• ENAM TAHUN ISPO – BELUM MAMPU MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN & LAHAN
    ENAM TAHUN ISPO – BELUM MAMPU MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN & LAHAN

    Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit.  Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial.  Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dirasakan hanya sebagai instrumen agar produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengakuan di pasar internasional. Untuk merespon keadaan tersebut, maka pada hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan sebuah laporan berjudul “6 Tahun ISPO”.  Di dalam laporan ini dipaparkan bahwa sampai tahun 2016, perkebunan kelapa sawit … Continue reading →

  • Skema Sertifikasi Sawit Berkelanjutan  Harus Dirancang Ulang
    Skema Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Harus Dirancang Ulang

    Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Selasa, 21 Maret 2017 B ersamaan dengan Hari Hutan Sedunia, kami kelompok perwakilan masyarakat sipil menyatakan sikap bersama terkait industri kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia melalui sebuah kertas posisi sebagai bentuk partisipasi aktif dan transparan dalam proses ‘penguatan’ yaitu pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah. Kertas posisi tersebut disusun untuk mendukung agenda Indonesia dalam : Menjawab tantangan mitigasi perubahan iklim dan perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui kerangka kebijakan dan implementasinya, Meningkatkan keberterimaan pasar dari kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis … Continue reading →

  • Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [KERTAS POSISI]
    Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [KERTAS POSISI]

    Kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada Tahun 2015 meskipun tingkat produktivitasnya masih di bawah Malaysia. Lebih dari tujuh puluh persen (70%) dari total produksi diekspor ke pasar internasional dengan pasar ekspor utama India, Eropa, dan China, serta lebih dari 60 negara lainnya . Pada awal Tahun 2017, pemerintah Indonesia mematok target produksi minyak sawit mentah sebesar 40 juta ton hingga Tahun 2020. Di pasar global, minyak sawit merupakan minyak nabati favorit dibanding dengan minyak nabati lainnya karena tingkat produktivitasnya tertinggi. Kebutuhan pasar global ini membuat … Continue reading →

  • Mahkamah Agung Tolak Kasasi: Kementerian ATR/BPN Wajib Buka Dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit
    Mahkamah Agung Tolak Kasasi: Kementerian ATR/BPN Wajib Buka Dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit

    Bogor, 9 Maret 2017. Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi yang diajukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN). Putusan ini semakin memperkuat kenyataan bahwa dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit adalah dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Setelah sebelumnya FWI memenangkan rangkaian sidang perkara di tingkat Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk kasus yang sama. KemenATR/BPN kini wajib membuka dokumen hak guna usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan kepada publik. “Kami sangat mengapresiasi putusan MA, ini berarti hukum kita masih berpihak pada kepentingan publik untuk mengakses informasi. Dengan keluarnya putusan lembaga pengadilan tertinggi ini, lagi-lagi kami berharap KemenATR/BPN dapat menghormati putusan tersebut … Continue reading →

  • INTIP HUTAN 2017
    INTIP HUTAN 2017

    KIRIM KARYAMU! Kami mengundang kawan-kawan untuk ikut berkarya dalam majalah Intip Hutan Edisi Maret 2017. Intip Hutan adalah majalah tiga bulanan Forest Watch Indonesia. Kami percaya, karya adalah proses menuangkan pikiran. Dan ketika kita berpikir, berarti kita ada (Cogito ergo sum-Decartes). Buktikan kalau kalian eksis! KETENTUAN Karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun (cetak atau digital). Tema Tulisan untuk INTIP HUTAN Maret : Tanah Untuk Hutan Karya tetap menjadi hak milik kontributor. Kontributor yang karyanya dimuat di Majalah Intip Hutan akan mendapat pemberitahuan dari redaksi. Karya kontributor yang dimuat akan mendapatkan merchandise menarik dan akan dikirim bersama dengan majalah Intip Hutan edisi Maret 2017 Kontributor yang karyanya sudah dimuat … Continue reading →

  • Pembangkangan Kementerian ATR/BPN Terhadap Perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
    Pembangkangan Kementerian ATR/BPN Terhadap Perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

    Jakarta, 23 Februari 2017. Tujuh belas bulan sudah berlalu, sejak pengajuan permohonan informasi perihal pemberian konsesi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit oleh Forest Watch Indonesia (FWI) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), namun dokumen HGU yang dimaksud tetap belum dapat diakses. Setelah melalui proses panjang persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kini FWI menghadapi upaya terakhir dari KemenATR/BPN untuk menutup informasi melalui kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam rentang waktu 2010-2015, sengketa informasi paling banyak terjadi pada badan publik sektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 29 persen, disusul sektor pendidikan 10 persen, dan sektor pelayanan publik 9 persen (KIP, 2015). Terkait … Continue reading →

  • Ketimpangan Penguasaan Lahan oleh Rezim HGU
    Ketimpangan Penguasaan Lahan oleh Rezim HGU

    Pentingnya Keterbukaan atas Informasi Hak Guna Usaha (HG) Perkebunan Kelapa Sawit untuk Perbaikan Tata Kelola dan Retribusi Lahan bagi Masyarakat Pangkal dari seluruh sengketa informasi yang melibatkan ATR/BPN adalah ketidaksesuaian substansi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik dengan semangat dan perintah UU KIP. Perkaban tersebut justru secara terang-terangan menegaskan pengecualian atau larangan membuka bagi beberapa informasi publik seperti dokumen kebijakan (HGU) dan anggaran. Pengecualian informasi yang dilakukan ATR/BPN seharusnya diikuti dengan uji konsekuensi yang ditimbulkan akibat peraturan informasi tertutup tersebut. Konsekuensi apabila dokumen HGU perkebunan kelapa sawit ditutup, senyatanya malah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Sawit Watch mengungkapkan, terdapat indikasi lebih … Continue reading →

  • Presentiasi Preskom ATR Kasasi
    Presentiasi Preskom ATR Kasasi

  • RECRUITING – Program Kerjasama antara Korsorsium Penyelamatan Puncak, FWI, P4W IPB, dan ICCTF
    RECRUITING – Program Kerjasama antara Korsorsium Penyelamatan Puncak, FWI, P4W IPB, dan ICCTF

      Recruiting Program Kerjasama antara Konsorsium Penyelamatan Puncak, FWI, P4W IPB dan ICCTF. Judul Kegitan: Penguatan Kolaborasi Para Pihak Dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Hulu DAS Ciliwung Batas Pengiriman Aplikasi: 17 Februari 2017 Pelaksanaan Program: Februari 2017 – Mei 2018   Kualifikasi dan Deskripsi Pekerjaan: Program Manager (1 Orang) Pendidikan Minimal S1 semua jurusan. diutamakan pada bidang Lingkungan, Kehutanan, Pertanian, dan Ekonomi Kemasyarakatan. mempunyai pengalaman minimal 5 tahun berkecimpung pada program lingkungan hidup. Sehat Jasmani dan Rohani Mampu Mengelola dan memanagemen sumberdaya manusia dalam menjalankan program. Mampu berkomunikasi dengan baik ke berbagai macam stakeholder. Mampu membangun dan menjaga hubungan antara CSO, Masyarakat, dan Pemerintah. berkomitmen dan memastikan jalannya program sampai dengan program selesai … Continue reading →

  • Putusan PTUN atas Sengketa Informasi antara FWI dg Kementerian ATRuang/BPN
    Putusan PTUN atas Sengketa Informasi antara FWI dg Kementerian ATRuang/BPN

    Salinan Putusan No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT Antara LSM FWI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI. Berikut adalah cupikan Keuptusan yang dibuat oleh PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara): 1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan; 2. Menguatkan Putusan komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016 (http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/); 3. Menghukum Pemohon keberatan untuk m,embayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah). Silahkan unduh Salinan Putusan ini (PDF 20 Mb) dan untuk file berukuran kecil (5 Mb) unduh pada tombol Download dibawah. Kontak: Linda Rosalina Pengkampanye FWI, linda@fwi.or.id Forest Watch Indonesia

  • POTRET KARST KEPULAUAN ARU MALUKU, INDONESIA
    POTRET KARST KEPULAUAN ARU MALUKU, INDONESIA

    Sampai dengan tahun 2013 Indonesia masih menyisakan hutan alamnya seluas 82 juta Ha. Hutan alam tersisa tidak hanya tersebar di pulau-pulau besar. Namun juga banyak terdapat di pulau pulau kecil. Dari total 7,1 juta ha luas daratan di pulau-pulau kecil, 48% atau atau 3,4 juta Ha diantaranya masih berupa hutan alam. Luas hutan alam di pulau-pulau kecil tersebar di lebih 13.466 pulau yang Indonesia miliki. Hutan alam di Indonesia tidak pernah lepas dari ancaman deforestasi yang terus menerus mengancam kelestarian hutan Indonesia. Ancaman deforestasi tidak hanya terjadi pada hutan alam di pulau-pulau besar. Hutan alam di pulau-pulau kecil juga tidak lepas dari berbagai ancaman yang dapat menghancurkan sistem kehidupan di … Continue reading →

  • Sumber Kerusakan Hutan Alam Dan Konflik Sosial Berkedok Perkebunan Kayu
    Sumber Kerusakan Hutan Alam Dan Konflik Sosial Berkedok Perkebunan Kayu

    Jakarta, 16 Desember 2016. Sejumlah masyarakat sipil hari ini mengadakan diskusi terbuka terkait studi ekspansi perkebunan kayu untuk industri pulp and paper. Diskusi terbuka ini menyoroti buruknya praktek pengelolaan perkebunan kayu dan industri pulp and paper yang berdampak pada deforestasi, kerusakan lahan gambut, dan konflik sosial. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 280 unit perkebunan kayu di Indonesia dengan luas konsesi mencapai 10,64 juta ha. Dari luasan tersebut, nyatanya hanya dikuasai oleh beberapa grup saja, 1 juta ha diantaranya dikuasai oleh IKPP dan 1 juta ha lainnya dikuasai RAPP. Penguasaan lahan kedua grup tersebut setara dengan hampir 4 kali luas pulau Bali. Pada periode 2013-2016, Provinsi Riau dan Sumatera Utara mengalami … Continue reading →

  • FWI Kembali Memenangkan Gugatan Dokumen HGU
    FWI Kembali Memenangkan Gugatan Dokumen HGU

    Jakarta, 14 Desember 2016. Majelis Hakim memenangkan gugatan FWI atas terbukanya Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon dan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon. Ini menjadi putusan kesekian kalinya bagi ATR untuk segera menyerahkan informasi kepada publik. Keputusan sidang yang digelar hari ini, menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka (baca: http://fwi.or.id/publikasi/dokumen-hgu-perkebunan-kini-terbuka-untuk-publik/). Setelah sebelumnya terdapat dua putusan serupa dengan jenis dokumen sama yang dikeluarkan PTUN Samarinda dan Mahkamah Agung RI. Putusan ini kembali menegaskan kewajiban … Continue reading →

  • Keseriusan Kementerian ATR/BPN Menerapkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Diragukan
    Keseriusan Kementerian ATR/BPN Menerapkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Diragukan

    Jakarta, 16 November 2016. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta setelah mengajukan gugatan banding terhadap Keputusan Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat). Persidangan dijadwalkan pukul 10.00 – 11.00 WIB dan sempat ditunda untuk menunggu kehadiran pihak Kementerian ATR/BPN sebagai penggugat. Namun akhirnya sidang dimulai pukul 14.00 tanpa kehadiran penggugat, setelah Pihak Kementerian ATR/BPN memberikan konfirmasi kepada Panitera PTUN bahwa mereka tidak bisa hadir di persidangan. Sidang dengan nomor perkara 2/G/KI/2016/PTUN-JKT berkenaan dengan upaya banding Kementerian ATR/BPN terhadap Keputusan KI-Pusat yang telah menyatakan bahwa informasi Hak Guna Usaha (HGU) yang diminta Forest Watch Indonesia (FWI) adalah informasi publik yang terbuka. Sengketa … Continue reading →

  • Merawat “Warisan” yang Tersisa di Tanah Jawa
    Merawat “Warisan” yang Tersisa di Tanah Jawa

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Via Mardiana Pernah berpikir bagaimana jika suatu hari nanti tinggal beberapa pohon yang tumbuh di bumi ini? Bumi akan panas, gersang, kering. Air akan menjadi barang berharga yang diperebutkan. Mereka yang kaya bisa membeli, mereka yang miskin hanya tinggal menunggu kematian karena dehidrasi. Lalu, bagaimana pula jika suatu hari nanti pohon benar-benar tidak ada di bumi ini? Bagi kita, mungkin tidak akan merasakannya. Tetapi anak cucu kita kelak akan tahu bahwa mereka mempunyai orang tua yang tidak pandai merawat bumi. Mereka akan mengecap kita sebagai generasi yang tidak tahu diri, generasi yang menyisakan warisan kehidupan yang pilu dimana bumi sudah semakin kering dan kehidupan … Continue reading →

  • Kebijakan Kehutanan Dalam Perspektif Pengelolaan DAS
    Kebijakan Kehutanan Dalam Perspektif Pengelolaan DAS

    Intip Hutan Edisi September 2016 © Forest Watch Indonesia Masyarakat tentunya berhak mendapatkan kualitas lingkungan yang baik yang dapat mendukung sistem keberlanjutan kehidupan yang ditunjang dari keberadaan hutan. Hutan memberikan oksigen, keteduhan, kesegaran, serta kesejukan yang telah dinikmati manusia selama ini dan tidak pernah diperhitungkan nilainya secara ekonomi. Hutan dipandang sebagai sub sektor pertanian yang dimanfaatkan dalam bentuk produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu termasuk jasa lingkungan dan sumber daya air. Pada tahap saat ini, hutan yang menjadi tumpuan kualitas lingkungan telah terkikis secara kualitas dan kuantitasnya sehingga menimbulkan dampak seperti bencana alam banjir, kekeringan, longsor, dan pencemaran. Dalam undang-undang kehutanan menyebutkan bahwa selain hak, masyarakat juga … Continue reading →

  • Cerita Turun Gunung
    Cerita Turun Gunung

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Nurika Manan © Forest Watch Indonesia Dua tangan dengan gurat otot itu menggenggam panjang selang air. Diikuti gerakan ke segala arah, air dari selang membasahi lahan yang luasnya kira-kira setengah lapangan bola. Sebuah petak di Desa Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kala itu musim kemarau, petani harus rajin menyiram lahan kalau tak mau hasil panennya buruk. Tiba-tiba saya membayangkan tokoh Santiago dalam novel The Old Man and The Sea karya Ernest Hemingway. Santiago, nelayan tua yang masih berkeras melaut, mencari ikan. Kini saya seperti melihatnya lekat-lekat. Namun bukan di tengah arus Teluk Meksiko, ini kali di tengah lahan yang sekelilingnya ditumbuhi sayuran. … Continue reading →

  • Angin Segar dari Canguk
    Angin Segar dari Canguk

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Fachrudin Surahmat¹ Tahun 2015 bukan kali pertama El Nino hebat menyambangi Indonesia, menimbulkan kekeringan di berbagai penjuru negeri. Sembilan belas tahun lalu, di 1997, El Nino hebat memicu kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang hebat. Di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung, 164 ha hutan hangus terbakar. Pohon-pohon berukuran besar terbakar, sumber-sumber air mengering, berbagai jenis satwa terjebak di dalam api dan mati. Areal yang sebelumnya penuh dengan pohon dan serasah daun yang menutupi lantai hutan, menjadi hitam dan dipenuhi abu. Seperti kita tahu, mengembalikan keberadaan hutan pasca kebakaran, secara alami membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang … Continue reading →

  • Membebaskan Perempuan, Melestarikan Bumi
    Membebaskan Perempuan, Melestarikan Bumi

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Amalya R.O. (FWI) “Karena lelaki adalah laut adalah perahu, yang melindungi pulau. Sedang perempuan adalah gunung, yang membenahi pulau.” (Nukila Amal) Dua penggal kalimat yang dicuplik dari novel Nukila Amal—Cala Ibi—, bila ditafsir, sepertinya memang masih menjadi panutan pandangan kelompok konservatif terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, dalam bermasyarakat. Indonesia, dan banyak negara lain di dunia, seperti Afrika dan negara-negara di Timur Tengah, masih menganut budaya patriarki, di mana laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin rumah tangga, bila kita menurut pada stereotip, maka adalah seseorang yang menafkahi, yang mengambil keputusan dan yang harus diikuti dalam keluarga. Sementara letak perempuan terdapat … Continue reading →

  • Hutan, Masyarakat Kota, dan Alam Bawah Sadar
    Hutan, Masyarakat Kota, dan Alam Bawah Sadar

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Ardy Kresna Crenata¹ Bagi orang-orang yang tinggal di kota dan nyaris tak bersentuhan dengan hutan dalam kesehariannya, apa makna hutan? Kota menghadirkan kemajuan, yang termanifestasikan dalam teknologi dan kecepatan—yang mungkin mengingatkan kita pada futurismo Italia yang gagal itu. Kota juga menghadirkan perpindahan dan pergerakan yang intens, dengan segala kerumitan dan masalah yang menyertainya. Berada dan tinggal di kota, adalah sebuah aktivitas aktif, bukan pasif. Seseorang menjalani hidup di kota sederhananya adalah untuk bekerja, bukan untuk berleha-leha. Dengan hal-hal yang telah disebutkan itu, kota tak membiarkan orang-orang yang hidup di dalamnya mengalami “jeda”, yang dengan itu mereka bisa sedikit merasakan apa itu “alam”. Kota, dengan … Continue reading →

  • Hasil Hutan yang diabaikan : Sagu Nasibmu Kini
    Hasil Hutan yang diabaikan : Sagu Nasibmu Kini

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Isnenti Apriani (FWI) Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, selain memiliki tutupan hutan alam yang masih rapat yaitu seluas 82,5 juta ha.¹ Juga memiliki kekayaaan sumber daya alam mulai dari flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Dalam sejarahnya Indonesia selalu diperhitungkan dunia internasional karena sumber daya alamnya tersebut. Rempah-rempah nusantara pernah membuat para pelaut dan pengusaha dunia terutama EROPA ingin menguasai bumi pertiwi selama lebih dari tiga abad. Sampai saat ini negara kita masih diperhitungkan sebagai produsen terbesar hasil bumi. Diantaranya adalah kelapa sawit, kakao, rotan, kopi, dan karet yang masih mendominasi pasar dunia. Selain nama-nama itu, terselip nama … Continue reading →

  • Kekeliruan Praktek Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia
    Kekeliruan Praktek Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Andi Charil Ichsan Pengajar Fakultas Kehutanan, Universitas Mataram Secara konseptual konservasi merupakan manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980). Sedangkan Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumberdaya alam hayati didefinisikan sebagai pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya Namun demikian, beberapa literatur juga memberikan definisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan penafsiran makna konservasi dari makna sebenarnya seperti yang dimandatkan dalam World Conservation Strategy(1980). Salah satu paradigma … Continue reading →

  • Pohon Harapan, “Hutan Indonesia Hanya Tinggal Cerita”
    Pohon Harapan, “Hutan Indonesia Hanya Tinggal Cerita”

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Mufti Fathul Barri (FWI) Ratusan orang sibuk mendekorasi booth-booth pameran. Dekorasi dilakukan seindah mungkin untuk menarik perhatian para pengunjung nantinya. Entah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk dekorasi yang indah dan megah tersebut. Semua ingin memamerkan hutan Indonesia yang terkenal kaya dan indah. Banyak booth dipersiapkan di acara tahunan ini. Peserta booth terdiri dari perusahaan swasta, pemerintah, LSM, sekolah, komunitas, universitas, dan lain sebagainya. Memasuki bagian dalam Assembly hall, terdapat booth berukuran 3m x 4m mengelilingi ruangan seluas 3921 meter persegi. Inilah booth gratis yang disediakan panitia untuk para peserta pameran. Pemandangan yang sangat kontras pun terlihat. Booth-booth megah terlihat di tengah-tengah ruangan. Luas … Continue reading →

  • Bertumpu pada Hutan di DAS Mahakam
    Bertumpu pada Hutan di DAS Mahakam

    Intip Hutan Edisi September 2016 Oleh: Anggi P. Prayoga (FWI) Sungai Mahakam memiliki sistem persungaian yang melintas di antara Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. Menjadi tumpuan kebutuhan aktivitas ekonomi di hulu hingga hilir. Stok pangan abadi bagi masyarakat yang memanfaatkannya dengan bijak. Tumpuan terakhir bagi satwa endemik yang tidak ada duanya. Sungai Mahakam, inilah kisah mu. Sungai Mahakam, memiliki hulu di Kutai Barat dan mengalir hingga delta Mahakam, yang terakumulasi di perairan Selat Makassar. Terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki hutan sebagai pemasok oksigen bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bahkan se-Pulau Kalimantan sekalipun. Menjadi habitat bagi berbagai satwa terestrial dan akuatik, yang bergantung pada … Continue reading →

  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tidak Mematuhi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tidak Mematuhi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik

    Intip Hutan Edisi September 2016 Jakarta, 19 Agustus 2016 Organisasi masyarakat sipil Indonesia mempertanyakan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) terkait keterbukaan informasi publik. Pernyataan ini dikeluarkan paska diterimanya pemberitahuan keberatan (banding) oleh KemenATR/BPN atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) adalah informasi terbuka. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan yang dilayangkan oleh KemenATR/BPN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tertanggal 9 Agustus 2016, menandakan tidak ada kemauan terbuka untuk memberi ruang berpartisipasi bagi publik dalam pengawasan pembangunan di sektor perkebunan. Padahal pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan evaluasi terhadap kinerja perkebunan kelapa … Continue reading →

  • Menyelamatkan Hutan, Menyelamatkan Bumi
    Menyelamatkan Hutan, Menyelamatkan Bumi

    “Menyelamatkan Hutan, Menyelamatkan Bumi”. Hutan adalah sumberdaya alam yang selama ini menyediakan sumber kehidupan. Hutan bukanlah sumberdaya alam yang harus di eksploitasi terus menerus. Tanpa hutan tidak ada binatang, tanpa hutan tidak ada air, tanpa hutan tidak ada oksigen, tanpa hutan tidak ada manusia. Pemanasan global terus terjadi. Suhu permukaan bumi terus meningkat, es-es abadi terus menerus hilang, muka air laut terus mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil. Hutan yang menjadi tumpuan utamapun terus berkurang. Ibarat pepatah bijak suku Indian: “Ketika pohon terakhir ditebang, Ketika sungai terakhir dikosongkan, Ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.” Tahun 2013, Indonesia masih memiliki 82 juta Ha hutan alam … Continue reading →

  • Kemana Nasib DAS Ciliwung akan Dibawa?
    Kemana Nasib DAS Ciliwung akan Dibawa?

