Governance Forest Initiative (GFI) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN)
Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta
18 November 2013
“Kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama saling memahami dan saling membutuhkan untuk saling sama-sama melengkapi. Kita sama-sama bersepakat bahwa proses atau penilaian kriteria dan indikator menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar mengukur kinerja tata kelola hutan. Kemudian dari kinerja itu kita mampu memberikan konsekuensi berupa reward dan punishment terhadap pelaksanaan tata kelola hutan. Meskipun baju kita berbeda-beda, bukan berarti membuat kita bercerai berai. Kita punya satu kesepahaman yang kuat yaitu bagaimana mengembangkan atau meningkatkan kinerja khususnya di sektor kehutanan ini. Harapannya apa yang sudah diinisiasi ini berujung pada hal yang bisa kita implementasikan bersama”.
Indonesia merupakan salah satu negara hutan tropis terluas di dunia dan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Brazil dari tingkat biodiversitas. Berdasarkan data Dirjen Planologi Kehutanan Tahun 2013, Indonesia memiliki luas kawasan hutan sebesar ± 130 juta Ha atau setara dengan 60% dari luas seluruh daratan. Maka, sangat penting untuk memperhatikan aspek tata kelola hutan yang baik sebagai kelanjutan hutan itu sendiri.
Salah satu jaringan kerja yang berfokus pada upaya advokasi untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dari tata kelola hutan (forest governance) adalah Governance Forest Initiatives (GFI). Inisiatif ini terdiri dari akademisi dan beberapa organisasi masyarakat sipil yaitu Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Telapak, JARI Kalimantan Tengah, Yayasan Santiri, dan Universitas Mataram.
GFI menyadari bahwa saat ini di Indonesia banyak inisiatif yang membangun tentang standar tata kelola hutan, baik dari lembaga internasional maupun beberapa rekan NGO. Oleh karenanya, GFI melihat sinergitas para pihak tersebut sangat vital untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Berangkat dari alasan itulah, FWI sebagai sekretariat GFI bersama Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sebagai wakil konstituen dalam sektor kehutanan, menyelenggarakan workshop harmonisasi inisiatif tata kelola hutan.
Workshop tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013. Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, workshop yang bertujuan merumuskan dan mendiskusikan peluang harmonisasi inisiatif sebuah standar tata kelola hutan di Indonesia, menghadirkan narasumber dari beragam lembaga dan institusi. Mereka adalah Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Perubahan Iklim dan Kebijakan (PUSPIJAK), United Nations Development Programme (UNDP), Transparansi Internasional (TI), dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
Workshop yang berlangsung setengah hari, dibuka oleh Christian Purba selaku Direktur Eksekutif FWI. Dalam dialognya, beliau berharap “Semoga semua yang hadir disini dapat memiliki kesepahaman tentang bagaimana sebuah standar dapat mendorong perbaikan tata kelola hutan”.