Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, karena peraturan tersebut menghilangkan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai salah satu persyaratan ekspor produk kehutanan.
Dokumen V-Legal merupakan salah satu persyaratan ekspor untuk produk industri kehutanan Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa produk yang diekspor harus telah memenuhi ketentuan verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kementerian Perdagangan (Kemendag) beralasan bahwa Peraturan yang dikeluarkan (Permendag 15/2020) dimaksudkan untuk mengefektifkan ekspor produk industri kehutanan yang bertujuan untuk menggenjot nilai ekspor semakin tinggi. Saat ini, kemudahan ekspor produk kayu tanpa adanya Dokumen V-legal dinyatakan sebagai salah satu langkah dalam mengantisipasi dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) terhadap perekonomian.
Argumentasi bahwa SVLK tidak diperlukan untuk keperluan ekspor produk kayu ke pasar adalah suatu hal yang bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menjaga sistem legalitas dan keterlacakan produk kayu. Memberikan pembenaran bahwa SVLK tidak diperlukan bagi pasar, berarti memfasilitasi suatu ekspor ke pasar yang tidak peduli dengan legalitas kayu, tidak digunakannya asas forest governance, dan membiarkan terjadinya potensi illegal logging lebih marak.
Baca selengkapnya dalam Siaran Pers Kami!