    Kawan2… Tahu kah kita? Kemana nasib DAS Ciliwung akan dibawa? Pemerintah saja masih berbeda pendapat loh dalam menentukan fungsi kawasan hutan dan lahan di Puncak Bogor. PRESIDEN mengatakan, “Puncak itu Hutan Lindung” MENTRI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN mengatakan, “Puncak itu Hutan Produksi” Eh, GUBERNUR JAWA BARAT nya juga mengatakan, “Puncak itu Hutan Produksi” Ditambah lagi BUPATI BOGOR ingin menetapkan Puncak sebagai Hutan Produksi. Semakin nyata saja, tidak ada yang patuh pada putusan Presiden, mulai dari Menteri sampe Bupatinya. Jangan-jangan ini terjadi sampai tingkat Desa dan RT/RW. Tidak heran juga kenapa setiap tahun banjir terus mengancam masyarakat di Bogor, Depok, dan Jakarta. Ayo..gerak aktif, dorong pemerintah untuk patuh pada Putusan Perpres 54 tahun 2008 yang menyatakan PUNCAK SEBAGAI … Continue reading →

  • Pelanggaran Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pembiayaan
    Pelanggaran Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pembiayaan

    “Studi Kasus PT. Toba Pulp Lestari dan APRIL Group” Pembangunan hutan tanaman skala besar di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1980-an akibat meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri serta menurunnya pasokan kayu dari hutan alam. Prihadi (2010) menyebutkan bahwa Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui skema HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) telah dimulai sejak tahun 1986 (SK Menhut No.320/Kpts -II/1986). Pembangunan HTI bertujuan untuk menunjang pertumbuhan industri perkayuan melalui penyediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berkesinambungan. Perkembangan konsesi HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK -HT) di Indonesia sampai dengan tahun 2013 sudah melampaui luasan 10 juta hektar, yang dikelola oleh … Continue reading →

  • Laporan Pertanggungjawaban Kerja Badan Pengurus FWI Periode 2015-2016
    Laporan Pertanggungjawaban Kerja Badan Pengurus FWI Periode 2015-2016

    Laporan tahunan Badan Perkumpulan Forest Watch Indonesia (FWI), merupakan sarana bagi anggota perkumpulan untuk melihat dan mengukur kerja-kerja organisasi FWI berdasarkan amanat dari Pertemuan Anggota. Laporan ini sekaligus menjadi salah satu saluran komunikasi dalam kelembagaan organisasi sehingga memungkinkan terjadinya sebuah nteraksi yang membangun. Kedepannya laporan tahunan seperti ini akan menjadi satu budaya yang akan tetap dipertahankan. Secara umum, laporan ini berisikan tentang perkembangan struktur dan personil FWI, program kerja berikut capaiannya dalam 1 tahun, Perkembangan Badan Usaha, Komisi-komisi, Outreach media, layanan informasi, pengelolaan aset, pengelolaan proyek dan Keuangan.

  • 6 Tahun Pemberlakuan UU KIP, Masih Mengalami Tantangan
    6 Tahun Pemberlakuan UU KIP, Masih Mengalami Tantangan

    Memperingati Hari Hak Untuk Tahu Jakarta, 28 September 2016. Sejumlah lembaga penggiat transparansi hari ini mengadakan dialog publik keterbukaan informasi untuk memperingati Hari Hak Untuk Tahu. Dialog publik ini menyoroti tentang implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai kunci pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Hingga 6 Tahun pemberlakuan, UU KIP masih mengalami banyak tantangan, pun demikian di sektor kehutanan dan sumberdaya alam. Hari Hak Untuk Tahu diperingati secara internasional untuk menjawab hak publik atas akses informasi. Ketersediaan dan ketercukupan informasi menjadi pintu masuk bagi proses check & balance, sebagai wujud konkrit partisipasi publik dalam pembangunan khususnya di sektor kehutanan dan SDA. Pengawasan publik yang lemah akan membuka peluang korupsi, menghilangkan pendapatan negara, … Continue reading →

  • Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dengan Menggunakan Indikator FWI 1.0 di Kalimantan Timur
    Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dengan Menggunakan Indikator FWI 1.0 di Kalimantan Timur

    Sebuah Catatan Lapangan Latar Belakang Terjadinya kerusakan hutan dan deforestasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah panjang sistem pengurusan hutan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesua belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari paradigma kolonialisme yang memandang hutan sebagai sumber ekonomi dengan jenis komoditas utama kayu. Cara pandang ini diimplementasikan melalui struktur peraturan dan praktek-praktek pemanfaatan hutan secara langsung (timber extraction) maupun melalui budidaya (timber management), dengan memberikan hak-hak istimewa kepada para pemilik modal besar (korporasi) dan secara terstruktur memarjinalkan posisi dan hak-hak utama masyarakat adat/lokal. Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang baru, diharapkan menjadi prasyarat agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara konseptual kebijakan pembangunan KPH merupakan … Continue reading →

  • KemenATR/BPN Dituntut Terbuka
    KemenATR/BPN Dituntut Terbuka

    Jakarta, 19 Agustus 2016. Organisasi masyarakat sipil Indonesia mempertanyakan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) terkait keterbukaan informasi publik. Pernyataan ini dikeluarkan paska diterimanya pemberitahuan keberatan (banding) oleh KemenATR/BPN atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) adalah informasi terbuka. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan yang dilayangkan oleh KemenATR/BPN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tertanggal 9 Agustus 2016, menandakan tidak ada kemauan terbuka untuk memberi ruang berpartisipasi bagi publik dalam pengawasan pembangunan di sektor perkebunan. Padahal pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan evaluasi terhadap kinerja perkebunan kelapa sawit melalui usulan kebijakan moratorium. … Continue reading →

  • Putusan Sengketa Informasi antara FWI dg Kementerian ATRuang/BPN
    Putusan Sengketa Informasi antara FWI dg Kementerian ATRuang/BPN

    Putusan Nomor : 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 Antara LSM FWI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI AMAR PUTUSAN Memutuskan, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa Daftar Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit yang masih berlaku samapai tahun 2016 di Kalimantan Tengah; Kalimantan Barat; Kalimantan Timur; Kalimantan Selatan; dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi: a) Nama Pemegang izin HGU; b) Tempat atau lokasi; c) Luas HGU yang diberikan; d) Jenis Komoditi; e) Peta Arial HGU yang dilengkapi titik kordinat. sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas [6.3] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan … Continue reading →

  • Dokumen HGU Perkebunan Kini Terbuka Untuk Publik
    Dokumen HGU Perkebunan Kini Terbuka Untuk Publik

    Jakarta, 22 Juli 2016. Dokumen HGU perkebunan kelapa sawit diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai informasi yang terbuka untuk publik. Putusan ini menambah deretan putusan yang menyatakan terbukanya informasi untuk dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan. Sebelumnya sudah ada dua putusan serupa dengan jenis dokumen sama yang dikeluarkan Komisi Informasi di Kalimantan Timur dan Bengkulu. “Putusan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi Kemen ATR/BPN, agar tidak terjadi lagi sengketa-sengketa di kemudian hari. Kami juga berharap Kemen ATR/BPN mau mematuhi hasil putusan sidang KIP untuk membuka informasi yang dimohonkan”, ujar Linda Rosalina, Pengkampanye FWI. Dalam sidang kesembilan yang digelar hari ini (22/7/2016) KIP memutuskan bahwa dokumen HGU merupakan informasi publik yang … Continue reading →

  • Akuntabilitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Keterbukaan Informasi
    Akuntabilitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Keterbukaan Informasi

    Bogor, 20 Juli 2016. Sidang sengketa informasi publik ketujuh antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR/BPN) pada 30 Juni 2016 lalu akhirnya memberikan titik terang. Pada persidangan tersebut, beberapa informasi di dalam dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kalimantan yang dimohonkan FWI dinyatakan terbuka oleh KemenATR/BPN. Namun KemenATR/BPN, sebagai pihak termohon, masih berpendapat bahwa nama pemegang HGU merupakan informasi tertutup setelah melalui uji konsekuensi pengecualian informasi. Hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 merupakan sidang terakhir yang telah ditetapkan oleh majelis komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan agenda pembacaan putusan terkait sengketa informasi dokumen HGU perkebunan sawit. Sebelumnya FWI melakukan permohonan informasi berupa dokumen … Continue reading →

  • Saatnya Pemerintah Bertindak Cepat dan Nyata dalam Menyelesaikan Konflik di Muara Tae
    Saatnya Pemerintah Bertindak Cepat dan Nyata dalam Menyelesaikan Konflik di Muara Tae

    Bogor, 30 Juni 2016. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan konflik antara Masyarakat Adat Muara Tae dengan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ), First Resources Group. Desakan ini disampaikan paska terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap masyarakat adat yang menolak pelepasan hutan adat Dayak Benuaq di Muara Tae menjadi konsesi perkebunan sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman serius atas kehancuran wilayah adat di kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Tekanan bertubi-tubi memaksa masyarakat adat untuk terus berjuang menyelamatkan hutan yang masih ada. Berbagai upaya telah mereka lakukan, melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Komnas HAM, sampai mengirim surat ke Menteri Desa, Pembangunan … Continue reading →

  • Presiden Jokowi Didesak untuk Instruksikan Penghentian Intimidasi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Masyarakat Adat Muara Tae
    Presiden Jokowi Didesak untuk Instruksikan Penghentian Intimidasi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Masyarakat Adat Muara Tae

    Selasa, 28 Juni 2016. Masuknya perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur telah menyebabkan terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan bagi masyarakat adat Muara Tae yang memilih untuk tidak melepaskan lahannya. Kejadian terbaru ini dipicu oleh surat panggilan dari Kepala Kepolisian Sektor Jempang pada 22 Juni 2016 kepada Petrus Asuy (tokoh masyarakat adat Muara Tae) untuk menghadiri pertemuan mediasi atas permintaan PT. BSMJ terkait klaim lahan masyarakat adat di Kampung Muara Tae. Petrus Asuy diminta menandatangani dokumen verifikasi lahan yang dilakukan oleh pengurus kampung dan PT. BSMJ. Melalui surat balasan atas pemanggilan Kapolsek (23/6), Petrus Asuy menegaskan … Continue reading →

  • Draf Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras dengan Komitmen Presiden
    Draf Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras dengan Komitmen Presiden

    JAKARTA, 31 MEI 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global hari ini mengirimkan surat kepada kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretaris Negara. Surat tersebut berisi masukan untuk memperkuat PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (1). Draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM kurang terbuka, lemah dan memberi peluang perusakan lebih lanjut di kawasan gambut. Draf tersebut justru berpotensi merongrong komitmen kuat Presiden Jokowi untuk melindungi gambut dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kebakaran hutan. Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan tertutupnya … Continue reading →

  • Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum
    Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum

    Bogor, 18 Mei 2016. Sejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mendukung penerapan lisensi Forest Law Enforcement Governance dan Trade (lisensi FLEGT) yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Salah satu langkah nyata yang diminta adalah menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh para pemantau independen. Siaran Pers bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan komitmen pemerintah dalam menyongsong pemberlakuan lisensi FLEGT dilaksanakan di Jakarta pada 12 Mei 2016. Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa “Perlu komitmen yang yang kuat, tidak saja pada tataran pemerintah namun juga pelaku usaha dan semua pihak dalam … Continue reading →

  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Belum Sepenuhnya Mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Belum Sepenuhnya Mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

    Bogor, 14 Mei 2016. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali tidak menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Sidang penyelesaian sengketa informasi kelima antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Pemohon dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai Termohon yang berlangsung 13 Mei 2016 di Komisi Informasi Pusat (KIP). Keterbukaan informasi menjadi tuntutan masyarakat di massa kini. Akses masyarakat atas informasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Negara. Termasuk didalam penyelenggaraan Negara bidang sumberdaya alam. Dalam menggunakan haknya, FWI memperjuangkan keterbukaan informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa sawit melalui penyelesaian sengketa informasi publik kepada KIP. Penyelesaian sengketa informasi ini bermula dari tidak ditanggapinya permohonan informasi … Continue reading →

  • Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya
    Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya

    KERTAS POSISI KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL INDONESIA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH UNI EROPA,SERTA PELAKU USAHA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERDAGANGANNYA Pada tanggal 21 April 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, serta Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan pernyataan bersama bahwa Uni Eropa dan Indonesia bersepakat untuk segera mengambil langkah-langkah menuju pelaksanaan skema lisensi FLEGT yang pertama, yang merupakan upaya kedua pihak untuk mengurangi pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal. Pelaksanaan skema lisensi FLEGT merupakan salah satu capaian utama dari Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum, Penatakelolaan, dan Perdagangan Sektor Kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade/FLEGT) yang telah … Continue reading →

  • Aktivitas Ekonomi Masyarakat Adat Kabupaten Kepulauan Aru
    Aktivitas Ekonomi Masyarakat Adat Kabupaten Kepulauan Aru

    Pada akhirnya, apa yang diperjuangkan masyarakat Kepulauan Aru dalam menghentikan rencana pembangunan kawasan perkebunan tebu yang diupayakan oleh sebuah konsorsium perusahaan swasta menuai keberhasilan. Melalui koalisi #SaveAru, perjuangan yang dirintis sejak tahun 2005 mendapatkan hasil positif pada tahun 2015. Penolakan rencana tersebut menjadi penting dari sisi ekologi, social, dan ekonomi. Dari sisi ekologi, rencana pembangunan kawasan perkebunan tebu itu dilakukan di kawasan hutan primer berusia ratusan tahun. Hutan alam di Kepulauan Aru merupakan sebuah ekosistem yang sangat penting untuk menunjang kehidudan (livelihood) masyarakat yang mendiami pulau-pulau kecil di Kepulauan Aru. Topograf daratan di Kepulauan Aru yang didominasi oleh dataran rendah bertipe karst membuat wilayah di Kepulauan Aru merupakan wilayah yang … Continue reading →

  • Bergerak Dari Hulu, Bersama Menyelamatkan Puncak
    Bergerak Dari Hulu, Bersama Menyelamatkan Puncak

    Bogor, 22 April 2016. Peringatan Hari Bumi bertajuk “Silaturahmi Penyelamatan Kawasan Puncak” yang digelar hari ini mengungkap buruknya implementasi Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2008. Karut marut penataan ruang Kawasan Puncak yang merupakan kawasan strategis nasional menjadi penyebab utama terendamnya 40 Kecamatan di Ibu Kota DKI Jakarta selama periode 2012-2015. Kawasan Puncak merupakan wilayah hulu Sungai Ciliwung yang menjadi jantung kehidupan. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air (water cathment area) yang seharusnya mampu mengontrol limpasan air di Sungai Ciliwung. Penataan ruang Kawasan Puncak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008. Implementasi dari terbitnya Perpres ini ialah alokasi kawasan puncak sebagai kawasan lindung oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Pengalokasian kawasan … Continue reading →

  • 5 Fakta Penyelenggaraan Kehutanan Indonesia
    5 Fakta Penyelenggaraan Kehutanan Indonesia

    Fakta Penyelenggaraan Hutan Indonesia (Data dan Informasi hingga tahun 2005)

  • Loopholes in Legality
    Loopholes in Legality

    How a Ministry of Trade Decree Benefits Shadowy Timber Exporters & Undermines legal Reforms Case Study: Violations of Numerous Regulations by Companies in the Name of SMEs Between 1998 and 2014 Indonesia fought a long battle with illegal logging. Calls to save Indonesia’s forests gained national, regional and even international attention. To improve forest governance, the Indonesian Government developed a Timber Legality Assurance System (in Indonesia, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu or SVLK) which came into effect on September 2010. This system aimed to ensure that the timber industry can obtain legal raw materials from a sustainable forest resources management system with transparent and accountable governance. However, while SVLK was developed … Continue reading →

  • Celah Dalam Legalitas
    Celah Dalam Legalitas

    Bagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Dimanfaatkan Oleh Eksportir Kayu Dan Melemahkan Reformasi Hukum Study Kasus: Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan oleh Beberapa Perusahaan yang mengatasnamakan IKM Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan pada bulan September 2010. Sistem ini bertujuan untuk memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, yang memenuhi aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan tata kelola Pemerintah yang transparan dan … Continue reading →

  • Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional
    Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional

    Jakarta, 10 March 2016. Sebuah laporan investigasi yang diluncurkan hari ini – Celah dalam Legalitas – mengungkap bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan pada 2015 telah dieksploitasi oleh sejumlah pengusaha kayu yang mengatasnamakan industri kecil dan menengah, yang secara signifikan telah melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu yang berlaku di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/2015 ini mengeluarkan 15 jenis produk kayu dari kelompok mebel dan perabotan dari aturan mengikuti sertifikasi wajib Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memverifikasi legalitas bahan baku dan operasional usaha. Peraturan ini juga menghilangkan kewajiban perusahaan untuk terdaftar sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) yang sebelumnya merupakan syarat menjadi eksportir. Terlebih lagi, peraturan ini membolehkan … Continue reading →

  • Kembalikan Hutan Jawa Ke Tangan Rakyat
    Kembalikan Hutan Jawa Ke Tangan Rakyat

    Yogyakarta, 1 Maret 2016. Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa* menyerukan pada pemerintah untuk segera mencabut PP 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Hal ini diutarakan langsung oleh Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara “Konsolidasi KPH Jawa” yang mengangkat tema “Mengenali Kondisi, Menangkap Peluang” pada Selasa, 1 Maret 2016 di Yogyakarta. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) yang bekerja sama dengan Samdhana Institute dan KPH Jawa, Agus, menyebutkan bahwa proses revisi PP No 72 tahun 2010 yang saat ini dilakukan di level pemerintah berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan petani dan masyarakat … Continue reading →

  • Si Penjagal yang Melenggang: Ketika Hukum Mampu Dibeli, Tak Ada Lagi Tempat Berpijak Gajah Sumatera!

    Intip Hutan Edisi Desember 2015 – Esai Favorit Pilihan Pembaca Pekanbaru (18/12). Masih ingatkah kita dengan tertangkapnya para pemburu gading gajah di Jembatan Leighton II Pekanbaru pada Februari 2015 lalu? Kini kasus tersebut tidak banyak mendapat perhatian dari kalangan media dan masyarakat. Media dan masyarakat seakan dibuai oleh Drama Politik yang terjadi di Negeri ini. Sungguh ironis! Ketika tidak ada lagi tempat berpijak bagi hewan bongsor Gajah Sumatera, bahkan di rumahnya sendiri. Perkara tersebut kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Propinsi Riau. Setelah sebelumnya ketujuh terdakwa yaitu Fadli (51), Ari (40), Mursid (52), Ruslan (40), Ishak (25), Anwar (40) dan Dani (19) telah divonis rata-rata 1 tahun … Continue reading →

  • Hutan Lindung Sebagai Sumber Energi Listrik Masyarakat Desa Cipeteuy

    Intip Hutan Edisi Desember 2015 – Juara 3 Lomba Esai 2015 Hutan lindung merupakan sebuah public goods yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung sudah jelas mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan debit air yang berasal dari hujan sehingga menjadi tempat buffering agar siklus air yang jatuh ke permukaan bumi tidak langsung menuju ke laut. Hal tersebut dapat memberikan peran agar tidak terjadi banjir di daerah hilir sungai. Banyak sekali fungsi dari hutan lindung yang saat ini masyarakat indonesia ketahui secara awam. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui juga bahwa hutan lindung yang … Continue reading →

  • Social Media, Anak Muda & Lingkungan

    Intip Hutan Edisi Desember 2015 – Juara 2 Lomba Esai SDA 2015 (Almascatie) Pada tahun 2013 sampai pertengahan 2014 sebuah kampanye yang melakukan perlawanan terhadap berdirinya perkebunan tebu di Kepulauan Aru menjadi viral di social media tidak hanya di Indonesia namun mampu menjadi perbincangan sampai ke luar negeri. Kepulauan Aru yang sebelumnya tidak terlalu menarik perhatian banyak orang, jika didalam peta pun cuma titik-titik kecil tepat dibawah kepala burung Papua kemudian menjadi perhatian banyak orang, sebuah hashtag #SaveAru menjadi penyambung bagi setiap orang yang tak saling kenal untuk berbicara tentang Aru, kepulauan yang sebelumnya tak dikenal dan tak terbayangkan akhirnya menjadi terbuka dengan banyaknya informasi tidak hanya tentang kepulauan ini … Continue reading →

  • Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Upaya Perbaikan Hutan Mangrove

    Intip Hutan Edisi Desembeer 2015 – Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Upaya Perbaikan Hutan Mangrove Dari Kerusakan Akibat Ekspansi Tambak Di Lampung (Juara 1 Lomba Esai SDA 2015 – Ari Widodo) Ekspansi usaha pertambakan udang di kawasan pesisir Provinsi Lampung semakin meluas sehingga berdampak pada kerusakan hutan mangrove. Padahal, setiap kebijakan pembukaan tambak baru dengan mengubah fungsi hutan mangrove akan menimbulkan kerugian sosial yang jauh lebih besar. Lebih dari 70 persen hutan bakau di Lampung rusak parah. Seluas 160.000 ha hutan bakau itu semula, lebih dari 136.000 ha telah rusak parah. Hutan bakau yang tersisa diperkirakan hanya 1.700 ha, namun nasib hutan mangrove yang tersisa itu juga kritis. Menurut Direktur Eksekutif … Continue reading →

  • Andi Juanda, Sang Pilot Drone

    Intip Hutan Edisi Desember 2015 Sungguh momok menyeramkan untuk Indonesia. Kebakaran hutan yang terjadi tahun ini adalah peristiwa terhebat sepanjang 18 tahun silam. Kala itu Negeri ini sedang darurat asap! Kebakaran hutan yang melanda tahun ini merupakan peristiwa penting bagi para penggiat lingkungan mengaplikasikan teknologi drone dalam memantau hutan, tak terlewatkan FWI. Karena dengan drone kita mendapatkan rekaman kondisi hutan terkini, semisal rekaman asap tebal dari lahan gambut yang terbakar pada sebuah konsesi. Tentu adanya teknologi ini sangat membantu kita dalam memantau hutan dengan cakupan lebih luas dan efisien. Drone tidak banyak berarti tanpa kehadiran pilot. Karena drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot. … Continue reading →

  • Teknologi Terbaru Wahana Tanpa Awak (Drones)

    Intip Hutan Edisi Desember 2015 Banyaknya kejahatan hutan yang terjadi seperti pembalakan liar (illegal logging) sejak puluhan tahun lalu mengakibatkan deforestasi yang cukup menghawatirkan di Indonesia. Belum lagi kejadian seperti kebakaran hutan yang baru-baru ini terjadi di lahan gambut Kalimantan dan Sumatera. Kejadian ini merupakan kejadian penting bagi para pegiat lingkungan untuk dapat memanfaatkan teknologi WTA (Wahana Tanpa Awak) dalam memantau hutan. FWI kedepannya, dengan adanya WTA ini dapat melakukan analysis tutupan hutan dan pemantauan kejahatan hutan. Di zaman teknologi yang sudah canggih, banyak orang-orang kreatif yang menciptakan alat – alat yang bermanfaat. Salah satunya wahana tanpa awak atau yang biasa kita kenal dengan nama Drones. Sekarang sudah banyak yang … Continue reading →

  • Pala, Penjaga Hutan Patani
    Pala, Penjaga Hutan Patani

    “Tong hidup dari ini toh, pala ini. Kalau tong tara punya beras, tinggal bawa tong punya pala ini ke kios, bisa dapat beras. Kalau pala ini sampai diganti sawit, tong tidak rela. Kalau bisa, sebelum sawit itu masuk, tong saja mati duluan.” Sepenggal kalimat Jania Hasan, seorang ibu rumah tangga yang ketiga anaknya bisa menyelesaikan kuliah dari pala. Dari menjual biji-biji pala cokelat kehitaman ke kios atau pengepul. Melalui biji pala, kehidupan tumbuh, berkembang, dan bertunas di Bobane Indah, Maluku Utara. Pala, Simbol Kehidupan Komunitas/Masyarakat Adat Patani Maluku Utara, dengan luas daratan mencapai sekitar 4,5 juta hektare, adalah negeri kepulauan yang istimewa. Terdiri dari hampir 1.500 pulau dan hanya empat … Continue reading →

  • Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

    Intip Hutan Edisi Desember 2015 Illegal logging merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi hutan di Indonesia. Data PKHI 2009-2013 menyebutkan kehilangan hutan alam tropis di Indonesia sebesar 4.6 juta hektar. Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi penebangan liar salah satunya tindakan penegakan hukum pemberantasan penebangan liar melalui tindakan represif untuk mengurangai frekuensi penebangan liar. Selain penegakan hukum, dibentuk suatu inisiatif dalam mempromosikan kayu legal, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan instrumen pembenahan tata kelola melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit manajemen kehutanan Indonesia. Penerapan sistem ini bertujuan untuk pemberantasan illegal logging dan illegal timber trade, yang juga diupayakan melalui pendekatan … Continue reading →

  • Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari
    Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari

    Intip Hutan Edisi Desember 2015 – Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Lingkungan dan Maraknya Konflik Bank selaku penyedia jasa keuangan memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Berdasarkan kebijakan/aturan yang ada, bank selaku penyedia modal memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debiturnya tidak merusak lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, pada pasal 11 huruf (e). Selain itu, Hukum Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mengharuskan bank dalam … Continue reading →

  • Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan
    Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

    INTIP HUTAN Edisi Desember 2015, Tulisan ke-2 NAWA CITA atau agenda prioritas kabinet kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu mencakup: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 tahap-3, sektor pertanian masih diutamakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada RPJM tahap-3 subsektor perkebunan berpotensi besar dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kurun 4 tahun (2010-2014) terjadi peningkatan sumbangan subsektor perkebunan terhadap PDB sebesar 78,7%. Dari 2,11 persen atau urutan ketiga di sektor pertanian menjadi 3,77 persen di urutan pertama (BPS, 2014). Secara … Continue reading →

  • Mainstreaming Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia
    Mainstreaming Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

    Perbaikan Tata Kelola Melalui Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak Potret hutan Indonesia saat ini merupakan cermin tata kelola hutan yang kurang baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat deforestasi akibat konversi hutan melalui proses-proses ektraksi kayu dan juga alih fungsi penggunaan lahan untuk budidaya kehutanan dan non kehutanan. Forest Watch Indonesia mencatat selama kurun waktu 2009 – 2013 laju kehilangan hutan alam di Indonesia mencapai 1,13 juta hektare per tahun. Selain itu, konflik lahan di kawasan hutan juga terjadi. Kementerian Kehutanan (2013) memperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha wilayah kawasan hutan terjadi kon?ik. Permasalahan kehutanan yang timbul akibat kegiatan konversi dan alih fungsi, penurunan kinerja usaha kehutanan, … Continue reading →

  • Hutan Sumber Air, Hutan Sumber Hidup, Hutan Milik Warga
    Hutan Sumber Air, Hutan Sumber Hidup, Hutan Milik Warga

    “INTIP HUTAN” edisi Desember 2015 “Hutan sumber air, hutan sumber hidup, hutan milik warga”. Hutan adalah sumberdaya alam yang selama ini menyediakan sumber air bagi kehidupan manusia. Fungsi hutan tersebut erat kaitannya dengan sumberdaya alam yang mampu menjadi sumber kehidupan manusia. Dengan urgensi tersebut, sudah sepatutnya pengelolaan hutan di Indonesia bertujuan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan warga. Hutan Indonesia di-claim sebagai paru-paru dunia yang mampu menyuplai oksigen sebagai syarat kehidupan. Pada tahun 2013, Indonesia masih memiliki 82 juta Ha hutan alam yang tersebar di Nusantara. Keberadaan hutan alam tersebut tidak pernah lepas dari ancaman deforestasi yang saat ini masih terjadi. Dengan segala macam permasalahannya, Indonesia kini kehilangan hutan dengan laju … Continue reading →

  • Forest Management Document Is Now Open to Public
    Forest Management Document Is Now Open to Public

    Bogor, 16 February 2016. The 3 year-long process to push forward the freedom of information in forestry sector has eventually come to a turning point, which was marked with the handover of forest management document from the Ministry of Environment & Forestry (MEF) to FWI on Monday, 15 February 2016, at Manggala Wanabakti Building, Ministry of Environment and Forestry. Freedom of information in forest management is eventually endorsed by the MEF. The Secretary of Directorate General of Sustainable Production Forest Management (PHPL), Sakti Hadengganan Harahap, in a symbolic ceremony, handed over the RKUPHHK, RKTUPHHK, RPPBI, and IPK documents to the Deputy Director of FWI, Soelthon Gussetya Nanggara. “Coming to a … Continue reading →

  • Dokumen Pengelolaan Hutan Kini Terbuka Untuk Publik
    Dokumen Pengelolaan Hutan Kini Terbuka Untuk Publik

    Bogor, 16 Februari 2016. Proses panjang selama 3 tahun dalam mendorong keterbukaan informasi di Sektor Kehutanan menemui titik terang. Hal tersebut tertuang dalam acara serah terima dokumen pengelolaan hutan antara KLHK dengan FWI pada hari senin 15 Februari 2016 di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan hutan akhirnya dijalankan oleh KLHK. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Sakti Hadengganan Harahap, secara simbolis menyerahkan dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPPBI, dan IPK kepada Wakil Direktur FWI, Soelthon Gussetya Nanggara. “Mencapai momen di mana KLHK mau terbuka bukanlah hal yang mudah. Proses panjang sudah dimulai sejak tahun 2013 melalui serangkaian persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) … Continue reading →

  • Ketidakpatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut
    Ketidakpatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut

    Jakarta, 22 Desember 2015. Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan SVLK dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam masih ditemukan di lapangan. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SVLK. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau yang dikenal dengan SVLK adalah upaya yang dibangun oleh pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Penerapan SVLK juga merupakan upaya perwujudan good forest governance atau tata kelola hutan yang baik di Indonesia. SVLK bersifat wajib (mandatory) bagi seluruh perusahaan di bidang kehutanan baik di hulu maupun hilir. Penerapan SVLK mewajibkan perusahaan menaati aturan-aturan yang belaku, diantaranya menghindari konflik sosial dengan masyarakat sekitar konsesi, tidak memanfaatkan kayu … Continue reading →

  • Pelanggaran SVLK dan Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut
    Pelanggaran SVLK dan Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut

    A. Latar Belakang Penebangan liar di Indonesia mencapai puncaknya pasca turunnya presiden Soeharto dan era reformasi dimulai. Krisis ekonomi dan ketidakpastian hukum setelah peralihan kekuasaan dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah orang yang memiliki pengaruh untuk mengeksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu-kayu tropis yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada masa tindak penebangan liar mencapai puncak, tingkat kehilangan hutan alam tertinggi terjadi di Indonesia, yaitu sekitar 2 juta Ha (FWI/GFW, 2001) dan berdasarkan studi yang dilakukan CIFOR pada tahun 2004, diperkirakan sekitar 80% kayu Indonesia berasal dari sumber ilegal. Maraknya penebangan liar di Indonesia merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi hutan dan telah menimbulkan kerugian yang luar biasa. Studi Indonesia Corruption Watch … Continue reading →

  • Masyarakat Adat: Aktor Penting untuk Menjawab Penurunan Emisi di Indonesia
    Masyarakat Adat: Aktor Penting untuk Menjawab Penurunan Emisi di Indonesia

    Bogor, 02 Desember 2015. Beberapa pihak selalu menuding El Nino dan masyarakat (adat) sebagai faktor penyebab pembakaran hutan dan lahan selama ini. Padahal salah urus sistem pemanfaatan sumber daya hutan selama 45 tahun terakhir, yang seharusnya ditinjau kembali dan diperbaiki. Bila tidak dilakukan maka kejadaian ini akan terus menerus terjadi setiap tahunnya. Pembakaran hutan dan lahan pada rentang bulan Januari – Oktober 2015 sebagian besar atau 72% terjadi di dalam kawasan hutan dengan 34.960 titik api. Pada rentang waktu tersebut, 50 % titik api berada di dalam konsesi perusahaan dan selebihnya tersebar pada area moratorium izin (23%), area yang tidak termasuk di dalam wilayah moratorium (23%), dan sebagian kecil di … Continue reading →

  • Tata Kelola Buruk: Masyarakat Adat Terdampak Bencana Asap
    Tata Kelola Buruk: Masyarakat Adat Terdampak Bencana Asap

    Lebih dari empat bulan lamanya wilayah Indonesia dikepung oleh asap, akibat pembakaran hutan dan lahan gambut. Musim kemarau yang berkepanjangan melipatgandakan dampak dari bencana asap Indonesia. Peristiwa ini seperti mengulang kejadian pada tahun 1982-1983 dan 1997-98, dimana El Nino selalu dijadikan “kambing hitam” sebagai faktor tunggal kejadian ini. Padahal salah urus pengelolaan hutan (selama 45 tahun terakhir) yang harus menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi dan intensitas pembakaran hutan dan lahan, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera . Dampak yang sama telah dirasakan seperti kejadian sebelumnya, selain kerusakan hutan dan lahan, bencana ekologi dan kerugian negara , bencana asap 2015 ini juga telah memakan korban jiwa sebanyak 10 orang meninggal dunia … Continue reading →

  • Informasi Keterbukaan Informasi SDA di Sektor Kehutanan
    Informasi Keterbukaan Informasi SDA di Sektor Kehutanan

    Pentingnya Peran Kementerian / Lembaga Lintas Sektor Tanpa informasi yang valid dan terkini, peran serta masyarakat hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna. Ini artinya informasi merupakan awal dari sebuah tujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang hakiki (genuine). Keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengambil keputusan, dengan peran masyarakat sebagai warga yang akan terkena implikasi (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan dapat terwujud. Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat secara aktif menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi dengan kualitas yang baik. Untuk dapat menjadikan masyarakat memainkan perannya dalam mewujudkan solusi dari berbagai permasalahan, dibutuhkan informasi yang cukup melalui keterbukaan informasi. Dengan memiliki informasi … Continue reading →

  • Keterbukaan Informasi Publik Atas Dokumen Perizinan Investasi Berbasis Hutan Dan Lahan
    Keterbukaan Informasi Publik Atas Dokumen Perizinan Investasi Berbasis Hutan Dan Lahan

    Paradigma Baru Keterbukaan Informasi Reformasi di penghujung dekade 90 telah membawa beberapa perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia. Empat kali mengalami amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) membawa perubahan dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu rumusan penting HAM adalah pengakuan hak warga negara untuk mengakses informasi. Informasi merupakan dasar manusia dalam melakukan berbagai hal. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan terhadap suatu hal. Sebaliknya, dengan informasi yang memadai, manusia akan mampu memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan secara rasional. Maka dari itu, informasi sebagai kebutuhan dasar manusia haruslah dapat diperoleh dengan mudah oleh setiap orang. Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) patut … Continue reading →

  • Keterbukaan Informasi Publik Harus Diikuti oleh Kementerian/Lembaga di Sektor SDA
    Keterbukaan Informasi Publik Harus Diikuti oleh Kementerian/Lembaga di Sektor SDA

    Jakarta, 11 November 2015. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan hutan menemukan titik terang setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinyatakan harus membuka diri terkait akses data dan informasi publik berdasarkan keputusan PTUN Jakarta. Mengupayakan keterbukaan informasi di badan publik KLHK dilalui dengan proses yang panjang, setelah beberapa kali persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Keterbukaan informasi harus didorong juga di setiap Kementerian/Lembaga yang mengelola sumber daya alam. Sejak tahun 2013, FWI sebagai bagian dari pemantau independen kehutanan, melakukan permohonan informasi secara resmi kepada KLHK. Informasi yang dimohonkan berupa dokumen yang diperlukan oleh publik sebagai bahan pemantauan pengelolaan hutan, diantaranya adalah dokumen dan peta … Continue reading →

  • Keterbukan Infomasi Pintu Perbaikan Tata Kelola Hutan
    Keterbukan Infomasi Pintu Perbaikan Tata Kelola Hutan

    Pembelajaran dari Sengketa Informasi Publik   SLIDE 1. Era Transparansi Ketersediaan informasi Memberi kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) sumber daya hutan Mendorong semua pihak dapat aktif terlibat memerangi illegal logging, membantu penyelesaian konflik tenurial, maupun mencegah kerugian negara akibat korupsi di sektor kehutanan. Memberi ruang bagi masyarakat lokal atau adat untuk menentukan pilihannya atas pembangunan kehutanan yang mempengaruhi kehidupan mereka   SLIDE 2. Relasi Deforestasi – Indeks Transparansi Sumber: Kajian ICEL & FITRA 2013 dan FWI 2014, dimuat di dalam Policy Brief “Memperkuat Transparasi: Membangun Kredibilitas dan Kepercayaan Publik Bagi Pengelolaan Hutan di Indonesia”, Pokja Tata Kelola Hutan. 2014 (tautan)   SLIDE 3. FWI … Continue reading →

  • Pelonggaran Peraturan yang Melemahkan Tata Kelola Kehutanan Indonesia
    Pelonggaran Peraturan yang Melemahkan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

    Siaran Pers – Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia Jakarta & London, 2 November 2015. Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa, menunda atau menyabotase kesepakatan perdagangan kayu Uni Eropa-Indonesia yang telah dirundingkan cukup lama, serta merugikan reputasi industri kehutanan Indonesia. Peringatan ini antara lain berasal dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) serta Environmental Investigation Agency (EIA) yang berbasis di London, menyusul disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 pada 19 … Continue reading →

  • Kebakaran Hutan dan Lahan: Bukan Bencana Alam, Awal Bencana Ekologi
    Kebakaran Hutan dan Lahan: Bukan Bencana Alam, Awal Bencana Ekologi

    Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga beberapa Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berdasarkan pantauan satelit NASA yang dirilis Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Jum’at (2/10/2015), ada 561 titik api yang tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia. Luas kerusakan hutan akibat kebakaran, perambahan, pembalakan liar sepanjang 2014-2015 mencapai 10,5 juta Ha. Selain itu, lebih dari 60.000 orang menderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Bencana kebakaran ini berpotensi mengundang bencana susulan yang lebih besar, berupa bencana ekologi serta bencana sosial. Kerusakan lingkungan, kepunahan keanekaragaman hayati, banjir, … Continue reading →

  • Tanggapan – Rencana Revisi Permendag Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan vs SVLK
    Tanggapan – Rencana Revisi Permendag Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan vs SVLK

    Pernyataan Pemantau Independen Tanggapan atas Rencana Revisi Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dalam hubungannya dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Jakarta, 5 Oktober 2015 Penghapusan batas waktu penggunaan dokumen Deklarasi Ekspor (DE) jelas-jelas merupakan langkah mundur dalam mewujudkan pelaksanaan SVLK secara penuh, dan ini juga merupakan inkonsistensi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mendukung pelaksanaan SVLK secara penuh mulai 1 Januari 2016 mendatang. Adanya DE, apalagi tanpa batas waktu pemberlakuannya, justru akan mengakibatkan tidak terintegrasinya pencatatan dan tataniaga kayu. Hal yang bertentangan dengan semangat SVLK yang bermaksud mengintegrasi tataniaga kayu dari sejak produksi hingga ekspor. Dengan demikian, DE akan berpotensi menambah kebocoran penerimaan negara, selain menambah ancaman terhadap hutan Indonesia. … Continue reading →

  • Salinan Putusan PTUN Sengketa Informasi FWI dan KLHK
    Salinan Putusan PTUN Sengketa Informasi FWI dan KLHK

    Rekan-rekan pendukung keterbukaan informasi yang baik, Hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tentang Sengketa Informasi antara FWI dan KLHK. Secara ringkas ada 3 point yg diadili oleh PTUN pada tanggal 26 Agustus 2015, yaitu: Menerima permohonan keberatan dari pemohon keberatan yg dahulu termohon informasi; Menguatkan putusan KIP RI No 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 8 Mei 2015; dan Menghukum pemohon keberatan membayar biaya perkara.  

  • Selamatkan Hutan Alam di Pulau-Pulau Kecil
    Selamatkan Hutan Alam di Pulau-Pulau Kecil

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 “Nenek moyang kita adalah seorang pelaut”. Semboyan yang sejak dahulu sudah ada dan tertancap di benak kita bahwa laut adalah wilayah yang paling luas di bumi pertiwi Indonesia. Mereka berjuang melawan gelombang laut demi memajukan bangsa. Berlindung dari badai dan gelombang di balik pulau-pulau kecil yang ada di lautan nusantara. Mereka menjadikan pulau-pulau kecil sebagai tempat persinggahan untuk beristirahat, mencari makan, mencari air, dan bahkan bercocok tanam. Tidak jarang kita menemukan benda-benda peninggalan nenek moyang kita di pulau-pulau kecil. Mulai dari benda pra sejarah, makam tua, benteng, dan masih banyak lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan keberadaan pulau-pulau kecil di Nusantara … Continue reading →

  • Liputan Khusus : Dokumen Kehutanan Kembali Diputus Terbuka
    Liputan Khusus : Dokumen Kehutanan Kembali Diputus Terbuka

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 10 Oleh: Forest Watch Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI) menang dalam gugatan atas terbukanya dokumen-dokumen kehutanan. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara pihak penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan FWI sebagai pihak tergugat. Ini menjadi putusan yang kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI. Siang itu (26/8), sidang sengketa informasi digelar di Gedung PTUN, Jakarta Timur. Hari itu menjadi hari yang bersejarah bagi para masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, pada hari itulah Hakim Ketua Febru Wartati memutuskan untuk menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah … Continue reading →

  • Pulau – Pulau Kecil dan Persoalan Ruang Hidup di Maluku Utara
    Pulau – Pulau Kecil dan Persoalan Ruang Hidup di Maluku Utara

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 9 Oleh: Munadi Kilkoda (Ketua AMAN Maluku Utara) Maluku Utara merupakan Provinsi Kepulauan dengan 803 pulau besar dan kecil. 89 diantaranya sudah berpenghuni, sementara 714 tidak berpenghuni, hanya ada kegiatan ekonomi diatasnya yang dilakukan oleh masyarakat, (DKP; 2008). Provinsi ini memiliki luas mencapai ± 145.819,1 km2. Jika dibagi, luas lautan lebih besar karena mencapai ± 100.731,83 km2 dari luas daratan yang hanya ± 45.087,27 km2. Wilayah ini memiliki luas kawasan hutan mangrove kurang lebih 36 ribu hektar. Secara geografis Maluku Utara berada di bagian timur Indonesia, diapit oleh Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Berada di bibir Pacifik, secara geopolitik Maluku Utara memegang … Continue reading →

  • Status Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Nusa Tenggara Barat : Sudah Efektifkah Terkelola?
    Status Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Nusa Tenggara Barat : Sudah Efektifkah Terkelola?

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 8 Oleh Anggi Prayoga (Wildlife Conservation Society/WCS) Pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara keseluruhan terletak pada gugusan sunda kecil atau yang sering dikenal gugusan lesser sunda. Namun, sebelum jauh berbicara tentang kondisi dan efektivitas pengelolaan pulau-pulau kecil di NTB maka perlu mengenal status pengelolaannya, baik darat maupun perairannya. Pulau-pulau kecil di NTB secara pengelolaan terbagi ke dalam 2 tipe, yaitu pulau-pulau kecil yang berstatus kawasan dan berstatus non kawasan. Pulau-pulau kecil yang berstatus kawasan berada dibawah 2 lembaga pengelola pemerintahan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tidak sedikit pulau-pulau kecil yang dikelola oleh … Continue reading →

  • Keterikatan Suku Mentawai dengan Hutan
    Keterikatan Suku Mentawai dengan Hutan

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 7 Oleh : Gerson Merari Saleleubaja (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) Dalam kepercayaan masyarakat di Mentawai, merusak hutan sama saja dengan merusak kehidupan. Aturan tersebut ada dalam kehidupan adat istiadat mereka yang dikenal dengan kearifan lokal. Di masa lalu masyarakat Mentawai juga mengenal Panaki, suatu upacara yang dilakukan sebelum membuka hutan untuk keperluan ladang mereka. Upacara Panaki dilakukan dengan menggunakan guntingan kain kecil-kecil yang disangkutkan pada satu tiang kayu, upacara ini dimaksudkan untuk meminta izin kepada penguasa hutan agar penguasa tersebut tidak terkejut. Tanpa Panaki, pembukaan hutan menjadi ladang tidak mungkin dilakukan. Untuk sebagian orang, adat istiadat ini akan dinilai naif jika disandingkan … Continue reading →

  • “JANGAN USIK HUTANKU !,” dari Hati Sang Pemburu
    “JANGAN USIK HUTANKU !,” dari Hati Sang Pemburu

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 6 Oleh : Anggi Sanjaya Perawakan kekar dengan rambut gundul, Bapak Oce dengan gagah membawa busur panahnya. Terbuat dari batang pinang, dengan tali pegas terbuat dari bambu, serta anak panah terbuat dari rotan yang diujungnya direkatkan lempengan besi runcing yang telah dibumbui racun khas yang dapat melumpuhkan hewan yang naas nasibnya. Sore itu, kami mengikuti aktifitas Bapak Oce dan dua warga desa lainnya untuk berburu ke dalam hutan. Bapak Oce merupakan salah satu pemburu ulung di kampungnya.Desa Rebi, Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Senyumnya yang khas, dengan gigi berwarna merah di sela – selanya, akibat rutin mengunyah sirih pinang, dan cukup menenangkan … Continue reading →

  • Gagahnya Rimba Jargaria, Tempat Bermainnya Sang Pangeran Rimba
    Gagahnya Rimba Jargaria, Tempat Bermainnya Sang Pangeran Rimba

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 5 Oleh : Mufti Fathul Barri (Forest Watch Indonesia) Mesin masih berbunyi dikala fajar tiba, Sang Raja Langit mulai menunjukkan cahayanya, puluhan pulau-pulau kecil diantara selat-selat kecil mulai tampak semakin jelas. Keperkasaan rimba di tengah-tengah samudera mulai terasasangat menakjubkan. Kicauan para bidadari udara mulai bernyanyi dan menunjukkan tariannya. Kabut tebal perlahan mulai hilang dan semakin memperjelas indahnya alam di Bumi Jargaria. Sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan ini, baru gerbang Jargaria. Kami semakin tidak sabar untuk menyaksikan gagahnya isi rimba yang menjadi tempat tinggal burung-burung surga. Bumi Jargaria adalah sebuah bahasa lokal atau ungkapan yang berarti “Kepulauan Aru”. Sebuah tempat tersembunyi di negeritimur … Continue reading →

  • Masyarakat Adat Penyelamat Pulau-Pulau Kecil yang Rentan terhadap Gempuran Investasi
    Masyarakat Adat Penyelamat Pulau-Pulau Kecil yang Rentan terhadap Gempuran Investasi

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 4 Oleh : Farid Wadji (PB AMAN/Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Lebih dari tiga belas ribu pulau yang terdaftar dan berkoordinat di wilayah Nusantara adalah gugusan pulau-pulau kecil dan hanya sekitar 0,2 persen dari pulau-pulau di Nusantara yang terdaftar merupakan pulau besar. Menurut UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, definisi pulau kecil adalah daratan dengan luas kurang dari 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Berbicara tentang ekosistem dari pulau-pulau kecil tidak akan terlepas dari proses interaksi antara komunitas yang menetap di pulau tersebut dengan sumberdaya alam yang tersedia. Kerusakan maupun kelestarian sebuah ekosistem pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi … Continue reading →

  • Nasib Pulau-Pulau Kecil Di Tanah Air
    Nasib Pulau-Pulau Kecil Di Tanah Air

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 3 Oleh : Andi Chairil Ichsan (Pengajar Fakultas Kehutanan, Universitas Mataram) Julukan sebagai Negara seribu pulau memang sangat pantas untuk disematkan kepada negeri yang bernama Indonesia. betapa tidak, menurut data dari berbagai sumber, jumlah pulau di indonesia saat ini sebanyak 13.466 pulau yang sebelumnya di klaim mencapai 17.508. 7.870 telah memiliki nama, sementara sisanya pulau tanpa nama. Sebagai bagian dari ekosistem kepulauan, maka sudah tentu pulau-pulau di Indonesia termasuk pulau kecil memiliki peran, posisi serta potensi yang sangat strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Selama ini, kontribusi yang sangat tinggi telah diberikan daerah-daerah kepulauan dalam mendorong … Continue reading →

  • Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
    Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 2 Oleh: Imran Amin Makarete (The Nature Conservancy) Membahas permasalahan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia seharusnya tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang kebijakan pengelolaan sektoral ataupun kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisa permasalahannya harus juga dilihat kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh kementerian teknis lain ataupun kebijakan general yang ada pada beberapa undang-undang yang ada di Republik ini. Jadi secara singkat, dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pulau-pulau kecil di Indonesia maka kita tidak bisa hanya dengan mengajak KKP untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang “memahami” kebutuhan pengelolaan pulau-pulau kecil, tetapi juga perlu melihat kebijakan besar yang ada di … Continue reading →

  • Kondisi Krisis Ekosistem Hutan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia
    Kondisi Krisis Ekosistem Hutan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia

    INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 1 oleh: Mufti Fathul Barri (FWI/Forest Watch Indonesia) Hutan di pulau-pulau kecil memang tidak menyumbang banyak dalam jumlah luasan hutan alam di Indonesia. Namun keberadaan hutan di pulau-pulau kecil tidak kalah penting dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.466 pulau. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Merujuk UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007, suatu pulau yang memiliki luasan dibawah 2000 km persegi masuk dalam kategori pulau kecil. Berdasarkan regulasi tersebut,hampir 100 persen pulau masuk dalam kategori pulau kecil. Hasil Penelusuran FWI memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daratan di pulau-pulau kecil … Continue reading →

  • Masyarakat Adat Dayak Benuaq Di Kampung Muara Tae Mendapatkan Penghargaan Equator Prize
    Masyarakat Adat Dayak Benuaq Di Kampung Muara Tae Mendapatkan Penghargaan Equator Prize

    Penghargaan Karena Melindungi dan Mengamankan Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumberdaya Jakarta, 21 September 2015 – Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mendapatkan penghargaan bergengsi, Equator Prize, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP dalam konferensi pers di Sekretariat PBB di New York pada hari ini. Komunitas Adat Muara Tae mendapatkan Equator Prize atas upaya mereka dalam mempertahankan, melindungi dan memulihkan hutan dan wilayah adat mereka yang masih tersisa dari gempuran HPH, tambang dan perkebunan sawit. Dari sekitar 11.000 Ha wilayah adat mereka, tinggal 4000 Ha yang masih terus dipertahankan sebagai sumber penghidupan mereka. Itu pun masih terus berupaya untuk … Continue reading →

  • Kabut Asap INDC Indonesia
    Kabut Asap INDC Indonesia

    Siaran Pers – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global Jakarta, Kamis, 17 September 2015. Hari ini Koalisi organisasi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan Indonesia dan iklim global menyampaikan masukan atas proses INDC (Intended Nationally Determined Contributions) Indonesia. Masukan Koalisi ini berdasarkan draft yang beredar secara resmi. Banyak hal dalam draft dokumen INDC yang akan disampaikan bulan ini ke UNFCCC masih lemah, kurang jelas dan tidak partisipatif. Kenyataan bahwa emisi dan dari deforestasi tidak menurun dan bahkan cenderung meningkat, tidak juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen penurunan emisinya seperti yang tercermin dalam Draft Dokumen INDC. Penentuan angka penurunan emisi yang 29% sampai tahun 2030 tidak … Continue reading →

  • Komitmen Penuh Tanda Tanya – Pandangan Kritis Masyarakat Sipil  atas INDCs Indonesia
    Komitmen Penuh Tanda Tanya – Pandangan Kritis Masyarakat Sipil atas INDCs Indonesia

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global Pada tanggal 30 Agustus 2015 yang lalu, Pemerintah Indonesia lewat Dewan Pengarah Perubahan Iklim telah mempublikasikan Draft Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) yang akan di-submit pada tanggal 20 September 2015 ke Sekretariat UNFCCC. Pengumpulan ini sesungguhnya sudah mundur dari batas waktu yang ditentukan pada COP 20 di Lima, Peru yang mentargetkan Maret 2015 sebagai batas waktu pengumpulan INDCs. Sebagaimana negara besar lain, Indonesia membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk meramu berbagai isu dan tawaran solusi yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah sendiri, sektor privat, masyarakat sipil, maupun inisitif yang langsung datang dari masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia juga perlu meletakkan kontribusi nasionalnya dalam … Continue reading →

  • Banding ditolak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dituntut Terbuka
    Banding ditolak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dituntut Terbuka

    Jakarta, 26 Agustus 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dituntut untuk menjalankan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara pihak pemohon yaitu KLHK dan FWI sebagai pihak termohon. Ini menjadi putusan yang kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI (baca: http://fwi.or.id/publikasi/klhk-dituntut-mematuhi-uu-keterbukaan-informasi/ ). Dalam sidang yang digelar hari ini (26/08/15), Majelis Hakim memutuskan untuk menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah memutus bahwa dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu (RKUPHHK, RKTUPHHK, IPK, dan RPBBI) merupakan informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat. Sebelumnya KLHK … Continue reading →

  • Potret Hutan dan Masyarakat di Kepulauan Aru
    Potret Hutan dan Masyarakat di Kepulauan Aru

    Pulau-pulau kecil merupakan sebuah ekosistem yang memiliki tingkat keterancaman lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau yang lebih besar. Fakta tersebut seakan dilupakan oleh publik dan pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia. Kajian yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI) dari tahun 2013-2014 di Pulau-pulau kecil Aru memperlihatkan bahwa hutan di daratan pulau-pulau kecil merupakan wilayah penyangga kehidupan yang sangat rentan akan gangguan. Baik oleh alam maupun ulah tangan manusia yang ingin mengeksploitasi sumberdaya alam yang terdapat di Kepulauan Aru. Keberadaan hutan di Pulau -pulau kecil menjadi suatu ekosistem yang sangat penting untuk dilindungi guna menopang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang mendiami wilayah pulau kecil, namun juga seluruh masyarakat yang hidup dimuka bumi ini. … Continue reading →

  • Press Release: Ekspansi Perkebunan Tebu Dilanjutkan, Kehidupan Masyarakat Kepulauan Aru Kembali Terancam
    Press Release: Ekspansi Perkebunan Tebu Dilanjutkan, Kehidupan Masyarakat Kepulauan Aru Kembali Terancam

    Bogor, 22 juni 2015. Pemerintah dianggap telah melakukan pembohongan publik terkait rencana pembukaan perkebunan tebu di Kepulauan Aru. Pernyataan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang dikutip oleh media thejakartapost.com  pada tanggal 18 juni 2015, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga (3) lokasi yang luasnya sekitar 500 ribu Ha untuk pembangunan perkebunan tebu di Indonesia. Tiga lokasi tersebut antara lain Kepulauan Aru, Merauke, dan Sulawesi Tenggara[1]. Sebelumnya, hutan alam di Kepulauan Aru sempat terancam hilang akibat adanya rencana pembukaan perkebunan tebu di wilayah kepulauan ini[2].  Namun pada tanggal 4 april 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika itu menyatakan bahwa pemberian ijin prinsip untuk ekspansi perkebunan tebu di Kepulauan Aru dibatalkan akibat ketidakcocokan … Continue reading →

  • Menutup Informasi: Melanggar Hak, Mengkhianati UU KIP
    Menutup Informasi: Melanggar Hak, Mengkhianati UU KIP

    Pada kesempatan kali ini, Intip Hutan (buletin tiga bulanan FWI) berusaha mengulas sesuatu yang baru. Ulasan soal fenomena keterbukaan informasi publik di Indonesia yang seakan-akan mendapatkan setetes embun dan kembali berdenyut kencang setelah sekian lama mengalami tidur panjang. Akankah kemudian keterbukaan informasi merasuk kedalam ruh kepemimpinan negeri ini? tentunya akan menjadi fokus dan harapan kita semua. UU 14 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 kini mulai menunjukkan fungsinya. Secercah harapan kian menjadi kenyataan ketika satu-persatu kekuatan publik mampu menyingkap tirai-tirai yang selama ini tertutup. Terbukanya lembar demi lembar dokumen yang sangat penting dalam pengelolaan hutan dan berdampak pada kemaslahatan rakyat adalah langkah maju yang harus dipertahankan. Terlepas dari keengganan sang pemimpin, … Continue reading →

  • KLHK dituntut mematuhi UU Keterbukaan Informasi
    KLHK dituntut mematuhi UU Keterbukaan Informasi

    Jakarta, 10 Juni 2015. Sekelompok organisasi lingkungan menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mematuhi UU Keterbukaan Informasi sesuai dengan putusan sidang sengketa informasi publik yang dijatuhkan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 8 Mei 2015. Dalam sidang tersebut KIP mengabulkan permohonan informasi oleh FWI dan menyatakan bahwa beberapa jenis informasi yang dimohonkan merupakan dokumen terbuka yang harus dapat diakses publik. Alih-alih mematuhi putusan sidang, KLHK menyatakan keberatan atas putusan KIP dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 29 Mei 2015. KLHK secara jelas telah mengabaikan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan juga melanggar visi pemerintahan dalam menjalankan transparansi tata kelola pemerintahan sebagaimana … Continue reading →

  • Pembangunan KPH – Langkah Kecil Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan Di Indonesia
    Pembangunan KPH – Langkah Kecil Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan Di Indonesia

    Laporan Hasil Penilaian Kinerja KPH dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0 A. Situasi Pembangunan Kehutanan Indonesia Saat ini perkembangan perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih jauh dari harapan. Forest Watch Indonesia mencatat, salah satu gejala yang nampak adalah tingkat deforestasi. Pada periode 2009 – 2013 kecepatan kehilangan hutan alam di Indonesia masih berkisar 1,13 juta hektare per tahun. Gejala yang lain adalah tingginya konflik hak atas lahan di kawasan hutan. Kompleksitas masalah kehutanan tidak segera bisa terurai karena akar masalah yang sebenarnya telah teridentifikasi tidak kunjung diselesaikan. Karakteristik kebijakan kehutanan Indonesia masih terkesan konvensional, dimana titik tumpu birokrasi kehutanan adalah sebagai forest administrator. Sementara kepastian atas hak dan … Continue reading →

  • Presiden Rimbawan Harus Mulai Bekerja Memperkuat Perlindungan Hutan
    Presiden Rimbawan Harus Mulai Bekerja Memperkuat Perlindungan Hutan

    Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil JAKARTA, 04 Juni 2015 – Presiden Joko Widodo telah memperpanjang kebijakan moratorium (penundaan izin baru) hutan yang lemah dengan hanya mengganti nomor pada dokumen Intruksi presiden tanpa ada penguatan di dalamnya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim Global kecewa terhadap kebijakan copy-paste ini. Tepat pada akhir masa kadaluarsanya Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada tanggal 13 Mei 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. “Tidak ada yang berubah kecuali Nomor INPRES dan … Continue reading →

  • Kotak Fakta – Potret  Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 3
    Kotak Fakta – Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 3

    Kotak 12. Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan Industri tambang di Indonesia dikenal memiliki daya rusak tak terpulihkan, rakus lahan juga sebagai salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan. Merujuk data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sejak 2008 hingga Maret 2013 realisasi total luas kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada industri pertambangan mencapai 2,9 juta hektare. Lahan seluas itu terdiri dari izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk survei/eksplorasi seluas 2,5 juta hektare dan 380 ribu hektare untuk PPKH eksploitasi/operasi produksi. Dilihat dari izin yang telah diberikan pada perusahaan tambang, dari tahun 2010 hingga Mei 2013 terjadi lonjakan signifikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari semula hanya ratusan izin, kini mencapai 10.660 IUP di seluruh … Continue reading →

  • Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan (UPDATE)
    Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan (UPDATE)

    Bogor, 8 Mei 2015. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi FWI. Keputusan ini dibacakan oleh ketua majelis komisioner dalam sidang sengketa informasi antara FWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah diterimanya amar putusan, KLHK harus mematuhi putusan dan segera menyerahkan data yang dimohonkan. Putusan majelis komisioner tersebut menunjukan bahwa Komisi Informasi serius dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki diinternal Komisi Informasi Pusat (KIP), keputusan ini patut diapresiasi karena KIP kali ini telah cermat dalam membedakan informasi yang terbuka dan yang dikecualikan. Informasi yang dimohonkan FWI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan informasi dasar agar masyarakat dapat membedakan antara … Continue reading →

  • Harus! Peraturan Presiden untuk Lanjutkan Moratorium
    Harus! Peraturan Presiden untuk Lanjutkan Moratorium

    Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Untuk Perpanjangan dan Penguatan Moratorium Hutan demi Perlindungan Hutan Indonesia dan Iklim Global Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo Di tempat Dengan hormat, Deforestasi di Indonesia masih menjadi suatu keprihatinan yang besar. Deforestasi mengancam kehidupan masyarakat, satwa liar, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, termasuk berdampak terhadap reputasi komoditas utama yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Menangani masalah deforestasi bukanlah hal yang mudah. Mendapatkan solusi yang tepat dan langgeng membutuhkan waktu serta intervensi di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, sebagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan hutan Indonesia, Kami yang bertandatangan di bawah ini, … Continue reading →

  • Aru – Penjaga Hutan Bumi Jargaria
    Aru – Penjaga Hutan Bumi Jargaria

    Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang hutan alamnya masih sangat terjaga dengan baik. Tercatat sekitar 83% atau 667.000 ha daratan di Kepulauan Aru merupakan hutan alam yang tersebar di 187 pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Aru. Masih terjaganya kelestarian hutan alam di Kepulauan Aru tidak lepas dari peran serta masyarakat adat Kepulauan Aru yang terus menjaga hutan-hutan adat mereka. Hutan alam di Kepulauan Aru kini menjadi incaran berbagai macam perusahaan berkedok investasi berbasis lahan yang nyatanya menginginkan kekayaan sumberdaya hutan yang terdapat di Kepulauan Aru. Kondisi serupa juga tidak hanya terjadi di Kepulauan Aru, sampai dengan tahun 2013, terdapat 670.000 Ha daratan di pulau-pulau kecil … Continue reading →

  • Mentawai – Pulau Yang Terbebas Dari Kelapa Sawit
    Mentawai – Pulau Yang Terbebas Dari Kelapa Sawit

       

  • Kotak Fakta – Potret  Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 2
    Kotak Fakta – Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 2

    Kotak 7. Keterkaitan Antara Kehilangan Hutan dengan Indeks Tata Kelola Hutan Tata kelola hutan yang baik (good forest governance) menjadi faktor penentu pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (inklusif) dan transparan, serta ikut menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan. Sehingga, upaya perbaikan tata kelola hutan untuk menurunkan tingkat deforestasi menjadi kebutuhan yang mendesak dan serius harus dilakukan. Analisis FWI (Forest Watch Indonesia) dengan hasil penelitian ICEL-FITRA memperlihatkan kemungkinan adanya keterkaitan antara kehilangan tutupan hutan dengan indeks tata kelola suatu daerah. Kecenderungan yang tampak adalah bila indeks tata kelola semakin rendah maka tingkat deforestasi di sebuah kabupaten semakin tinggi. bila indeks tata … Continue reading →

  • Kotak Fakta – Potret  Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 1
    Kotak Fakta – Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 1

    Kotak 1. Pembangkitan Data Tutupan Hutan Alam 2013 Penafsiran citra satelit 2013 Data tutupan hutan alam 2013 diperoleh dari hasil penafsiran citra landsat ETM 7 dan juga Landsat 8 dengan waktu liputan berkisar antara tahun 2012-2013. Rentang waktu liputan ini bertujuan untuk mendapatkan data citra yang bersih dari awan. Citra satelit diunduh dari situs www.glovis.usgs.gov. Citra landsat yang telah diunduh kemudian diekstraksi dan dikomposit. Saluran (band) yang digunakan untuk citra Landsat ETM 7 adalah saluran 1 sampai 5, sedangkan untuk Landsat 8, menggunakan saluran 4 sampai 6. Penafsiran citra dilakukan pada kombinasi saluran 543 untuk Landsat 7 dan kombinasi 654 untuk Landsat 8. Penafsiran citra dilakukan secara visual pada layar … Continue reading →

  • Hutan Kalimantan dan Sumatera Hilang 110 x Lap Sepakbola Setiap Jam
    Hutan Kalimantan dan Sumatera Hilang 110 x Lap Sepakbola Setiap Jam

    Korporasi merupakan penyebab utama hilangnya hutan di Sumatera dan Kalimantan!    

  • Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan  Hidup dan Sumber Daya Alam
    Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

    Lima Tahun Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP efektif berlaku pada 30 April 2010. Kertas posisi ini disusun untuk mengevaluasi 5 tahun pelaksanaan UU KIP. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil temuan di lapangan atas pelaksanaan UU KIP dan memberikan rekomendasi atas temuan yang ada untuk memperbaiki pelaksanaan UU KIP dalam rangka mendorong pelaksanaan transparansi yang lebih baik, khususnya di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hasil temuan masyarakat sipil dibangun melalui proses uji instrumen pelaksanaan UU KIP dan pemantauan langsung dilapangan serta melakukan seri diskusi untuk menghasilkan … Continue reading →

  • KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik
    KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik

    SIARAN PERS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Bogor, 23 April 2015. Komitmen kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla menghadapi tantangan dalam menjalankan mandat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terkait pengelolaan sumberdaya hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menolak permohonan informasi publik yang seharusnya dikategorikan terbuka bagi seluruh warga negara. Penolakan ini didasarkan pada Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang mengecualikan 14 (empat belas) jenis informasi publik di lingkup KLHK. Secara substansi, Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi ini bertentangan dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan untuk mengatur bidang kehutanan. “Fatal sekali, berita acara ini menabrak UU Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Kehutanan dan regulasi turunannya yang lebih operasional mengatur jenis informasi yang terbuka bagi publik, … Continue reading →

  • KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik
    KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik

    MEDIA BRIEFING Sebagai Lembaga Publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik. Hal-hal yang patut disadari oleh KLHK mengenai tugas, fungsi dan kewajibannya adalah: Kewajiban Kementerian Kehutanan dalam Konteks Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kementerian Kehutanan atau sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan SVLK sebagaimana tertuang dalam Permenhut No 95 Tahun 2014 Tentang Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, serta peraturan turunannya Perdirjen BUK No 14 Tahun 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. SVLK bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal … Continue reading →

  • Penataan Ruang Setengah Hati: Kawasan Lindung Puncak yang Tak Terlindungi
    Penataan Ruang Setengah Hati: Kawasan Lindung Puncak yang Tak Terlindungi

    Bogor, 22 April 2015. Keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan fungsi Kawasan Lindung Puncak patut dipertanyakan. Setelah satu setengah tahun pembongkaran villa di Puncak, tidak terlihat upaya tindak lanjut terkait pemulihan kawasan konservasi, bahkan terkesan tidak ada pengawasan pasca pembongkaran bangunan. Menjelang akhir tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor gencar melakukan pembongkaran villa di wilayah Puncak. “Pembongkaran bertujuan mengembalikan fungsi lahan sebagai kawasan konservasi, sehingga tidak boleh ada bangunan apa pun,” kata Bupati Kabupaten Bogor, kala itu. Namun nyatanya, sejumlah villa tampak sudah terbangun kembali di atas Kawasan Lindung tersebut. “Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tidak serius melakukan pengawasan dan penegakan hukum berkaitan dengan bangunan ilegal … Continue reading →

  • Niat Setengah Hati Konservasi Kawasan Puncak
    Niat Setengah Hati Konservasi Kawasan Puncak

    Berita Terkait: – Penataan Ruang Setengah Hati: Kawasan Lindung Puncak yang Tak Terlindungi – Kawasan Lindung Puncak Hancur, Pemerintah diminta Bertanggung Jawab – Hilangnya Fungsi Kawasan Lindung di Puncak Bogor

  • Kronologis Permohonan Informasi Peta Shapefile
    Kronologis Permohonan Informasi Peta Shapefile

    Citra Hartati v. Kementerian Kehutanan –sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1. Pada 21 April 2014, Citra Hartati (CH) mengajukan secara langsung permohonan informasi kepada PPID Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait informasi: a. Peta analisis citra satelit tutupan hutan di Provinsi NAD Tahun 2010 s/d 2013 (format file: shape file dan jpg); b. Seluruh dokumen surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK (format shapefile dan jpg). 2. Pada 23 Juni 2014, Humas Kemenhut memberikan: a. Dokumen SK Penetapan IUPHHK-HA beserta lampiran petanya, tetapi dalam format jpg dan pdf. Sedangkan lampiran peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam format shapefile tidak diberikan, karena termasuk sebagai informasi … Continue reading →

  • Hutan Seluas 42,8 Juta Ha Dipertaruhkan di Tangan Presiden “Rimbawan”
    Hutan Seluas 42,8 Juta Ha Dipertaruhkan di Tangan Presiden “Rimbawan”

    47 hari menjelang berakhirnya kebijakan Moratorium Hutan Jakarta, 26 Maret 2015 – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa moratorium (jeda tebang hutan) akan diperpanjang, 47 hari lagi kebijakan tersebut akan berakhir pada 13 Mei 2015 namun belum ada tanda signifikan untuk membahasnya. Nasib sedikitnya 42,8 juta hektar hutan Indonesia atau setara dengan tiga kali luas Pulau Jawa pun kini dipertaruhkan. Upaya reformasi pengelolaan hutan dan lahan pun terancam serja janji pemerintah Indonesia untuk menurunkan 41% emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 akan tinggal janji. Ungkapan perpanjangan moratorium dalam rangka melindungi hutan dan gambut Indonesia disampaikan Jokowi saat blusukan asap di Riau pada 27 November 2014 lalu. Ketika itu Presiden menugaskan … Continue reading →

  • Tugas Penting Bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo
    Tugas Penting Bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo

    Kondisi Krisis Ekosistem Hutan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia KOALISI PENYELAMATAN PULAU-PULAU KECIL INDONESIA A. Pendahuluan Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.466 pulau. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai kategori pulau kecil, dimana pulau yang memiliki luasan dibawah 2000 km persegi masuk dalam kategori pulau kecil. Berdasarkan regulasi yang ada, 80% atau sekitar 10.000 pulau-pulau di Indonesia masuk dalam kategori pulau kecil. Berikut adalah perbandingan jumlah antara pulau besar dan pulau kecil pada 6 (enam) provinsi di Indonesia (gambar 1.). Gambar 1. Perbandingan Jumlah Pulau Besar dan Kecil di 6 Provinsi Hasil Penelusuran Forest Watch … Continue reading →

  • Kementerian Kehutanan Menjadi Penyebab Hancurnya Pulau-Pulau Kecil Indonesia
    Kementerian Kehutanan Menjadi Penyebab Hancurnya Pulau-Pulau Kecil Indonesia

    Koalisi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil Indonesia Jakarta, 13 Maret 2015. Keberadaan Kementerian kehutanan dalam mengelola pulau-pulau kecil dinilai menjadi penyebab utama hancurnya hutan alam di pulau-pulau kecil. Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil Indonesia di acara talk show yang bertajuk “Kondisi Krisis Pulau-pulau Kecil dan Hak Masyarakat Adat” yang dilaksanakan di Galeri foto jurnalistik Antara. Koalisi juga mengajak publik untuk bersama-sama menyelamatkan pulau-pulau kecil di Indonesia. Maraknya eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil mengakibatkan sejumlah pulau kecil di Indonesia rusak bahkan tenggelam. Izin- izin yang telah diterbitkan Kementerian Kehutanan kala itu membuat maraknya kegiatan investasi berbasis lahan di pulau-pulau kecil saat ini, ungkap Mufti Barri Pengkampanye FWI. Kementerian … Continue reading →

  • Atlas Hutan Indonesia 2014
    Atlas Hutan Indonesia 2014

    Informasi Spasial Kehutanan Indonesia Atlas Hutan Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya Forest Watch Indonesia dalam rangka mewujudkan transparansi data dan informasi sektor Kehutanan. Dalam atlas ini dipaparkan mengenai kondisi hutan Indonesia meliputi sebaran hutan dan non hutan, deforestasi, pengalokasian hutan melalui HPH, HTI, Perkebunan, Pertambangan hingga Moratorium Hutan di seluruh Indonesia yang ditampilkan per propinsi. Atlas ini dilengkapi dengan data luasan, sehingga bisa diperoleh gambaran seberapa luaskah hutan yang ada sekarang, berapa banyak luas hutan yang terdegradasi/deforestasi serta luas areal yang dialokasikan untuk kepentingan pengelolaan hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Perkebunan dan Pertambangan. Data-data yang ada dalam Atlas ini sebagian besar diperoleh dari sumber resmi pemerintah … Continue reading →

  • Mau dibawa Kemana Nasib Hutan Kita?
    Mau dibawa Kemana Nasib Hutan Kita?

