Pasca penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD COP17) di Yerevan, Armenia, yang kembali menegaskan pentingnya percepatan implementasi komitmen global perlindungan keanekaragaman hayati, Forest Watch Indonesia (FWI) menyoroti tantangan nyata dalam perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di Indonesia, khususnya Kalimantan Utara.
Bogor 3 November 2026 — FWI menyoroti kebutuhan mendesak untuk melindungi areal bernilai konservasi tinggi di Kalimantan Utara di tengah tekanan pemanfaatan ruang. Dalam forum pengarusutamaan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, FWI memaparkan potensi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) seluas sekitar 4,1 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1,76 juta hektare beririsan secara spasial dengan konsesi berbasis lahan, terutama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Temuan ini memperlihatkan bahwa upaya menjaga keanekaragaman hayati tidak dapat dibatasi pada kawasan konservasi yang telah ditetapkan. Kawasan bernilai ekologis penting juga tersebar di wilayah usaha dan ruang kelola masyarakat. Irisan spasial tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran, tetapi menjadi dasar untuk memperkuat penapisan risiko, verifikasi kondisi tapak, dan perlindungan fungsi ekologis dalam kebijakan pemanfaatan ruang.
FWI bersama Perkumpulan Peduli Lingkungan Kalimantan Utara (Perdu) menyelenggarakan diskusi “Mainstreaming Implementasi IBSAP 2025–2045 di Kalimantan Utara” pada 28 Oktober 2026 di Tanjung Selor. Forum ini menghadirkan perspektif Kementerian Lingkungan Hidup, BKSDA Kalimantan Timur, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, serta organisasi masyarakat sipil untuk membahas tantangan konservasi, kebutuhan koordinasi, dan langkah penerapan IBSAP di daerah.
Kawasan bernilai konservasi dan ruang hidup masyarakat adat
Dalam paparan FWI, sekitar 2,64 juta hektare potensi ABKT di Kalimantan Utara berada di wilayah adat. Angka tersebut menegaskan pentingnya mengakui masyarakat adat sebagai pemangku hak sekaligus mitra utama dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Pengarusutamaan IBSAP perlu melindungi ruang kelola, menghormati pengetahuan dan kelembagaan adat, serta menjamin keterlibatan bermakna masyarakat dalam keputusan yang berdampak pada wilayahnya.
Praktik kolaborasi yang dipaparkan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, seperti pengelolaan Tana’ Ulen, patroli bersama, dan penataan zonasi partisipatif, menunjukkan bahwa konservasi dapat dijalankan dengan memperkuat peran masyarakat. Pendampingan 45 desa pada periode 2015–2024 menjadi salah satu pengalaman yang dapat dipelajari dalam pengembangan model perlindungan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat.
Koridor Gajah Borneo memerlukan perlindungan lintas batas
Urgensi tersebut semakin nyata pada habitat Gajah Borneo di Kabupaten Nunukan. Dalam forum, BKSDA menyampaikan perkiraan populasi sekitar 13 individu di Nunukan, dengan kantong habitat yang terhubung ke Sabah, Malaysia. Konversi lahan dan terputusnya koridor pergerakan menjadi risiko penting bagi keberlanjutan populasi yang kecil ini. Perlindungan satwa karenanya harus dirancang pada skala bentang alam, melampaui batas administrasi dan batas kawasan konservasi.
BKSDA juga memaparkan usulan indikatif sekitar 19.000 hektare areal preservasi untuk habitat gajah di Kalimantan Utara, termasuk koridor Sungai Agison dan Sungai Sibuda. FWI memandang usulan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penataan ruang yang melindungi konektivitas habitat, koordinasi Indonesia dan Malaysia, serta pengaturan kolaboratif yang menghormati hak masyarakat setempat. Luasan tersebut merupakan usulan, bukan kawasan yang telah ditetapkan.
Dari dokumen nasional menuju aksi dan pembiayaan daerah
IBSAP 2025–2045 memuat tiga tujuan dan 20 target nasional. Dalam diskusi, Bapperida Kalimantan Utara menekankan bahwa target tersebut perlu diterjemahkan ke dalam RPJMD, RTRW, KLHS, rencana kerja perangkat daerah, indikator kinerja, dan penganggaran. Tanpa integrasi itu, perlindungan keanekaragaman hayati berisiko berhenti pada wacana dan kegiatan sektoral yang terpisah, sementara keputusan pembangunan terus memengaruhi kondisi habitat dan ruang hidup masyarakat.
Ketersediaan data yang terbuka dan dapat diuji juga menjadi prasyarat pengambilan keputusan. Dalam forum, Dinas Kelautan dan Perikanan menyoroti belum tersedianya gambaran menyeluruh mengenai keanekaragaman hayati laut di Kalimantan Utara. Sementara itu, penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Utara 2026–2030 dapat menjadi momentum untuk menyatukan informasi ekosistem, spesies, ancaman, dan tata kelola sebagai dasar perumusan prioritas perlindungan. Profil tersebut perlu dilanjutkan dengan pemetaan target IBSAP yang relevan, integrasi ke dalam perencanaan dan program perangkat daerah, serta pembiayaan, indikator, dan pelaporan.
FWI mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memprioritaskan pemetaan serta perlindungan ABKT di seluruh fungsi kawasan, menjaga koridor Gajah Borneo lintas batas, memastikan pengakuan hak dan partisipasi masyarakat adat, serta menetapkan target, pembagian peran, pendanaan, dan mekanisme pemantauan IBSAP yang terukur. Kerja sama lintas instansi, pemegang izin, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil perlu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola ruang dan kondisi ekosistem.
Bagi FWI, keberhasilan implementasi IBSAP sekaligus komitmen Indonesia dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) tidak cukup diukur dari banyaknya forum dan kesepakatan yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata untuk mencegah kehilangan keanekaragaman hayati, melindungi habitat penting, serta memastikan pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat dan daya dukung lingkungan.
CP : +62 857-2034-6154 (Media FWI)