlah kiranya menyumbang andil dalam memulihkan kesehatan “paru-paru” bumi. Indonesia memiliki hutan…

Infografis sebaran luas hutan di Indonesia. (Grafus: Zonautara.com) Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 1 hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam suatu lingkungan alamiah yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 memberikan definisi yang…

Pemanfaatan biomassa dengan cara dibakar, termasuk untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang dipenuhi dari pembangunan kebun kayu atau hutan tanaman energi (HTE) hanya akan menghasilkan hutang emisi karbon dioksida. Sebab, biomassa yang diproduksi berasal dari kerusakan hutan alam. Manajer Komunikasi, Kerjasama, dan Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, mengatakan hutan alam adalah salah satu ekosistem…

Praktik PLN dalam memanfaatkan biomassa sebagai pengganti batu bara sebanyak 5 sampai 10 persen di 52 PLTU di Indonesia dikritik. Menurut Forest Watch Indonesia (FWI), implementasi pencampuran biomassa dan batu bara (co-firing) di lapangan tidak berjalan mulus. Manager Komunikasi, Kerjasama, dan Kebijakan FWI, Anggi Putra Prayoga, menjelaskan, dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLN berencana memanfaatkan biomassa yang…

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi) yang baru ketuk palu dinilai tak berpihak kepada masyarakat. Pemerintah justru menunjukkan otoritarianisme dalam UU yang seharusnya berpihak pada masyarakat dan lingkungan ini. Ada tujuh catatan Walhi terkait UU Konservasi revisi ini. Aspek HAM, jadi yang utama karena terkait penetapan kawasan…

Sebagian besar diskusi mengenai krisis iklim, gempa bumi, tsunami, dan kerusakan lingkungan secara umum berakar dari kritik tajam terhadap peran manusia dan proyek modernisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala penilaian terhadap alam. Memaknai alam sebagai sebuah sumber memang menjadi naluri bertahan hidup seorang manusia. karena pada dasarnya alam merupakan pondasi bagi peradaban kontemporer hari ini. namun di sisi…

Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi mendorong terciptanya Green Democratic dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ini. Hal itu diungkapkan Yusfitriadi dalam diskusi pubik dengan tema ‘Mendorong Green Democratic dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk Mendukung Terwujudnya Ekonomi Hijau di Indonesia’ di Sekretariat Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) Jalan Sempur Kaler No. 62, Kecamatan Bogor Tengah…

Organisasi non-pemerintah di bidang pemantauan hutan, Forest Watch Indonesia (FWI), menyebut pengurangan emisi dari sektor energi atau transisi energi menuju energi bersih merupakan suatu keharusan yang mendesak bagi Indonesia. Namun saat ini, arah navigasi dinilai masih belum jelas karena masih tingginya ketergantungan terhadap batu bara, bahan bakar campuran atau cofiring, dan bioenergi yang berkontribusi pada deforestasi. “Hal ini memicu kekhawatiran…