    Intip Hutan Februari 2015 Dengan kondisi hutan yang semakin tergerus, sudah seharusnya ada perubahan paradigma pengelolaan hutan nasional dan mereformasi sistem pengelolaan hutan menjadi sebuah sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Tentunya inisiatif dan dorongan perubahan tatakelola menuju pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan ini diharapkan selalu menjadi agenda utama sehingga dapat terus dilaksanakan dan tiada henti walau negeri ini berganti pimpinan. Edisi ini didedikasikan untuk seluruh kontributor Potret Keadaan Hutan Indonesia Perioide 2009-2013 yang telah meluangkan tenaga dan mencurahkan hail pemikiran dalam tulisan-tulisan yang sangat baik sekali dalam memberikan sumbanganh wawasan, pengetahuan terkait dengan hutan dan pengelolaan hutan. Masukan-masukan dari para pihak sangatlah penting untuk menjadi bahan evaluasi dan … Continue reading →

  • Pemerintah Harus Membuka Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik Terkait Pengelolaan Sumberdaya Hutan
    Pemerintah Harus Membuka Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik Terkait Pengelolaan Sumberdaya Hutan

    Makassar, 12 Februari 2015. Forest Watch Indonesia (FWI) meminta pemerintah agar memberi kepastian bagi terbukanya informasi mengenai sumberdaya hutan di Indonesia, serta menjamin tersedianya ruang bagi parapihak untuk berpartisipasi memantau pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut merupakan pesan utama dari penerbitan buku “Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) Periode 2009-2013”. Buku ini diluncurkan pertama kali pada akhir tahun 2014 di Jakarta, diikuti dengan serangkaian acara bedah buku di beberapa perguruan tinggi di Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Hari ini, Forest Watch Indonesia (FWI) kembali melakukan bedah buku di Universitas Hasanuddin, Makassar – Sulawesi Selatan. Dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian acara bedah buku ini, FWI bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Kehutanan Indonesia (SILVA … Continue reading →

  • Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan
    Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan

    Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Hasil penilaian terhadap kondisi tata kelola sumberdaya hutan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang terjadi. Beberapa persoalan yang teridentifikasi dari berbagai konteks pengelolaan baik dari aspek partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan koordinasi, mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan yang dijalankan selama ini masih harus diperkuat. Konsistensi penerapan tatakelola kehutanan yang baik menjadi dambaan semua pihak, termasuk masyarakat. Temuan dalam penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa peluang terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola kehutanan yang lebih baik meskipun masih dalam skala yang cukup luas. Beberapa peluang intervensi tersebut diyakinidapat memperbaiki kondisi tata kelola kehutanan serta dapat menginspirasi pembangunan kehutanan di tingkat daerah seperti: – Kebutuhan … Continue reading →

  • Potret Tata Kelola Kehutanan
    Potret Tata Kelola Kehutanan

    Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur GFI Indonesia berinisiatif melakukan sebuah rangkaian penilaian (assesment) terhadap kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada Provinsi Kalimantan T engah dan Nusa T enggara Barat (NTB). Assessment Tata Kelola Hutan NTB dilakukan di Pulau Lombok yang berlokasi di dua kabupaten, yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur. Kawasan hutan di Pulau Lombok tidak terlepas dari keberadaan kawasan Gunung Rinjani (125.000 ha), dimana sebagian besar , hampir setengahnya, berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lombok Timur (60.329,67 ha). Secara keseluruhan, luas hutan di Kabupaten Lombok Timur , baik di ka wasan Taman Nasional Gunung Rinjani maupun kawasan penyangga, mencapai 64.508,67 ha (31,21% dari 160.555 ha … Continue reading →

  • Memperkuat Transparansi
    Memperkuat Transparansi

    Membangun Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik Bagi Pengelolaan Hutan Di Indonesia (Policy Brief Tata Kelola Kehutanan) Pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH) usaha kecil seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir usaha hutan alam menurun, sampai dengan tahun 2013, hanya tinggal 22,8 juta hektar kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan oleh 272 perusahaan HPH. Sementara dari 272 perusahaan yang memiliki izin definitif di tahun 2013 tersebut, tidak sampai 50% atau hanya 115 … Continue reading →

  • Wujudkan Poros Maritim, Pemerintah Harus Lindungi  Kepulauan Aru
    Wujudkan Poros Maritim, Pemerintah Harus Lindungi Kepulauan Aru

    SIARAN PERS – Selamatkan Pulau-Pulau Kecil (Kasus Kepulauan Aru) Jakarta, 17 Desember 2014. Baru saja dapat bernafas lega karena rencana konversi hutan menjadi perkebunan tebu dibatalkan, masyarakat Kepulauan Aru, -sebuah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil di laut Arafura, mendapatkan ancaman baru dari perusahaan lain yang ingin mengkonversi lahan hutan di Kepulauan tersebut. Padahal secara ekologis, kondisi Kepulauan Aru yang wilayahnya adalah pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan ekosistem. Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia sudah waktunya pemerintah melindungi wilayah pulau-pulau kecil yang kaya dengan kekayaan hayati darat dan laut ini. Awalnya pada pertengahan tahun 2007, konsorsium Menara Group mulai menjajakan kakinya di Kepulauan Aru, -sebuah kepulauan yang membentang diantara … Continue reading →

  • Hutan Indonesia yang Terus Tergerus
    Hutan Indonesia yang Terus Tergerus

    Semua sumberdaya alam yang dikuasai negara, yaitu hutan, laut, maupun sumber-sumber perairan lainnya, terus mengalami degradasi dengan pola yang sama, yaitu disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan (SDH) di Indonesia terus mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun. Kelemahan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi sumberdaya hutan, seringkali menimbulkan perdebatan. Besarnya degradasi hutan, tingginya laju deforestasi maupun kondisi aktual hutan alam tersisa, merupakan informasi yang susah diperoleh. Pada konteks tata kelola hutan, ketersediaan data dan informasi kehutanan yang akurat adalah salah satu faktor yang sangat penting. Data dan informasi tidak hanya dibutuhkan oleh pemangku kebijakan untuk melaksanakan tahapan pengambilan keputusan dalam … Continue reading →

  • Pokok Pokok Temuan Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013
    Pokok Pokok Temuan Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013

    1. Di tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam adalah 82 juta hektare. Tujuh puluh lima persen diantaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan. 2. Di tahun 2013 tersebut urutan luas tutupan hutan alam adalah: Papua 29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta hektare, Maluku 4,3 juta hektare, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektare, dan Jawa 675 ribu hektare. 3. Di tahun 2013 dari luas seluruh daratan Maluku 57 persennya masih berupa hutan alam. Luas hutan Maluku tersebut hanya menyumbang 5 persen ke total luas hutan Indonesia. Kondisi geografis dan kerentanan wilayah akibat aktivitas konversi hutan di suatu pulau, … Continue reading →

  • Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013
    Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013

    Indonesia memiliki hutan tropis yang terluas di dunia, kekayaan sumberdaya hutan, serta keanekaragaman hayati yang beragam. Selama ini kekayaan dan keanekaragaman hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Pada periode 2009-2013, laju deforestasi rata-rata adalah 1,13 juta hektare per tahun. Pemanfaatan hutan Indonesia khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar telah berdampak pada berkurangnya luas tutupan hutan (deforestasi). Pada periode 2009-2013, laju deforestasi rata-rata adalah 1,13 juta hektare per tahun. Laju deforestasi yang tinggi ini berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca, kerawanan bencana, hilangnya satwa liar dan habitatnya, dan konflik antara berbagai pemangku kepentingan. Laporan ini ditujukan untuk memperoleh … Continue reading →

  • Kehilangan Hutan Alam Indonesia Periode 2009 – 2013  Melampaui Luas Provinsi Sumatera Barat
    Kehilangan Hutan Alam Indonesia Periode 2009 – 2013 Melampaui Luas Provinsi Sumatera Barat

    Jakarta, 11 Desember 2014. Dalam periode empat tahun, hampir 4,6 juta hektare hutan alam di Indonesia telah hilang, melampaui luas Provinsi Sumatera Barat yang hanya sekitar 4,2 juta hektare. Dalam kondisi tanpa perbaikan mendasar, 10 tahun mendatang, hutan alam di Pulau Sumatera hanya tersisa 16 persen dibanding luas total daratannya. Hari ini, Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan Potret Keadaan Hutan Indonesia periode 2009-2013. Dinyatakan bahwa pada tahun 2013, hutan alam Indonesia tersisa 82 juta hektare, dan terancam akan terus berkurang. Luas hutan alam yang tersebar di pulau-pulau Indonesia dirinci sebagai berikut: Papua seluas 29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta hektare, Maluku 4,3 … Continue reading →

  • SVLK di Mata Pemantau
    SVLK di Mata Pemantau

    Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011 – 2013 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem yang dibangun untuk memastikan legalitas kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia. SVLK ditetapkan pertama kali melalui Permenhut No. 38/2009 dan mulai dilaksanakan pada bulan September 2010. Sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata kepemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi SVLK maka dibentuklah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). JPIK merupakan jaringan kerja yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil (NGO), individu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki fokus dalam pemantauan implementasi SVLK di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun, JPIK aktif terlibat dalam monitoring … Continue reading →

  • JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK
    JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK

    Jakarta, 24 November 2014. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki peraturan dan pelaksanaan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disepakati pemerintah Indonesia dan Uni Eropa. Sebuah laporan “SVLK di Mata Pemantau” yang diluncurkan hari ini memaparkan hasil pemantauan independen yang telah dilakukan oleh JPIK pada kurun waktu 2011-2013. Pemantauan independen oleh masyarakat sipil atas SVLK merupakan bagian dari perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa melalui Kesepakatan Kemitraan Sukarela dalam Penegakan Hukum, Perdagangan dan Tata Kelola sektor Kehutanan (FLEGT-VPA). “Kami sangat mendukung rencana pemerintah untuk pelaksanaan penuh SVLK pada 1 Januari 2015 mendatang. Namun demikian, perbaikan terhadap aturan dan pelaksanaan SVLK sangat diperlukan untuk memastikan … Continue reading →

  • Ciliwung 5 Tahun dari Hari ini
    Ciliwung 5 Tahun dari Hari ini

    Siaran Pers Peringatan Hari Ciliwung Sinergi Pengelolaan Ciliwung: Bergerak Dari Hulu Puncak, 11 November 2014. Kawasan puncak adalah hulu berbagai persoalan lingkungan Sungai Ciliwung. Degradasi kawasan puncak dan menurunnya daya dukung lingkungan kawasan ini berdampak penting terhadap timbulnya berbagai persoalan lingkungan di hilir Sungai Ciliwung termasuk Kota Jakarta. Tingkat kerusakan Kawasan Puncak sebagai sumber dan penyedia air bagi jutaan manusia di Bogor, Depok, dan Jakarta sudah pada tahap yang sangat menghawatirkan. Puncak menjadi hulu sungai yang sangat terkenal di seluruh dunia yaitu Ciliwung sebagai toilet dan tempat sampah terpanjang di dunia, Ciliwung merana. BERGERAK DARI HULU Kawasan Puncak masih menjadi pilihan destinasi wisata yang sangat populer bagi warga Jakarta dan … Continue reading →

  • Membumikan Proyek Dunia
    Membumikan Proyek Dunia

    Melihat dari Dekat Demonstration Activity (DA) REDD+ Demonstration activities bertujuan untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (Permenhut P.68/Menhut-II/2008). Penyelenggaraan demonstration activity diarahkan untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Menurut BP REDD+, sedikitnya ada 70 DA yang sudah berjalan dengan melibatkan lebih dari 50 pihak yang terkait dengan sektor kehutanan dan perubahan iklim. Sebagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, Forest Watch Indonesia (FWI) memandang perlu untuk turut memantau penerapan DA REDD+. Proses pemantauan dilakukan sejak akhir tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2014 di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Riau. … Continue reading →

  • Panduan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)
    Panduan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

    Panduan ini memaparkan sejumlah kriteria dan indikator penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan panduan penilaian ini dimaksudkan untuk menyediakan instrumen (alat) bagi masyarakat, khususnya bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pembangunan KPH. Panduan ini dapat digunakan untuk menggali informasi dan menilai kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kegiatan ini akan menghasilkan kajian (analisis) kesenjangan (gap analysis) terhadap indikator-indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPH dalam mengelola sumber daya hutan. Dengan proses penilaian seperti ini, diharapkan adanya masukan dari stakeholder untuk mendorong pembangunan dan operasionalisasi KPH dalam … Continue reading →

  • Hari Hak Untuk Tahu
    Hari Hak Untuk Tahu

    Kementerian Kehutanan Belum Sepenuhnya Terbuka Dalam Informasi Publik Bogor, 30 September 2014. Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya menjalankan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tidak terbukanya informasi publik di sektor kehutanan menyebabkan minimnya partisipasi publik dalam pembangunan kehutanan. Kondisi ini akhirnya mempercepat kerusakan sumberdaya hutan Indonesia dan meluasnya konflik tenurial. Tanggal 28 September adalah Hari Hak Untuk Tahu. Hari yang diperingati secara internasional untuk menjawab hak publik atas informasi. Ketersediaan dan ketercukupan informasi akan memberi jalan bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya di sektor kehutanan. Keterbukaan juga merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik. Tata kelola hutan yang baik … Continue reading →

  • Tata Kelola Hutan Yang Baik Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik
    Tata Kelola Hutan Yang Baik Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik

    Deforestasi di Indonesia masih terus berlangsung dan berpeluang tetap tinggi. Hal tersebut dikarenakan buruknya tata kelola hutan yang terjadi secara linear di semua level pemerintahan. Terlebih, adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru menjadikan persoalan di level pemerintah daerah semakin kompleks. Tata kelola hutan yang baik (good forest governance) menjadi faktor penentu pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (inklusif) dan transparan, serta ikut menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor hutan. Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat terjadinya prinsip partisipasi publik dalam proses tata kelola hutan yang … Continue reading →

  • Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan
    Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan

    Studi Kasus Ekspansi Industri Pulp and Paper di Provinsi Sumatera Selatan, Riau dan Jambi Hingga tahun 2013, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), telah menghabiskan sekitar 10 juta ha daratan Indonesia. Peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan 1,13 juta ha pada tahun 1995. Dalam waktu kurang dari 20 tahun tersebut, dari 9 unit HTI bertambah menjadi 252 unit. Perubahan ini dapat dimaknai secara positif apabila melihat kembali konsep dan tujuan pembangunan HTI. Selain diarahkan untuk memperbaiki lahan-lahan yang telah terbuka dan rusak, hutan tanaman juga didorong untuk menggantikan peran hutan alam sebagai penyedia bahan baku bagi industri kayu, terutama bagi … Continue reading →

  • Ekspansi Industri Pulp and Paper Mengabaikan Pelestarian Hutan Alam, Kerentanan Gambut dan Keselamatan Warga
    Ekspansi Industri Pulp and Paper Mengabaikan Pelestarian Hutan Alam, Kerentanan Gambut dan Keselamatan Warga

    Siaran Pers Bersama Forest Wacth Indonesia, Jikalahari, Walhi Jambi, dan Wahana Bumi Hijau Studi Kasus: Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan Rabu, 17 September 2014 Jakarta, Indonesia – Hingga tahun 2013, pembangunan HTI menghabiskan ±10 juta hektare daratan Indonesia1, peningkatan yang signifikan dari 1,13 juta hektare pada tahun 1995. Peningkalan luas lahan yang digunakan seiring dengan peningkatan unit kerja HTI, dari 9 unit pada tahun 1995 menjadi 234 unit pada tahun 2013. Indonesia saat ini menduduki peringkat sembilan dalam produksi pulp and paper di dunia. APHI menyatakan Indonesia sebagai negara tropis berpeluang masuk ke 3 besar di dunia dalam produksi pulp and paper2. “Prestasi ini dapat dimaknai secara positif jika … Continue reading →

  • Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Kehutanan di Lombok Barat
    Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Kehutanan di Lombok Barat

    Lombok Barat sebagai salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tengara Barat yang memiliki Luas kawasan hutan mencapai 43,34% dari total luas wilayahnya, dengan kondisi tersebut maka sektor kehutanan di kabupaten Lombok Barat mempunyai peran dan posisi penting dalam pembangunan daerah. Peran strategis dari keberadaan kawasan hutan tersebut dapat dilihat dari tingginya suplay sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi maupun rumah tangga di wilayah Pulau Lombok . Selain itu, kawasan hutan juga dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sehingga kelestarian hutan di Kabupaten Lombok Barat semestinya harus tetap dijaga dan dipelihara. Disisi lain, gagasan dan berbagai praktek pengelolaan sumberdaya hutan yang menjadi percontohan … Continue reading →

  • Last Forest In Small Islands	Of Indonesia
    Last Forest In Small Islands Of Indonesia

    The citizens and ecosystem of Aru Islands is under massive pressure. Investment plan of big companies in plantation sector will open lands area in Aru Islands more than 75 percent. Social and economic changes is unavoided, in line with forest clearing in this archipelago country. Forest Watch Indonesia (FWI) suggest there are three group companies who wants to invest their capital, they are: Menara  Group, Aru Manise Group, and Nusa Ina Group. Those three  groups are at least involved 46 subsidiaries (28 Menara  Group’s subsidiarires, 15 Aru Manise Group’s subsidiaries, and Nusa Ina Group’s subsidiaries) who are ready to open land area in Aru Islands. Those companies are more likely to  compete for each other. It has … Continue reading →

  • Hutan Terakhir di Pulau-Pulau Kecil Indonesia
    Hutan Terakhir di Pulau-Pulau Kecil Indonesia

    Masyarakat dan ekosistem Kepulauan Aru sedang mengalami tekanan yang masif. Rencana investasi  perusahan skala besar di sektor perkebunan akan  membuka wilayah daratan di Kepulauan Aru lebih dari  75  persen. Perubahan sosial dan ekologi tidak mungkin bisa dihindari, menyertai pembukaan lahan berhutan di negeri kepulauan ini. Forest Watch Indonesia (FWI) menengarai ada tiga grup perusahaan yang berniat menanamkan modalnya, yaitu: Menara Group, Aru Manise Group dan Nusa Ina Group. Dalam ketiga grup tersebut setidaknya terlibat 46 anak  perusahaan (28 perusahaan Menara Group, 15 perusahaan Aru Manise Group, dan 3 perusahaan Nusa Ina Group) yang  siap membuka lahan di Kepulauan Aru. Bisa dikatakan perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing. Terbukti  pada Agustus 2012, Menara Group dan Aru Manise … Continue reading →

  • Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan
    Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan

    Pengelolaan hutan di Indonesia belum Pmencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), sehingga mendorong terjadinya degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan. Analisis  BAPPENAS di tahun 2010 terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya alam. Berbagai literatur menyebutkan bahwa penyebab langsung dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia adalah: (1) konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, (2) konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, (3) … Continue reading →

  • Siaran Pers dalam Rangka 3 Tahun Moratorium Hutan
    Siaran Pers dalam Rangka 3 Tahun Moratorium Hutan

    “Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia” Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam Konferensi Persnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta pada 21 Mei 2014 dalam rangka evaluasi 3 tahun kebijakan moratorium hutan. Untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, Koalisi mendesak pemerintah yang akan datang untuk menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut, memperketat … Continue reading →

  • President Must Intervene Forest Ecosystem in Aru Islands
    President Must Intervene Forest Ecosystem in Aru Islands

    Bogor, 23 April 2014. Forest ecosystem in Aru Islands must be protected and preserved. The President of Republic of Indonesia should instruct the Ministry of Forestry and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to immediately issue policies to ensure sustainability of forest ecosystems in small islands, including Aru Islands. This includes implementing policies that protect and respect the rights of Indigenous Peoples to their ancestral territories, lands and resources. Indonesian Minister of Forestry Mr. Zulkifli Hasan has stated that the plan to open sugarcane plantations in Aru Islands has been cancelled. The slopes of the land is not suitable and the fact that it is not economically good enough … Continue reading →

  • Presiden Harus Turun Tangan Lindungi Ekosistem Hutan Kepulauan Aru
    Presiden Harus Turun Tangan Lindungi Ekosistem Hutan Kepulauan Aru

    Siaran Pers – Krisis Aru Bogor, 23 April 2014. Ekosistem hutan Kepulauan Aru wajib dilindungi dan dipertahankan. Presiden Republik Indonesia harus memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem hutan di pulau-pulau kecil, salah satunya di Kepulauan Aru. Termasuk melaksanakan kebijakan yang melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam mengelola wilayah adatnya. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan telah menyatakan bahwa rencana pembukaan perkebunan tebu di Kepulauan Aru batal. Kemiringan lahan yang tidak cocok serta tidak ekonomisnya melakukan investasi perkebunan tebu di Kepulauan Aru menjadi faktor pertimbangan Menteri Kehutanan. Pernyataan ini disampaikan secara langsung di sela-sela acara jumpa pers pada … Continue reading →

  • Krisis Multi Dimensi di Kawasan Puncak dan Aksi Kolektif Multi Pihak untuk Penyelamatannya
    Krisis Multi Dimensi di Kawasan Puncak dan Aksi Kolektif Multi Pihak untuk Penyelamatannya

    Siaran Pers dalam Rangka memperingati Hari Bumi – Konservasi Hulu Cai Bogor, 22 April 2014. Perubahan dua wilayah perkebunan teh di Puncak disinyalir memperparah kerusakan tutupan lahan. Sejak pertama kali didirikan sejak jaman Belanda, luas perkebunan teh telah berkurang hingga setengahnya. Perubahan tutupan lahan di perkebunan teh menjadi villa telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Saat ini perubahan tutupan lahan ini telah berpengaruh nyata terhadap kemampuan wilayah Puncak sebagai Daerah Tangkapan Air. Kawasan puncak adalah hulu berbagai persoalan lingkungan sungai Ciliwung. Degradasi kawasan puncak dan menurunnya daya dukung lingkungan kawasan ini berdampak penting terhadap timbulnya berbagai persoalan lingkungan di hilir sungai ciliwung termasuk kota Jakarta. Berdasarkan informasi yang didapatkan selama pengumpulan … Continue reading →

  • Pemerintah Wajib Menyediakan Data dan Informasi untuk Pemantauan
    Pemerintah Wajib Menyediakan Data dan Informasi untuk Pemantauan

    Usulan Perubahan Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P. 68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Ringkasan Eksekutif Data dan Informasi adalah kebutuhan dasar bagi pemantau independen dalam melakukan pemantauan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun, sampai saat ini Pemantau Independen masih mengalami kesulitan dalam mengakses data dan informasi kehutanan. Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) selaku sekretariat nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), masih ditemukannya kelemahan dalam keberterimaan pihak pemerintah terkait pemberian data dan informasi. Kemudian, masih terdapat pejabat kehutanan di daerah yang belum sepenuhnya memahami SVLK. Maka dari itu, perlu ada jaminan hukum terkait data dan informasi untuk kepentingan pemantauan. … Continue reading →

  • Peringatan Hari Air Sedunia – Mari Bantu Masyarakat  Lokal untuk Turut Menjaga Lingkungan Sekitar
    Peringatan Hari Air Sedunia – Mari Bantu Masyarakat Lokal untuk Turut Menjaga Lingkungan Sekitar

    Siaran Pers – Konservasi Hulu Cai Bogor, 22 Maret 2014. Masyarakat lokal di wilayah Puncak, Bogor diminta untuk lebih aktif turut serta dalam menjaga lingkungannya. Pernyataan ini diungkapkan para penggiat lingkungan diwilayah Puncak dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia. Kondisi terkini, masyarakat lokal Puncak telah mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih dari lingkungannya. Padahal hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih (termasuk air bersih) adalah Hak Asasi Manusia, dan hak ini telah dijamin konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 28. Peringatan Hari Air Sedunia dilaksanakan setiap tanggal 22 Maret. Hari Air Sedunia dicetuskan pertama kali saat digelar United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau Konferensi Bumi oleh PBB … Continue reading →

  • The Last Rainforest in Aru Island Under Threat
    The Last Rainforest in Aru Island Under Threat

    Bogor, 11 March 2014. A 480,000 ha sugarcane plantation has been approved on the Aru Islands. The islands are located in Maluku, and comprise a total of 770,000 ha, of which 730,000 ha remain natural forest. In 2010, then Bupati (regent) of Aru Islands, Teddy Tengko, issued licenses, permits, and recommendations for the use of 480,000 ha as plantations for 28 companies. All companies are subsidiaries of the PT. Menara Group, a private company in the plantation sector. This was reinforced by then Governor of Maluku, Karel Albert Ralahalu, through a recommendation letter filed in July 2011. Forest Watch Indonesia (FWI) found that, based on Land Use Planns (RTRWK) for … Continue reading →

  • Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang
    Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang

    Siaran Pers – Krisis Aru Bogor, 11 Maret 2014. Perkebunan tebu seluas 480 ribu ha direncanakan dibuka di atas total 770 ribu ha daratan kepulauan Aru. Wacana ini sangat mengancam keberadaan sekitar 730 ribu ha hutan alam yang terdapat di Kepulauan Aru. Sejak awal tahun 2010 Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko telah mengeluarkan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 480 ribu ha untuk 28 perusahan yang seluruhnya berada dibawah bendera PT. Menara Group, sebuah perusahaan swasta nasional di sektor perkebunan. Kebijakan Bupati Aru tersebut diperkuat oleh Gubernur Maluku kala itu Karel Albert Ralahalu melalui Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan pada bulan juli 2011. Hasil … Continue reading →

  • Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

    Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen yang Bapak wujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan sebuah langkah maju. Kami menyadari bahwa perubahan iklim lebih disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bijak dalam pengelolaan sumberdaya alam yang kemudian turut berkontribusi dalam menghancurkan lingkungan. Kebijakan tersebut di atas bisa menjadi langkah awal yang baik dalam menjamin perlindungan hutan alam yang tersisa dan ekosistem lahan gambut. Hal ini sangat mendesak karena deforestasi, konversi … Continue reading →

  • Pengadilan Manipulatif Tandai Kejatuhan Sistem Kayu Legal
    Pengadilan Manipulatif Tandai Kejatuhan Sistem Kayu Legal

    Vonis ringan dijatuhkan Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, kepada seorang aparat polisi yang didakwa melakukan pembalakan liar, penyelundupan BBM dan pencucian uang. Keputusan mengejutkan ini menguatkan tudingan kegagalan Indonesia memberantas korupsi di sektor kehutanan, sekaligus bukti kuat praktik kamuflase yang disaksikan Environmental Investigation Agency (EIA) selama ini. Labora Sitorus, seorang polisi berpangkat rendah di Sorong, Papua Barat, akhir Februari lalu, dinyatakan bersalah dengan satu tuduhan: penyelundupan kayu ilegal. Ia dihukum dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta. Ia dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang, meski ada bukti yang menunjukkan transfer uang sebesar Rp 1,5 triliun yang melalui rekening bank pribadinya. Sebagian transaksi terkait pengiriman kayu dengan kapal, … Continue reading →

  • Flawed Court Case Highlights Failings of Legal Timber System
    Flawed Court Case Highlights Failings of Legal Timber System

    The shockingly lenient verdict handed down by a West Papua court to a police officer charged with illegal logging, fuel smuggling and money laundering is an appalling indictment of Indonesia’s utter failure to tackle corruption within the forestry sector and the strongest evidence of a cover-up that the Environmental Investigation Agency (EIA) has witnessed for a long time. Labora Sitorus, a low-ranking police officer based in Sorong, West Papua, was earlier this week found guilty of just one of the charges – illegal logging – and was sentenced to two years in prison and fined a mere US$4,000. He was acquitted of money laundering, despite evidence showing US$127 million passed … Continue reading →

  • Indonesia’s Forest Moratorium: Impacts and Next Steps
    Indonesia’s Forest Moratorium: Impacts and Next Steps

    Indonesia has taken a significant step toward improving management of forest resources through its moratorium on new licenses to convert primary natural forests and peat lands. By extending the initial moratorium for two more years until 2015, Indonesia has reaffirmed its commitment to sustainable development. In this paper WRI presents research on challenges to the implementation of the moratorium at the local level, and the state of ongoing governance reforms. Key Findings: Most local officials interviewed know little about the moratorium. The effectiveness of the moratorium is hampered by poor understanding of what lands the moratorium protects and what activities are prohibited in these areas. For example, five out of … Continue reading →

  • Panduan Pemantauan REDD+ oleh Masyarakat
    Panduan Pemantauan REDD+ oleh Masyarakat

    Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bundel Buku Panduan Pemantauan REDD+ yang dibuat oleh MFP (Multistakeholder Forestry Programme). Bundel buku tersebut terdiri dari lima bagian yang saling terkait, sehingga penting untuk membaca Buku Panduan Pemantauan REDD+ sebelum menggunakan Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+. Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mempermudah para pihak dalam pemantauan Prakondisi REDD+ di Indonesia. Dimulai dari melakukan identifikasi proses hingga pelaksanaan Prakondisi Proyek REDD+, terutama di tingkat tapak.

  • Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal
    Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal

    SIARAN PERS Bogor, 3 Oktober 2013. Penandatanganan VPA (Voluntary Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa telah dilakukan 30 September 2013. Banyak pihak berharap kesepakatan kemitraan sukarela ini, menjadi salah satu peluang untuk memperkuat penegakan hukum, menghentikan perdagangan kayu ilegal dan mendorong perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Setelah ditandatanganinya kesepakatan kemitraan sukarela ini, maka keseriusan Uni Eropa dan pemerintah Indonesia akan diuji dalam upaya pemberantasan penebangan dan perdagangan kayu ilegal. Tahapan berikutnya adalah melakukan ratifikasi oleh kedua pihak untuk memberikan landasan hukum bagi kesepakatan kemitraan sukarela ini. Setelah itu, maka seluruh produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa harus dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebagai bukti produk yang … Continue reading →

  • REDD+ Agency: Step Forward or Panic Move?
    REDD+ Agency: Step Forward or Panic Move?

    Civil Society Coalition to Save Indonesian Forests and Global Climate Jakarta (9/9) — After what seemed to be forever, on September 2, 2013 the President finally established a REDD+ Agency by Presidential Regulation No. 62/2013 on Managing Body for Reducing GHG Emissions from Deforestation and Forest and Peatland Degradation. The political process involved in establishing this Agency took more than 2 years, even longer than the establishment of some Laws. Despite the amount of time consumed, it is regrettable that the Regulation did not create any breakthrough for forest governance improvement, protection and fulfillment of human rights, and forest and peatland restoration. The Coalition raises big questions worth examining both … Continue reading →

  • Hari Sungai Nasional, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab atas Kerusakan Ciliwung
    Hari Sungai Nasional, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab atas Kerusakan Ciliwung

    SIARAN PERS Bogor, 25 Juli 2013. Pemerintah telah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional. Ciliwung Institute dan Forest Watch Indonesia mendesak pemerintah dan para pihak untuk bertanggung jawab atas rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Pada tanggal 27 Juli 2013 penggiat Ciliwung akan menyelenggarakan dialog “Mari Bicara Perspektif Ciliwung” di Jakarta. Pada dialog ini, pihak pemerintah selaku penentu kebijakan akan diundang dan diharapkan dapat menghasilkan aksi tindak lanjut dan solusi yang nyata untuk perbaikan Ciliwung. Pada tahun 2012, FWI memaparkan hasil temuannya terkait kondisi tutupan hutan di DAS Ciliwung yang tersisa tinggal 12 persen dari total luas Kawasan DAS yang mencapai 29 ribu hektar. Kondisi ini tidak sesuai … Continue reading →

  • Moratorium Bukan Sekedar Harus Diperpanjang

    SIARAN PERS Bogor, 23 Mei 2013. Masa berlaku moratorium izin kini telah diperpanjang, keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut harus lebih implementatif dan konstruktif. Penerapan kebijakan penundaan pemberian izin baru sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menekan laju kehilangan hutan memasuki babak kedua. Pemerintah terutama Kementerian Kehutanan harus lebih serius dalam menjalankan mandatnya demi mencegah kehilangan hutan di wilayah moratorium izin. Pengalaman selama dua tahun, harus menjadi cermin untuk melaksanakan inpres perpanjangan ini ke depan. Pemerintah dan para pihak mesti sadar bahwa indikator keberhasilan adalah tercapainya keselamatan hutan, dan bukan … Continue reading →

  • Petaka Akibat Karut Marut Sistim Perizinan di Kabupaten Kutai Timur
    Petaka Akibat Karut Marut Sistim Perizinan di Kabupaten Kutai Timur

    SIARAN PERS Bogor, 15 April 2013. Dikeluarkannya izin lokasi dan persetujuan ijin usaha oleh Bupati Kutai Timur kepada perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batubara, serta surat rekomendasi untuk lokasi konsesi HTI (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman) mengakibatkan rusaknya hutan adat dan sumber-sumber penghidupan masyarakat di wilayah Desa Long Bentuq. Fakta lapangan menunjukkan adanya penggusuran lahan dan hutan di wilayah Desa Long Bentuq yang terjadi sejak tahun 2006 oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Hamparan Perkasa Mandiri (PT. HPM), PT. Kaltim Agro Mandiri (PT. KAM), PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) dan PT. Gemilang Sejahtera Abadi (PT. GSA). Sejak awal beroperasinya keempat perusahaan ini tidak mendapatkan persetujuan … Continue reading →

  • Pertahankan Hutan Adat Yang Tersisa
    Pertahankan Hutan Adat Yang Tersisa

    Karut Marut Sistim Perizinan Pemerintah Kutai Timur Konflik lahan yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara merupakan permasalahan serius yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan pemerintah Republik Indonesia. Masuknya perusahaan HPH, HTI, perkebunan sawit, dan tambang batubara berdampak pada hancurnya areal hutan dan tatanan sosial masyarakat Desa Long Bentuq. Menurut sejarah sejak abad 15 hingga akhirnya ditetapkan menjadi desa pada tahun 1918, masyarakat Long Bentuq sudah menduduki kawasan hutan dan berinteraksi dengan alam melalui kegiatan berburu dan meramu. Diawali dengan mulai beroperasinya perusahaan HPH pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2006, beberapa investor mulai tertarik dan berlomba-lomba masuk Kecamatan Busang karena kekayaan alamnya yang melimpah … Continue reading →

  • Cabut Sertifikat SVLK yang diperoleh APP dan APRIL Group
    Cabut Sertifikat SVLK yang diperoleh APP dan APRIL Group

    Pekanbaru, 27 Februari 2013. Diperiksanya 14 perusahaan terkait kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumah pejabat tinggi dan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal merupakan fakta bahwa upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang. Fakta menarik lainnya, dari 14 perusahaan tersebut terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh sertifikat dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)-salah satu alat/aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya perbaikan sistem tata kelola kehutanan di Indonesia. JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) mempertanyakan sertifikat yang didapat perusahaan itu serta pihak-pihak yang mengeluarkan sertifikasi tersebut.

  • Mendorong Terciptanya Pelaksanaan Tata Kelola Hutan yang Baik (Good Forest Governance) di Indonesia

    Kondisi tata kelola pemerintah di Indonesia khususnya di bidang pengelolaan hutan telah menjadi tantangan tersendiri, dengan kawasan hutan di seluruh Indonesia sebanyak ± 130 juta Ha atau setara dengan 60% seluruh daratan di Indonesia, tata kelola kehutanan menjadi aspek yang perlu untuk diperhatikan. BAPPENAS pada tahun 2000 telah melakukan analisa dan menemukan bahwa hampir seluruh aspek governance menjadi faktor penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia. Merespon kondisi ini, kemudian Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia, yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, ICEL, FWI, HuMa, Sekala, Telapak, Yayasan Santiri, Gema Alam NTB dan JARI-Kalteng, melakukan kajian penilaian terkait pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan. Sejak tahun 2010, jaringan ini memulainya dengan menyusun … Continue reading →

  • JPIK Sumatera Selatan: Tolak Sertifikat PT. RHM
    JPIK Sumatera Selatan: Tolak Sertifikat PT. RHM

    Pada tanggal 18 Oktober 2012 PT Equality Indonesia telah memberikan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) kepada PT. RHM. Pemberian sertifkat ini hanya berlandaskan prosedur formal berbasis dokumen yang telah disiapkan sedemikian rupa oleh pihak perusahaan tanpa melihat fakta lapangan yang sesungguhnya. Berdasarkan fakta dari hasil pemantauan lapangan yang telah kami lakukan tidaklah pantas perusahaan ini mendapatkan sertifikat. Berikut beberapa alasan penting yang melatari penolakan pemberian sertifikat kepada PT. RHM: Penerbitan SK No. 90/Menhut-II/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberian IUPHHK Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Rimba Hutani Mas Atas Areal Hutan Produksi + 67.100 Ha di Propinsi Sumatera Selatan terindikasi telah dilakukan secara melanggar hukum. Indikasi pelanggaran hukum … Continue reading →

  • Greenpeace Mendesak Presiden SBY Fokus pada Perlindungan Hutan dengan Memperkuat Moratorium
    Greenpeace Mendesak Presiden SBY Fokus pada Perlindungan Hutan dengan Memperkuat Moratorium

    Jakarta, 13 December 2012 – Hari ini Greenpeace mendesak Presiden Indonesia Yudhoyono dan pemerintahannya untuk mengutamakan perlindungan hutan di tahun terakhir jabatannya dengan memperkuat dan memperpanjang waktu pelaksanaan moratorium deforestasi yang akan berakhir pada 20 Mei 2013. Dalam konferensi pers di Jakarta, Greenpeace dan Forest Watch Indonesia memaparkan setumpuk kasus yang memperlihatkan perlunya memperpanjang moratorium dan penilaian atas kemajuan moratorium serta analisa peta moratorium terakhir yang menggunakan riset lapangan terbaru untuk menyoroti perbaikan. Meski Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah mengusulkan perpanjangan moratorium kepada Presiden Yudhoyono, sejumlah bukti menunjukkan bahwa industri dan kementrian terus melobi untuk mencegahnya. “Inpres moratorium telah tertunda 5 bulan yang membuatnya menjadi lemah akibat lobi ketat sektor … Continue reading →

  • LP & VI Wajib Bersikap Independen dalam Penilaian SVLK
    LP & VI Wajib Bersikap Independen dalam Penilaian SVLK

    Siaran Pers Bogor, 11 Desember 2012. Pemantauan yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) di empat lokasi, masih menemukan titik kelemahan dari proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI). Penilaian terhadap kinerja unit manajemen hutan oleh LP & VI harus memiliki independensi dan dilakukan secara komperhensif sesuai dengan fakta di lapangan sehingga dapat mendorong perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Pertemuan multi pihak yang diselenggarakan oleh FWI dan JPIK pada 11 Desember 2012 dan dihadiri oleh Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Sertifikasi, serta dari Kementerian Kehutanan, memaparkan temuan-temuan dari kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK. Pemantauan difokuskan pada 3 (tiga) … Continue reading →

  • Moratorium Hutan Indonesia dan Politik Perijinan Sumber Daya Hutan
    Moratorium Hutan Indonesia dan Politik Perijinan Sumber Daya Hutan

    Bogor, 20 November 2012. Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) Revisi III yang telah direvisi oleh 5 Kementerian/Lembaga telah dirilis oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 6315/Menhut-VII/IPSDH/2012. Kegiatan revisi PIPIB ini merupakan salah satu amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata-kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Harus dipahami bahwa peta indikatif hanyalah sebuah referensi untuk melakukan pengawasan terkait pemberian ijin baru. Dengan demikian penerbitan peta ini harus paralel dengan pembenahan prosedur perijinan yang menjadi faktor penting dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Kebijakan moratorium yang sudah berjalan selama satu setengah tahun dan akan segera berakhir Mei 2013, … Continue reading →

  • Indonesia dan Uni Eropa Harus Tegas   dalam Memastikan Perdagangan Produk Kayu secara Legal
    Indonesia dan Uni Eropa Harus Tegas dalam Memastikan Perdagangan Produk Kayu secara Legal

    Bogor, 25 Oktober 2012. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menegaskan perlu dilakukan pengecekan di Uni Eropa terhadap produk kayu yang diimpor guna memastikan bahwa produk kayu yang dapat diterima adalah yang jelas asal usul pemanenannya dan terjamin legalitasnya. Pernyataan JPIK tersebut disampaikan berkenaan dengan pelaksanaan shipment test yang melibatkan 17 perusahaan yang dilakukan di 4 (empat) pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Belawan di Medan. Kegiatan shipment test tersebut dilakukan pada 15 Oktober 2012 sampai dengan akhir November 2012 yang ditujukan ke 9 negara anggota UE. Kegiatan shipment test merupakan bagian dalam perundingan Indonesia-Uni Eropa terkait … Continue reading →

  • Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

    Jakarta,  5 September 2012.  Setelah berjalan sekitar tiga tahun, kajian tentang tata kelola hutan (forest governance) oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) Indonesia telah mendekati tahap akhir.  Instrumen penilaian berupa dokumen Kriteria dan Indikator versi 2.0 telah digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tata kekola hutan di provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah diharapkan menindaklanjuti rekomendasi penilaian melalui tindakan-tindakan aksi untuk perbaikan tata kelola di sektor kehutanan di Indonesia (from research to action). Inisiatif penilaian atas  kondisi tata kelola kehutanan  ini muncul sebagai respon atas semakin besarnya perhatian dunia internasional terhadap praktik pengelolaan hutan hujan tropis yang mempengaruhi konsentrasi emisi gas rumah kaca, baik sebagai emitter (penyumbang) maupun … Continue reading →

  • Kawasan Lindung Puncak Hancur, Pemerintah diminta Bertanggung Jawab
    Kawasan Lindung Puncak Hancur, Pemerintah diminta Bertanggung Jawab

    Bogor, 10 Agustus 2012. Pemerintah diminta untuk lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan daerah tangkapan air di Puncak. Pernyataan ini diungkapkan oleh Forest Watch Indonesia berdasarkan hasil pantauan terhadap perubahan tutupan hutan di wilayah Puncak. Ditemukan sejumlah penyimpangan atas aturan hukum dan fungsi lindung di kawasan Puncak. Kawasan Puncak di Bogor selama ini telah ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional. Kawasan ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi wilayah pertanian, pemukiman, dan industri di Bogor, Depok, Jakarta dan Bekasi. Sekalipun telah ditetapkan secara nasional, ternyata kini masih menyisakan sejumlah perdebatan serta pertentangan aturan di tingkat Pemerintah. Di balik pertentangan aturan tersebut, ternyata tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana situasi sesungguhnya yang … Continue reading →

  • Hilangnya Fungsi Kawasan Lindung di Puncak Bogor
    Hilangnya Fungsi Kawasan Lindung di Puncak Bogor

    Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor memegang peranan yang sangat vital bagi banyak daerah yang berada di bawahnya. Seluruh daerah Puncak di Kabupaten Bogor merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi dan Citarum. Lebih khusus lagi, Kawasan Hutan Lindung Puncak menjadi penyedia air utama untuk 3 DAS, yaitu Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum. Kawasan ini berperan mengairi daerah-daerah lumbung pangan Jawa Barat di Jonggol, Kelapa Nunggal (Kabupaten Bogor), dan terutama persawahan di Pantura (Kabupaten Bekasi dan Karawang).

  • Peta Moratorium tidak jelas, nasib ekosistem hutan dan lahan gambut dipertaruhkan

    Setahun berjalannya moratorium atas ijin baru di hutan alam dan lahan gambut ternyata masih menyisakan persoalan.  Upaya perbaikan (revisi) atas peta moratorium tersebut ternyata berujung kritikan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia.  Tarik-menarik kepentingan antar instansi dan lembaga pemerintah masih mewarnai upaya perbaikan peta tersebut. Revisi kedua dari Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) telah dikeluarkan oleh dua lembaga Pemerintah yang berbeda, yaitu Satgas REDD+ tanggal 21 Mei 2012 dan Kementerian Kehutanan pada tanggal 24 Mei 2012.  Kedua peta tersebut ternyata memaparkan perbedaan  terkait luasan wilayah moratorium. Satgas REDD+ mengemukakan penambahan, sementara Kementerian Kehutanan justru mengemukakan pengurangan atas luasan wilayah moratorium. Ketidakjelasan terbitnya dua versi PIPIB tersebut berpotensi besar … Continue reading →

  • Moratorium Berbasis Capaian

    Tahun lalu tepatnya pada tanggal 21 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan INPRES No. 10/2011 tentang penundaan ijin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan. 21 Mei, 2012, setahun dikeluarkannya INPRES No. 10/2011 tersebut, sebuah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan sampai sejauh mana komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui INPRES itu dalam melindungi hutan alam. Siaran Pers – 21 Mei, 2012 Sebuah Tuntutan Penyelamatan Hutan dan Lahan Gambut Jakarta, 21 Mei 2011 – Memanfaatkan momentum setahun pelaksanaan INPRES No. 10/2011 (tentang penundaan ijin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan) … Continue reading →

  • Produk Kertas APP dan APRIL Tercemar Skandal Korupsi
    Produk Kertas APP dan APRIL Tercemar Skandal Korupsi

    Siaran Pers Bersama KOALISI LSM ANTI MAFIA HUTAN –Belum satupun perusahaan terkait korupsi dan suap dibawa ke pengadilan– Jakarta, 4 Mei 2012 – Dua tahun silam, 22 April 2010, Koalisi LSM melaporkan adanya 12 pejabat publik termasuk Gubernur Riau dan mantan Menteri Kehutanan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan keterlibatan dalam kasus penebangan hutan di Riau. Saat ini, empat pejabat pemerintah di Provinsi Riau telah divonis dan seorang ditahan oleh penegak hukum atas dakwaan menerima suap dalam izin penebangan hutan alam yang diberikan kepada perusahaan kelompok Asia Pulp & Paper (APP) serta Asian Pacific Resources International Limited (APRIL) yang memasok kayu bagi dua pabrik … Continue reading →

  • Indikator Tata Kelola Kehutanan Versi 2.0 Dan Panduan Penggunaan
    Indikator Tata Kelola Kehutanan Versi 2.0 Dan Panduan Penggunaan

    Kebutuhan terhadap kerangka metodologis yang komprehensif untuk melakukan penelitian terhadap kondisi tata kelola (governance) sektor kehutanan telah lama dirasakan oleh pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Oleh karenanya, tidak dapat disangkal jika Indonesia sebagai negara dengan tutupan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia juga memiliki kebutuhan atas perangkat penilaian yang mampu memberikan hasil penilaian yang komprehensif mengenai kondisi pelaksanaan tata kelola atau penyelenggaraan kehutanan saat ini. Gambaran mengenai kondisi aktual dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi persoalan dalam tata kelola untuk kemudian merumuskan strategi reformasi kebijakan. Sementara itu pelaku usaha di sektor kehutanan dapat menggunakannya sebagai alat untuk melihat kelayakan investasi serta menganalisis resiko-resiko yang mungkin muncul. Serta yang … Continue reading →

  • Potret Hutan Indonesia: 15,2 Juta Ha Hutan Telah Hilang
    Potret Hutan Indonesia: 15,2 Juta Ha Hutan Telah Hilang

    Bogor, 27 Juli 2011. Hari ini sebuah laporan berjudul “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009” telah diluncurkan oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Laporan tersebut menyajikan hasil analisis yang dilakukan pada periode tahun 2000-2009 terhadap tutupan hutan Indonesia serta kinerja pengelolaan pada areal berhutan yang dikenai izin pengusahaan seperti hutan tanaman, perkebunan sawit, dan pertambangan. Sekitar 15,2 juta hektar hutan di Indonesia telah hilang (terdeforestasi) dengan kecepatan 1,5 juta hektar per tahun. Laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009 yang diluncurkan ini secara gamblang mengemukakan bahwa pada tahun 2009 luas hutan di Indonesia hanya tersisa sekitar 46,3% atau seluas 88 juta hektar, sekitar 10,8 juta hektar diantaranya berupa hutan … Continue reading →

  • Peraturan Tata Ruang Pulau Kalimantan Berpotensi Memusnahkan 3 Juta Hektar Hutan Kalteng

    Bogor, 8 Maret 2012 – Dua LSM pemantau hutan mensinyalir terjadinya ancaman yang semakin besar terhadap keutuhan kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Ancaman ini terjadi menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Kedua organisasi ini menyerukan dan meminta Pemerintah agar meninjau kembali peraturan tersebut sebelum kerusakan hutan semakin meluas. Pada tanggal 5 Januari 2012 lalu, telah terbit sebuah peraturan baru yang mengatur rencana penataan ruang di lingkup pulau. Rencana penataan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut, disebutkan adanya batas minimal perlindungan Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung bervegetasi sebesar 45% dari luas Pulau … Continue reading →

  • Penghitungan Karbon
    Penghitungan Karbon

    Hutan sebagai sebuah ekosistem alami memilikiperan penting dalam siklus dinamika karbon.Hutan memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dan mengontrol pelepasannya ke udara. Pohon di hutan mampu menyerap karbondioksida (CO2) untuk fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk karbohidrat pada kantong karbon di akar, batang, dan daun sebelum dilepaskan kembali ke atmosfer. Hal ini menimbulkan keterkaitan antara biomassa hutan dengan kandungan karbon. Hutan memiliki setidaknya empat kolam karbon ; Biomassa Atas Permukaan (Aboveground Biomass), Biomassa Bawah Permukaan (Underground Biomass), Bahan Organik Mati, dan Kandungan Karbon Organik Tanah. Semua komponen vegetasi hutan termasuk pohon dan strata tumbuhan bawah termasuk dalam biomassa permukaan. Sedangkan akar termasuk dalam biomassa bawah permukaan selain kandungan organik tanah yang memiliki … Continue reading →

  • Peta Perubahan tutupan Hutan Kalimantan 1985-2006
    Peta Perubahan tutupan Hutan Kalimantan 1985-2006

    Peta dalam bentuk PDF yang terdapat dalam laman ini merupakan peta dari CD Interaktif Peta Perubahan tutupan Hutan Sumatera dan Kalimantan yang diproduksi pada tahun 2010. Peta ini di produksi dengan format Geo Spatial PDF yang dapat di buka dengan program pembaca PDF (contohnya Adobe Reader). Peta dengan format Geo Spatial PDF memiliki feature untuk melihat, mengaktifkan atau menonaktifkan list layer tersedia dan atau melihat isi tabel data yang sudah ter-embedded didalamnya. 1. Secara default file pdf yang dibuka akan memuat semua layer yang tersedia. 2. Untuk melihat masing-masing Layer dapat digunakan menu “Layer” yang berada pada posisi kanan atas dibawah menu “page” yang di lambangkan dengan icon 2 buah … Continue reading →

  • Peta Perubahan tutupan Hutan Sumatera 1985-2006
    Peta Perubahan tutupan Hutan Sumatera 1985-2006

    Peta dalam bentuk PDF yang terdapat dalam laman ini merupakan peta dari CD Interaktif Peta Perubahan tutupan Hutan Sumatera dan Kalimantan yang diproduksi pada tahun 2010. Peta ini di produksi dengan format Geo Spatial PDF yang dapat di buka dengan program pembaca PDF (contohnya Adobe Reader). Peta dengan format Geo Spatial PDF memiliki feature untuk melihat, mengaktifkan atau menonaktifkan list layer tersedia dan atau melihat isi tabel data yang sudah ter-embedded didalamnya. 1. Secara default file pdf yang dibuka akan memuat semua layer yang tersedia. 2. Untuk melihat masing-masing Layer dapat digunakan menu “Layer” yang berada pada posisi kanan atas dibawah menu “page” yang di lambangkan dengan icon 2 buah … Continue reading →

  • Dimana Letak REDD
    Dimana Letak REDD

    Intip Hutan-Mei 2010 Oleh: Hariadi Kartodihardjo Kebijakan dan kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh hasil-hasil pertemuan internasional atau ide dari lembaga-lembaga donor, misalnya dikembangkannya sertifikasi hutan, perhutanan sosial, program kehutanan multipihak, konservasi hutan yang berni lai tinggi, pemberantasan illegal logging, sertifikasi legalitas kayu, serta pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengurangan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Berbagai inisiatif tersebut seolah-olah telah menjadi arus utama pembangunan kehutanan selama ini. Ide-ide pembaruan lainnya, terutama yang digagas oleh pemerintah dan konstituen lokalnya, tidak pernah menjadi percaturan pembicaraan kehutanan secara nasional, misalnya pengembangan silvikultur intensif, hutan tanaman untuk rakyat, maupun pembangunan organisasi pengelolaan hutan (KPH) di tingkat tapak/lapangan. … Continue reading →

  • Komitmen Penguranan Emisi Indonesia itu masih Business As Usual
    Komitmen Penguranan Emisi Indonesia itu masih Business As Usual

    Intip Hutan-Mei 2010 Oleh : Yuyun Indradi/ Anggota Forest Watch Indonesia Dari Pittsburgh ke Kopenhagen “We are devising an energy mix policy including LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry) that will reduce our emissions by 26 percent by 2020 from BAU (Business As Usual). With international support, we are confident that we can reduce emissions by as much as 41 percent. This target is entirely achievable because most of our emissions come from forest related issues, such as forest fires and deforestation. We are also looking into the distinct possibility to commit a billion ton of CO2 reduction by 2050 from BAU. We will change the status of … Continue reading →

  • Kiamat Itu Datang dari Kopenhagen
    Kiamat Itu Datang dari Kopenhagen

    Intip Hutan-Mei 2010 Oleh : Bernardus Steni 2012 kata penanggalan suku Maya, waktu dunia akan berakhir. Semua berhenti, tidak ada lagi asa yang tersisa. Di Copenhagen pada awal perundingan asa itu masih ada. Sejak perundingan perubahan iklim berjalan terseok-seok, jutaan penduduk bumi berharap Copenhagen menjadi titik balik perdebatan perubahan iklim yang tak kunjung ketemu antara berbagai pihak, terutama antara negara maju dengan negara berkembang. Harapan tersebut diartikulasikan dengan jitu oleh kampanye perubahan iklim di kota ini “Hopenhagen”, plesetan Copenhagen yang mewakili harapan banyak pihak. Harapan tertempel di setiap tempat-tempat strategis, dia menyebar, membuat banyak orang berpikir soal hari esok yang tidak boleh merana dan membuat masa lalu menjadi tak berarti. … Continue reading →

  • Monitoring Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Areal Rencana Demonstrasi REDD
    Monitoring Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Areal Rencana Demonstrasi REDD

    Intip Hutan-Mei 2010 Forest Watch Indonesia bersama HuMA dan JKPP melakukan kerjasama untuk memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyajian dan analisis tumpang tindih pemanfaatan hutan dan monitoring sistem tenure dalam demonstrasi REDD. Analisis tenure ini juga dijadikan sebagai monitoring proses implementasi model REDD yang lagi berkembang di Indonesia berkaitan dengan hak-hak masyarakat, terutama hak-hak atas tanah/lahan. Penyajian dan analisis tumpang tindih pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan untuk memberikan informasi yang berimbang dengan berbagai inisiatif yang berkembang saat ini dalam mendukung proses-proses negosiasi pada tingkat masyarakat adat/lokal. Pengembangan analisis data dan tumpang tindih kawasan hutan sebagai awal model analisis untuk memahami konflik tenure di site-site yang menjadi areal demonstasi REDD. Hal … Continue reading →

  • Inisiasi Kebijakan REDD di Indonesia; Menunggu Asa atau Masalah
    Inisiasi Kebijakan REDD di Indonesia; Menunggu Asa atau Masalah

    Intip Hutan-Mei 2010 Oleh : Putra Agung Kebijakan perubahan deforestasi iklim global mengidentifikasikan bahwa deforestasi dan degradasi hutan sebagai salah satu sumber utama gas rumah kaca. Emisi karbon dari perubahan tata guna lahan diperkirakan sebesar seperlima dari total emisi global dunia saat ini. Oleh karena banyak pihak yang menganggap bahwa dengan menjaga tutupan hutan yang masih ada adalah suatu pilihan untuk mitigasi perubahan iklim. Anggapan tersebut melahirkan suatu skema mitigasi perubahan iklim yang menjadikan sektor kehutanan sebagai pemain utama dengan lahirnya skema REDD (Reducing Emission from deforestation and Forest Degradation). Saat ini REDD dianggap sebagai komponen penting untuk perlindungan global terhadap perubahan iklim yang nantinya pada tahun 2012 akan menggantikan … Continue reading →

  • KPK Harus Bongkar Praktik Mafia Kehutanan
    KPK Harus Bongkar Praktik Mafia Kehutanan

    Pernyataan Pers Bersama PPNS Dephut, Polisi, dan Kejaksaan terbukti gagal menangkap para dalang terorganisir (masterminds) perusakan hutan Indonesia. PPATK pun sama saja. Karenanya, KPK menjadi harapan terakhir. Perusakan hutan Indonesia berlangsung secara sistematis, massif, dan terorganisir. Illegal logging dikendalikan oleh para penjahat kelas kakap dan antarnegara (trans-national crime). Perusakan yang lebih parah terjadi oleh konversi hutan illegal yang digerakkan oleh para investor nakal dengan dibantu para pejabat. Konversi ini dilakukan dengan merubah hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Konversi illegal ini terjadi di seluruh propinsi di Indonesia. Di Kalimantan Tengah, 7,8 juta hektar hutan telah berubah menjadi kebun sawit, areal tambang, dan bentang alam lainnya yang bukan hutan (Laporan Tim Terpadu Revisi … Continue reading →

  • BONGKAR PRAKTEK MAFIA KEHUTANAN
    BONGKAR PRAKTEK MAFIA KEHUTANAN

    Pernyataan Pers Bersama Hutan Indonesia dirusak secara sistematis dan terorganisir oleh para pejabat dan investor nakal. Aksi mafia kehutanan ini terorganisir dan terjadi di seluruh Indonesia. Praktek korupsi di sektor kehutanan terjadi di seluruh Indonesia. Praktek ini tidak hanya illegal logging, tapi juga korupsi perizinan yang mengakibatkan hilangnya hutan (deforestasi). Deforestasi terjadi terutama karena praktek konversi dan alih fungsi kawasan hutan yang melanggar aturan (illegal). Konversi dilakukan dengan merubah hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Di Kalimantan Tengah, 7,8 juta hektar hutan telah berubah menjadi perkebunan sawit, areal tambang, dan bentang alam lainnya yang bukan hutan (Laporan Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalteng, 2009). Bappeda Propinsi Lampung menyebutkan bahwa lebih dari 80 … Continue reading →

  • Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Kapuas Hulu, Kapuas dan Ketapang
    Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Kapuas Hulu, Kapuas dan Ketapang

    Peta interaktif tentang tumpang tindih pengelolaan sumberdaya alam di Kapuas Hulu dan Ketapang merupakan produk studi kolaboratif yang dilakukan oleh FWI-HuMA-JKPP pada tahun 2009-2010. Peta interaktif ini memuat layer dengan tema beragam yaitu: Peta Kondisi tutupan Hutan, Peta Batas Administrasi, Peta Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit, Peta Konsesi HPH, Peta wialyah Adat, Peta Alokasi REDD Dan Hasil Proses Ground truth (Survei) Lapangan menggunakan GPS dan Pemandu Lapangan.   Metode: Data-data spasial dan non spasial yang berhasil di kumpulkan kemudian di analisis dengan metode overlay 2 tema untuk melihat luas overlap/tumpang tindih areal yang di cadangankan maupun yang telah di bebani Hak dengan areal lainnya, termasuk di dalamnya kawasan adat. Proses survei … Continue reading →

  • Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Ketapang
    Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Ketapang

    Studi tataguna hutan dan lahan pada Kabupaten Ketapang dilakukan oleh FWI-HUMA-JKPP sebagai salah satu penelitian tentang penggunaan ruang dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi penggunaan kawasan pada Kabupaten Ketapang terkait dengan pengalokasian lokasi REDD yang ternyata sebagian berada pada kawasan yang sudah terbebani Hak seperti:konsesi Perkebunan, dan kosesi HPH. Kondisi terkini yang terpantau dilapangan menunjukan bahwa terdapat tumpang tindih penggunaan kawasan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum diberikannya perijian baru dalam bentuk apapun. Selain hal tersebut, pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat juga seharunya dipertimbangkan sebelum dilakukannya deliniasi kawasan untuk kepentingan tataguna apapun. Kondisi tumpang tindih tataguna tersebut dapat digambarkan secara interaktif seperti pada … Continue reading →

  • Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Kapuas
    Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Kapuas

    Studi tataguna hutan dan lahan pada Kabupaten Kapuas dilakukan oleh FWI-HUMA-JKPP sebagai salah satu penelitian tentang penggunaan ruang dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi penggunaan kawasan pada Kabupaten Kapuas terkait dengan pengalokasian lokasi REDD yang ternyata sebagian berada pada kawasan yang sudah terbebani Hak seperti:konsesi Perkebunan, dan kosesi HPH. Gambar I: Kondisi Tataguna lahan dan Hutan Kapuas For the cool interactive map, you need to install Adobe Flash Player Pada kabupaten Kapuas, konflik tataguna lahan antara perusahaan dan masyarakat Adat, relatif tidak terlihat secara spasial. Hal ini di karenakan tidak overlapnya kawasan kelola masyarakat dengan kawasan yang dikelola perusahaan.

  • Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Kapuas Hulu
    Analisa Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Kapuas Hulu

    Studi tataguna hutan dan lahan pada Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh FWI-HUMA-JKPP sebagai salah satu penelitian tentang penggunaan ruang dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi penggunaan kawasan pada Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan pengalokasian lokasi REDD yang ternyata sebagian berada pada kawasan yang sudah terbebani Hak seperti:konsesi Perkebunan, dan kosesi HPH.Kondisi terkini yang terpantau dilapangan menunjukan bahwa terdapat tumpang tindih penggunaan kawasan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum diberikannya perijian baru dalam bentuk apapun. Selain hal tersebut, pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat juga seharunya dipertimbangkan sebelum dilakukannya deliniasi kawasan untuk kepentingan tataguna apapun.Kondisi tumpang tindih tataguna tersebut dapat digambarkan secara interaktif seperti pada … Continue reading →

  • Catatan Singkat Potret Keadaan Hutan Indonesia dan Kinerja Pelaku di Sektor Kehutanan
    Catatan Singkat Potret Keadaan Hutan Indonesia dan Kinerja Pelaku di Sektor Kehutanan

  • Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional
    Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional

    Perihal : Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional Kepada Yth, Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara R.I Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta 10110 Telp: (021)3845627, 3442327, 3451069 Fax: (021)3451069, 3849061 Dengan Hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya menghadapi perubahan iklim seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Bapak di forum G20 di Pittsburgh pada bulan September 2009. Kami mencatat Bapak menyatakan dengan tegas “We are devising an energy mix policy including LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) that will reduce our emission by 26 percent by 2020 from BAU … Continue reading →

  • the Indonesian Forests Condition and the Performance of Stakeholders in Forestry
    the Indonesian Forests Condition and the Performance of Stakeholders in Forestry

  • Community Logging Sebagai Penyerap dan Penyimpan Karbon – Sebuah Model dari Kabupaten Konawe Selatan
    Community Logging Sebagai Penyerap dan Penyimpan Karbon – Sebuah Model dari Kabupaten Konawe Selatan

  • Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009
    Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009

    Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia dan ditempatkan pada urutan ke-2 dalam hal tingkat keanekaragaman hayatinya. Hutan Indonesia memberikan manfaat berlipat ganda, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada manusia untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Ironinya, pertumbuhan sektor kehutanan yang sangat pesat dan menggerakkan ekspor bagi perekonomian di tahun 1980-an dan 1990-an dicapai dengan mengorbankan hutan karena praktik kegiatan kehutanan yang tidak lestari. Konsekuensinya, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang emisi terbesar ketiga di dunia yang berasal dari penebangan hutan yang berlebihan dengan laju deforestasi mencapai 2 juta ha per tahun. Saat ini berkembang REDD-Plus sebagai inisiatif global yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon yang berasal … Continue reading →

  • Cabut Kebijakan Perpanjangan Batas Waktu Penggunaan Kayu Dari Hutan Alam Untuk Industri Pulp Sampai 2014
    Cabut Kebijakan Perpanjangan Batas Waktu Penggunaan Kayu Dari Hutan Alam Untuk Industri Pulp Sampai 2014

    Bogor, 13 Januari 2009. Kebijakan pemerintah terkait batas waktu penggunaan kayu dari hutan alam untuk industri pulp sampai tahun 2009 ternyata diperpanjang sampai tahun 2014. Industri pulp sampai saat ini masih mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan alam untuk menutup defisit bahan baku dari HTI. Forest Watch Indonesia (FWI) melihat kebijakan ini akan semakin memperburuk kondisi hutan. Oleh karena itu pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut dan menetapkan kebijakan penghentian bahan baku kayu dari hutan alam untuk industri pulp serta merasionalisasi kapasitas industri pulp sesuai dengan kemampuan HTI-nya. Wirendro Sumargo, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan, “Selama ini pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan sektoral yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, eksploitatif … Continue reading →

  • STOP Penggunaan Kayu Dari Hutan Alam Untuk Industri Pulp
    STOP Penggunaan Kayu Dari Hutan Alam Untuk Industri Pulp

    Bogor, 6 Januari 2009. Defisit bahan baku dua raksasa pulp RAPP dan IKPP merupakan akar masalah penyebab kerusakan hutan di Riau. Kedua perusahaan ini sampai saat ini masih mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan alam untuk menutup defisit bahan baku dari HTI. Oleh karena itu Forest Watch Indonesia (FWI) mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk menghentikan penggunaan bahan baku kayu dari hutan alam untuk industri pulp. Dan meminta kedua perusahaan tersebut melakukan rasionalisasi kapasitas pabrik sesuai dengan kemampuan pasokan bahan baku dari HTI-nya. Wirendro Sumargo, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan, “Selama ini pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan sektoral yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, eksploitatif dan tidak … Continue reading →

  • Lembaga Ekolabel Indonesia Harus Hentikan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Pada Konsesi Hutan Tanaman Industri
    Lembaga Ekolabel Indonesia Harus Hentikan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Pada Konsesi Hutan Tanaman Industri

    Bogor, 9 Pebruari 2009. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) harus berhenti mengeluarkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) bagi perusahaan HTI yang melakukan konversi hutan alam atau membuka ekosistem gambut ketika membangun hutan tanamannya, demikian diserukan 2 LSM lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Telapak hari ini. LEI yang baru saja menyelenggarakan kongres keduanya di Bogor telah mengeluarkan sertifikasi PHTL kepada dua perusahaan HTI. Kedua perusahaan tersebut adalah PT. RAPP di Riau dan PT.WKS di Jambi yang dalam prakteknya melakukan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman di areal konsesinya. Sebagian areal konsesi kedua perusahaan ini juga terbukti berada pada ekosistem gambut. Wirendro Sumargo, Direktur Eksekutif FWI mengatakan, “Selama ini sertifikasi PHTL … Continue reading →

  • Penghitungan Potensi Karbon di Kawasan Hutan Pengeloaan oleh Masyarakat secara Lestari dan Berkelanjutan
    Penghitungan Potensi Karbon di Kawasan Hutan Pengeloaan oleh Masyarakat secara Lestari dan Berkelanjutan

    PENGHITUNGAN BIOMASSA & POTENSI KARBON Studi Kasus : Kawasan Kelola SHK Lestari di Tahura Wan Abburrachman dan Kawasan Kelola Masyarakat di Pekandangan, Way Seputih, Propinsi Lampung Hasil penghitungan karbon yang dilakukan pada kedua lokasi menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan rata-rata kandungan karbon pada tiap kelas penutupan lahan dengan luas masing-masing kelas penutupan lahan. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung nilai karbon adalah korelasi antara biomassa dengan NDVI. Apabila hasil keduanya dibandingkan ternyata menunjukkan perbedaan nilai yang besar. Pendekatan yang berdasarkan rata-rata kandungan karbon pada tiap kelas penutupan lahan dengan luas masing-masing kelas penutupan lahan menghasilkan nilai karbon sebesar 8,027.30 Ton, sedangkan pendekatan yang berdasarkan korelasi biomassa dengan NDVI menghasilkan … Continue reading →

  • Keakuratan, Ketersediaan Dan Keterbukaan Data Serta Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah
    Keakuratan, Ketersediaan Dan Keterbukaan Data Serta Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah

    Jakarta, 28 Oktober 2008. Forest Watch Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Global Forest Coalition dan Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia mengadakan pertemuan dengan tema ‘Laju dan Penyebab Deforestasi dan Degradasi hutan di Indonesia’ pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2008. Pertemuan ini dihadiri oleh ornop lingkungan, Departemen Kehutanan, organisasi masyarakat adat, akademisi dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Badan Planologi Departemen Kehutanan membagi dalam tiga periode yaitu, 1985 – 1997 sebesar 1,87 juta hektar, 1997 – 2000 sebesar 2,83 juta hektar dan 1,08 juta hektar pada periode tahun 2000 – 2005. FAO mencatat laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,87 juta hektar selama 2000 – 2005. Berapa pun angka yang ditampilkan, menunjukkan … Continue reading →

  • Community Logging to Store and Sink Carbon – A Model from Konawe Selatan
    Community Logging to Store and Sink Carbon – A Model from Konawe Selatan

    Forests have an important role in the carbon cycle, both as terrestrial carbon storage and as atmospheric carbon absorption. The amount of Carbon Dioxide (CO2) stored in forest ecosystems acts as an important buffer against climate change. Unfortunately, the concentration of atmospheric greenhouse gases increases every year while forests continue to disappear.

  • Pemerintah Diminta Menghentikan Ekspansi Industri Pulp dan Menghentikan Pasokan Kayu Dari Hutan Alam Untuk Industri Pulp
    Pemerintah Diminta Menghentikan Ekspansi Industri Pulp dan Menghentikan Pasokan Kayu Dari Hutan Alam Untuk Industri Pulp

    *Contoh Kasus RAPP dan IKPP Bogor, 19 September 2008. Kerusakan hutan di Indonesia akibat industri pulp akan semakin meningkat bila kapasitasnya tidak disesuaikan dengan kemampuan HTI dalam memasok bahan baku. Sehingga pemerintah harus segera menghentikan sementara (moratorium) atas peningkatan kapasitas industri pulp sampai adanya kepastian pasokan bahan baku yang sepenuhnya berasal dari HTI. Pemerintah juga harus segera membuat kebijakan yang melarang penggunaan bahan baku kayu dari hutan alam untuk industri pulp. Pernyataan ini disampaikan Forest Watch Indonesia (FWI) dalam laporannya yang berjudul “Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam” Contoh Kasus RAPP dan IKPP, yang dikeluarkan pada 18 September 2008. Dalam laporannya menunjukkan pertumbuhan industri pulp di Indonesia meningkat … Continue reading →

  • Deforestation and Forest Degradation in Papua Post-New Order Regime
    Deforestation and Forest Degradation in Papua Post-New Order Regime

    With a size approximate 20% of total Indonesia’s mainland, Papua (consists of Papua and West Papua provinces) focuses its regional revenues and development on different extracting activities of its own natural resources. The paper is intended to identify several activities in forestry, mining, plantation, and agriculture sectors as well as the direct influences on forest existence in Papua. In particular, the research is to: (1) measure forested land extent; (2) identify distribution of forest degradation and deforestation; and (3) identify driving factors to the occurrence of the degradation and deforestation of Papua’s forests. … Tim Penyusun Agus Andrianto (Center for International Forestry Research (CIFOR)) Krystof Obidzinski (Center for International Forestry … Continue reading →

  • Sertifikasi Hutan Adat, Harapan Baru bagi Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia
    Sertifikasi Hutan Adat, Harapan Baru bagi Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia

    Bogor, 7 Agustus 2008. Hari ini sebuah komunitas masyarakat adat di Kalimantan Barat menerima pengukuhan pengakuan atas upaya dan perjuangannya dalam mengelola hutan adat. Pengakuan itu diwujudkan dalam sebuah Sertifikat Ekolabel Pengelolaan Hutan Lestari yang diberikan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia. Penyerahan Sertifikat Ekolabel akan dilakukan dengan upacara adat yang dirangkaikan dengan Upacara Adat Gawai di Rumah Panjae Sungai Utik. Sebuah pengakuan yang membawa harapan baru bagi praktik pengelolaan hutan yang bijak, disela laju kehilangan hutan Indonesia yang semakin tak terbendung.

  • Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam
    Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam

    Contoh Kasus RAPP dan IKP Sampai akhir Desember 2007 realisasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya 33,34 persen dari total 10.37 juta hektar luas areal konsesi Hak Pengusahaan HTI yang telah diberikan kepada 250 perusahaan. Kenyataan ini jelas menunjukkan laju realisasi penanaman yang sangat lambat. Sementara realisasi penanaman tersebut dimaksudkan untuk menggantikan peran hutan alam sebagai pemasok bahan baku kayu industri hasil hutan khususnya industri pulp. Selama kurun waktu 2000-2007, kontribusi bahan baku HTI rata-rata pertahunnya hanya sebesar 28 persen dari seluruh kebutuhan bahan baku industri pulp. Ketidakmampuan HTI dalam memasok kebutuhan bahan baku industri pulp merupakan ancaman serius bagi kelestarian hutan alam, karena bukan tidak mungkin kekurangan tersebut dipenuhi … Continue reading →

  • The Threats of Deforestation and Peat Land Degradation in the Middle of Oil Palm Plantation Development in Central Kalimantan
    The Threats of Deforestation and Peat Land Degradation in the Middle of Oil Palm Plantation Development in Central Kalimantan

  • Ancaman Deforestasi dan Kerusakan Lahan Gambut di Tengah Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tengah
    Ancaman Deforestasi dan Kerusakan Lahan Gambut di Tengah Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tengah

  • Enam Tahun ISPO Belum Mampu Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan
    Enam Tahun ISPO Belum Mampu Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan

    Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial. Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dirasakan hanya sebagai instrumen agar produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengakuan di pasar internasional. Untuk merespon keadaan tersebut, maka pada hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan sebuah laporan berjudul “6 Tahun ISPO”. Di dalam laporan ini dipaparkan bahwa sampai tahun 2016, perkebunan kelapa sawit … Continue reading →

  • Enam Tahun ISPO
    Enam Tahun ISPO

    Kajian Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Konflik Tenurial akibat Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pada bulan Maret 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian, meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil-ISPO). Melalui ISPO, Pemerintah Indonesia ingin mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar, juga untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebagai sebuah peraturan Pemerintah Indonesia, ISPO berlaku wajib (mandatory) bagi perusahaan perkebunan (tapi bersifat sukarela bagi usaha perkebunan kecil). Ini membedakannya dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang … Continue reading →

  • Intip Hutan Desember2006 – Januari 2007
    Intip Hutan Desember2006 – Januari 2007

    Intip Hutan Edisi Desember 2006 – Januari 2007. Daftar tulisan pada edisi ini adalah: 1. Commnunity Logging, Kelembagaan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas, oleh Hayu Wibawa 2. Masalah Kelembagaan, bagi Upaya Perluasan Ruang Hidup Masyarakat LOkal dalam Pengelolaan Hutan, oleh Hariady Kartodihardjo 3. Koperasi, Pilar Perekonomian Masyarakat, oleh Abdul Rahman 4. Perjalanan Panjang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia, oleh Yuyun Indradi 5. Menginisiasi Community Logging, dalam Upaya Memberikan Ruang bagi Inisiatif Masyarakat, 6. Satu Lagi, Hutan Rakyat Mendapatkan Sertifikat Ekolabel, oleh Rina Agustine 7. Seputar Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat 8. Berbasis Masyarakat vs Konses HPH/HTI, mana yang lebih unggul? Untuk mendapatkan informasi Intip Hutan edisi ini, silahkan unduh file-file … Continue reading →

  • Intip Hutan Juli-Agustus 2006
    Intip Hutan Juli-Agustus 2006

    Community Logging, Model Pengelolaan Hutan Alernatif Community Logging, Solusi Terbaik Penanggulangan Pembalakan Liar dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kayu Baik, Untuk Bisnis Baik Community Logging, dan Utopi Kelestarian Hutan Sebuah Refleksi, Kinerja Departemen Kehutanan bagi Penyelesaian Sengketa Kehutanan Silverius “Onte” Oscar Unggul, di Balik Sertifikasi Hutan Konawe Selatan (bahan tidak ada) Karet di Pinggiran Hutan Alam Sungai Utik, dan Harapan Atas Kehidupan Lebih Baik (bahan tidak ada) Seputar Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (bahan tidak ada) Hutan Adat, Jantung Kehidupan Masyarakat Adat

  • Tarik Ulur Sertifikasi di Indonesia
    Tarik Ulur Sertifikasi di Indonesia

  • Analisa Kondisi Tutupan Hutan di Papua dan Irian Jaya Barat Sebagai Salah Satu Langkah untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Alam dan Pembatasan Konflik di Sektor Kehutanan
    Analisa Kondisi Tutupan Hutan di Papua dan Irian Jaya Barat Sebagai Salah Satu Langkah untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Alam dan Pembatasan Konflik di Sektor Kehutanan

    Dengan potensi konflik di sektor kehutanan yang tinggi dan dengan kondisi kerusakan hutan di papua yang semakin parah maka pembaharuan data dan analisa tutupan hutan melalui pemetaan citra satelit menjadi penting sebagai langkah dasar yang mendukung upaya-upaya untuk mereduksi degradasi/deforestasi di Papua dan mencari solusi untuk isu-isu kehutanan yang dianggap problematis. Kegiatan pemetaan hutan dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh yaitu suatu teknologi untuk mengetahui obyek di permukaan bumi tanpa menyentuh langsung. Teknologi penginderaan jauh yang diaplikasikan di sektor kehutanan yang mempunyai cakupan areal yang luas adalah penggunaan citra satelit. Citra satelit yang digunakan adalah citra Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) yang mempunyai resolusi spasial 30 m untuk … Continue reading →

  • Menoreh Karet di Pinggiran Hutan Alam Sungai Utik, dan Harapan atas Kehidupan Lebih Baik
    Menoreh Karet di Pinggiran Hutan Alam Sungai Utik, dan Harapan atas Kehidupan Lebih Baik

  • Pasang Surut Sertifikasi di Pulau Jawa
    Pasang Surut Sertifikasi di Pulau Jawa

  • Dayak Iban Sungai Utik
    Dayak Iban Sungai Utik

    Sebuah Kearifan Pengelolaan SUmber Daya Alam                                                

  • Intip Hutan Januari-Februari 2006
    Intip Hutan Januari-Februari 2006

    Daftar Isi: Selayang Pandang, The State of the Forest Report Indonesia Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai Utik, Kapuas Hul Aksi Pencucian Uang Para Bandar Kayu Jalan Panjang Menuju Standar Legalitas Hasil Hutan Perpustakaan Forest Watch Indonesia, Saatnya Mengenal Kami Sistim Informasi Geografis, untuk Analisa Tutupan Hutan Papua Terkini Forest Watch Indonesia Bogor

  • Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 -2003
    Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 -2003

    Studi ini menggambarkan profil konflik sektor kehutanan di Indonesia mulai tahun 1997 sampai dengan Juni 2003 berdasarkan artikel-artikel koran nasional dan provinsi serta enam studi lapangan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Hasil studi ini menunjukkan bahwa konflik meningkat paling tajam pada tahun 2000 selama masa transisi menuju era desentralisasi. Pada umumnya frekuensi konflik dalam masa transisi dan sesudah era desentralisasi lebih tinggi dibandingkan dengan masa Orde Baru. Konflik-konflik ini dilaporkan paling banyak terjadi di Kalimantan Timur, kemudian diikuti oleh Sumatera dan Jawa Tengah. Penyebab utama konflik adalah adanya perbedaan cara pandang mengenai tata batas, hak pemanfaatan hutan, pembayaran kompensasi dan distribusi manfaat dari hutan. Walaupun laporan media lebih terfokus pada … Continue reading →

  • Intip Hutan Agustus-September 2005
    Intip Hutan Agustus-September 2005

    Sekedar Mengejar Kayu Land Clearing Tak Hanya Karena Mafia Kayu Internasional Komunitas Adat Toro Forest Law Enforcement, Governance and Trade

  • Laporan Studi Perdagangan Domestik dan Internasional Kayu Ebony
    Laporan Studi Perdagangan Domestik dan Internasional Kayu Ebony

    Studi Perdagangan Domestik dan Internasional kayu Eboni bertujuan untuk mengetahui perkiraan standing stock kayu eboni yang masih tersisa di Sulawesi Tengah serta mengetahui besarnya nilai dan volume kayu eboni yang diperdagangkan di Indonesia baik legal maupun ilegal. Nilai kayu eboni yang sangat tinggi mendorong eksploitasi secara besar besaran kayu tersebut sejak tahun 1970-an dan menjadi komoditas andalan pada perusahan HPH di Sulawesi Tengah sampai awal tahun 1990-an. Akibat eksploitasi besar-besaran, ketersediaan kayu tersebut di hutan alam saat ini sudah sangat sulit ditemukan. Dari hasil studi, tim menemukan bahwa populasi eboni di hutan alam sudah dalam kondisi memprihatinkan. Estimasi volume eboni yang masih tesisa di seluruh hutan dataran rendah Sulawesi Tengah … Continue reading →

  • Laporan Studi Perdagangan Domestik dan Internasional Kayu Ramin

    Ramin (Gonystylus spp.) adalah salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan Alam rawa. (1) Di Indonesia untuk sekarang ini, jenis kayu Ramin hanya dapat dijumpai di kawasan hutan rawa Pulau Sumatera, kepulauan di Selat Karimata, dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera, jenis kayu Ramin dijumpai di kawasan sebelah timur mulai dari Riau hingga Sumatera Selatan. Di Pulau Kalimantan, kayu jenis Ramin dapat dijumpai di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sedikit di Kalimantan Timur. (2) Kayu jenis Ramin telah sejak lama dikenal sebagai penghasil produk kayu komersial dan memiliki harga jual yang cukup mahal sehingga digolongkan dalam kategori kayu indah. Penampakan fisik jenis.Ramin yang bertekstur halus membuat jenis ini cukup … Continue reading →

  • Intip Hutan Februari 2005
    Intip Hutan Februari 2005

    Profil : Christian “Bob” Purba Berburu Kayu di Kebun Sawit Annual Allowable Cutting, Penetapan dan Masalah Umum Soft Landing dan Kebutuhan Bahan Baku Industri PT. Riau Andalan Pulp & Paper menuju Sertifikasi PHTL Sajian Ringan Seputar Sertifikasi

  • Intip Hutan Juni 2004
    Intip Hutan Juni 2004

    Memberantas Penebangan Merusak bersama Kapal Layar Rainbow Warrior : Mungkinkah? Siapa tak kenal Rainbow Warrior, kapal legendaris ini menjadi tersohor justru setelah di bom oleh agen rahasia Perancis di perairan New Zealand pada tahun 1985. Ketika itu Greenpeace sangat gencar menentang percobaan nuklir Perancis di perairan kepulauan Muroroa. Tragedi yang membawa korban nyawa satu orang fotografer itu justru menyebabkan nama kapal dan kampanye Greenpeace semakin dikenal di seluruh dunia. Katastrofa Banjir Bahorok dan Persekongkolan Mengelabui Publik Spanduk yang menggambarkan keputusasaan ini seperti tak berarti apa-apa ditenggelamkan ribuan spanduk lain pemilihan presiden di jalan-jalan kota Medan menuju kantor Gubernur Sumatera Utara. Kontras spanduk seperti mencerminkan tamsil bahwa nasib korban ini terlalu … Continue reading →

  • Intip Hutan Februari 2004
    Intip Hutan Februari 2004

    Menggali Kearifan di Kaki Pegunungan Meratus Sejarah Penjarahan Hutan Nasional Masyarakat Ditengah Jepitan Kontroversi ekosistem Leuser dan Ladia Galaska Illegal Logging TN BBS: PT Semaku Jaya Sakti

  • Pernyataan Sikap KAKaPP
    Pernyataan Sikap KAKaPP

    Koalisi Advokasi Korban Penembakan dan Penganiayaan oleh Perum Perhutani Yogyakarta. Januari 2004. Sejak 1998-2003, Setidaknya dua belas orang telah menemui ajalnya akibat penembakan dan penganiayaan aparat keamanan hutan negara di seluruh kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Setidaknya tiga puluh enam orang terluka, juga akibat penembakan dan penganiayaan petugas keamanan. Keluarga korban yang tewas tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memuaskan. “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.” Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia   “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang.” Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia   “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai … Continue reading →

  • Atlas Hutan Indonesia 2003
    Atlas Hutan Indonesia 2003

    Atlas Hutan Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya Forest Watch Indonesia dalam rangka mewujudkan transparansi data dan informasi sektor Kehutanan. Dalam atlas ini dipaparkan mengenai kondisi hutan Indonesia meliputi sebaran hutan dan non hutan, deforestasi, pengalokasian hutan melalui HPH, HTI dan Perkebunan serta ditampilkan juga sebaran kawasan konservasi seluruh Indonesia yang ditampilkan per propinsi. Atlas ini dilengkapi dengan data luasan, sehingga bisa diperoleh gambaran seberapa luaskah hutan yang ada sekarang, berapa banyak luas hutan yang terdegradasi/deforestasi serta luas areal yang dialokasikan untuk kepentingan pengelolaan hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan. Data-data yang ada dalam Atlas ini sebagian besar diperoleh dari sumber resmi pemerintah (Departemen Kehutanan) yang … Continue reading →

  • Desa Pinggiran Hutan Jawa – Kerdil dibawah Pohon Raksasa Pengelolan Hutan

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Layaknya Tuhan memberikan anak kepada orangtua, maka ia harus dilindungi, dicukupi kebutuhannya, dan disejahterakan oleh orang tuanya. Itulah hak orang tua sekaligus kewajibannya. Di Pulau Jawa terdapat sekitar 24.922 desa, anak-anak negara Indonesia. Hutan hanyalah salah satu dari kebutuhan pokok anak-anak ini, dan jumlahnya sekitar 6.324 desa –seperempat dari seluruh desa di Pulau Jawa. Kini sang orang tua memberikan hak perwalian untuk mengurusi kekayaan negara yang berupa hutan, mereka memberikan hak menuai bunga harta negara sekaligus menjalankan kewajiban utama untuk menjamin kesejahteraan anak-anak negara. Sang wali itu bernama Perhutani. Ketika banjir dan tanah longsor terjadi, ada sejumlah sumber daya yang telah lapuk dan tak dirawat dengan … Continue reading →

  • Menambang di Kawasan Lindung

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Untuk meramaikan ‘tahun investasi’ dalam rangka usaha memperbaiki perekonomian di Indonesia, pemerintah rela menjual seluruh kekayaan alam Indonesia dan mengorbankan sebagian besar rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? bayangkan saja hutan di Indonesia yang saat ini tinggal sekitar 98 juta hektar ( PKHI, FWI/GFW, 2002) digunakan sekitar 11,4 juta hektar untuk kepentingan pembukaan wilayah pertambangan. Bukan hanya itu, pemerintah dengan rela hanya mendapatkan royalti 1-4% dari pendapatan yang diperoleh dari sebuah industri penambangan dan sisanya mereka bawa ke negara asal investor. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar punya posisi kuat dalam ‘bernegosiasi’ dengan para investor pertambangan yang datang ke Indonesia untuk memberikan modal. Dan sudah … Continue reading →

  • Sisi Lain Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Kalau masalah perambahan di sekitar sungai (dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai) ini masih terus berlanjut dan tidak ada tindakan dari pemerintah, maka kami warga Dusun Penanggotu akan kehausan dan dengan sangat terpaksa kami harus meninggalkan daerah tersebut. (Haji Anas). Ungkapan di atas merupakan gambaran ketergantungan masyarakat Dusun Penanggotu terhadap Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Kini, di wilayah taman nasional itu sedang marak perambahan hutan yang notabene di dalamnya mengalir sungai yang merupakan satu-satunya sumber air warga Dusun Penanggotu. Dusun Penanggotu adalah satu dari empat dusun yang berada di Desa Penanggosi, Kecamatan Ladongi. Dusun ini berpenduduk kurang lebih 125 Kepala Keluarga dengan mata pencaharian dominan … Continue reading →

  • Menjaga Hutan Menjaga Madu

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Masyarakat Alaaha secara tradisional mengklasifikasikan pengolahan madu alam menurut musim. Pada musim pengolahan pertama, antara Maret sampai Juni, masyarakat dapat memperoleh madu kurang lebih dua sampai tiga ton, dengan jenis madu yang lebih encer. Sedang pada musim pengolahan kedua, antara November sampai Januari, masyarakat dapat mengolah madu kurang lebih tujuh sampai delapan ton, dengan jenis madu yang lebih kental. Kapital madu yang dihasilkan itu hanya dari Dusun Alaaha saja, dan belum termasuk dari dusun-dusun lain di Kecamatan Ulu Iwoi. Produksi madu di seluruh Kecamatan Ulu Iwoi tiap musim madu pertama mencapai 10 sampai 12 ton, sedang pada musim madu kedua mencapai 25 sampai 30 ton. Unduh … Continue reading →

  • Konflik Antara Masyarakat Sekitar Hutan, Masyarakat Adat dan Pengusaha HPH

    Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Tengah Intip Hutan Mei-Juli 2003 Pola-pola pengelolaan hutan selama ini yang digunakan oleh kalangan pengusaha hutan tidak membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan terutama masyarakat adat yang pergerakannya makin sempit. Perkembangan informasi dan teknologi telah membawa dampak baik dan buruk bagi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan tersebut. Masyarakat yang pranata adatnya masih kuat tetap menganggap hutan sebagai tempat penghidupan bagi anak cucu mereka, sedangkan masyarakat yang telah mengalami pergeseran budaya dengan adanya informasi dan teknologi juga telah mengalami pergeseran-pergeseran pandangan terhadap hutan tersebut. Perbedaan pandangan itulah yang akhirnya akan menimbulkan konflik-konflik kecil antar masyarakat adat sendiri, masyarakat adat dengan pengusaha hutan, serta … Continue reading →

  • Konflik Kehutanan yang Berbuah Kekerasan

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Konflik yang sangat beragam dan terpendam sedalam sejarah panjang pengelolaan hutan telah meninggalkan warisan kepada kita berupa rusaknya hutan. Seluruh Jawa setidaknya 600 ribu hektare hutan berubah menjadi tanah kosong yang hanya ditumbuhi semak belukar. Sebuah pertanyaan bagi kita apakah konflik kehutanan hanya memakan korban hutan semata? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu saja tidak. Selain degradasi sumber daya hutan konflik kehutanan juga telah banyak makan korban dari pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik. Selama rentang waktu tersebut banyak korban jatuh. Menurut Hugh Miall dkk, konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial yang timbul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. … Continue reading →

  • Kontribusi Pengelolaan Hutan Terhadap PAD Sulteng dlm OTODA

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Hutandi Daerah Sulawesi Tengah merupakan sumber daya yang sangat penting karena melingkupi sebagian basar wilayah Sulawesi Tengah. Hutan dengan fungsinya yang beragam baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Sejalan dengan digulirkannya Otonomi Daerah (OTDA) yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri dan bagi sektor kehutanan tentunya memberikan dampak tersendiri karena di satu sisi hutan sebagai modal daerah harus dimanfaatkan dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD) dan di sisi lain upaya untuk melestarikan dan mempertahankan kondisi serta fungsi hutan akan semakin mendapat tekanan dari berbagai ancaman dan gangguan yang mengarah pada pengrusakan hutan (deforestasi). … Continue reading →

  • Sejarah Penjarahan Hutan Nasional

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Pengertian yang umum tentang menjarah adalah merebut dan merampas milik/hak orang lain, dan penjarah adalah orang yang melakukan penjarahan (atau yang suka menjarah) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1986). Kalau kita mengkaji aksi penjarahan sebagai bagian dari pemanfaatan hutan nasional maka penjarahan ini akan terkait 2 kategori utama. Kategori pertama, ada orang/pihak yang menguasai dan/atau memiliki hutan yang bukan miliknya secara paksa. Kategori kedua, ada orang/pihak yang melakukan kegiatan di dalam hutan sehingga merugikan, melanggar atau merampas sebagian atau seluruh dari hak-hak orang/pihak lainnya atas hutan. Melihat penjarahan hutan dari pengertian ini, kita harus membebaskan diri dari “penjara” hukum kehutanan yang ada saat ini. Penjarahan hutan nasional … Continue reading →

  • Dibalik Kerusakan Hutan Indonesia

    Intip Hutan Mei-Juli 2003 Komoditas kelapa sawit (Elaeis guineensis) masuk ke Indonesia sekitar tahun 1848 oleh orang Belanda yang kemudian menanamnya di Kebun Raya Bogor. Tanaman yang berasal dari Afrika Selatan ini diekstraksi minyaknya dari tandan buah kelapa sawit yang berguna sebagai minyak untuk memasak, bahan baku produk sabun, margarin dan berbagai produk lainnya. Saat ini luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 3 juta ha, luasan terluas dibandingkan perkebunan karet. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit berlokasi di Sumatera, tetapi ekspansinya maju pesat di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat. Upaya memperluas perkebunan sawit diarahkan di Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Papua. Biaya produksi yang cukup murah dalam menanam sawit dan berproduksi … Continue reading →

  • Intip Hutan Mei-Juli 2003
    Intip Hutan Mei-Juli 2003

    Dibalik Kerusakan Hutan Indonesia Sejarah Penjarahan Hutan Nasional Kontribusi Pengelolaan Hutan Terhadap PAD Sulteng dalam Prospek Otonomi Daerah Konflik Kehutanan yang Berbuah Kekerasan Konflik Antara Masyarakat Sekitar Hutan, Masyarakat Adat dan Pengusaha HPH Menjaga Hutan Menjaga Madu Sisi Lain TN Rawa Aopa Watumohai Menambang di Kawasan Lindung Desa Pinggiran Hutan Jawa

  • Meratus – Pemerkosaan Hutan Perawan

    Intip Hutan April 2003 Pegunungan Meratus merupakan kawasan hutan perawan (virgin forest) yang masih ada di Propinsi Kalimantan Selatan, letaknya membentang dari arah Tenggara sampai ke sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur. Posisinya membelah wilayah Kalimantan Selatan menjadi dua bagian, sebelah Barat dan sebelah Timur. Kawasan Pegunungan Meratus melintasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tabalong, Kab. Kotabaru, Kab. Banjar dan Kab. Tapin. Wilayah Pegunungan Meratus juga memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi serta nilai kenyamanan lingkungan (amenities) bagi masyarakat luas. Posisi kawasan hutan yang terletak di wilayah hulu beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai) membuat wilayah ini berperan penting sebagai kawasan resapan air, … Continue reading →

  • Intip Hutan April 2003
    Intip Hutan April 2003

    Dibalik Rusaknya Hutan Indonesia Meratus – Pemerkosaan Hutan Perawan Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat Perdagangan Kayu Ramin Pejabat tersandung illegal logging

  • Pejabat tersandung Illegal Logging

    Intip Hutan April 2003 Merajalelanya kasus illegal logging di Indonesia ternyata tak lain dan tak bukan karena ada indikasi terlibatnya “orang-dalam”. Mengherankan memang di satu sisi mereka-mereka inilah yang seharusnya berkomitmen untuk memberantas illegal logging, alih-alih malah berperan dalam maraknya illegal loggingitu sendiri. Dengan memakai asas praduga tak bersalah, tentu saja bersalah atau tidaknya “mereka-mereka’ ini akan ditentukan melalui pengadilan yang mudah-mudahan masih ada di negeri kita ini. Sepanjang tahun 2002 – 2003 dari berbagai liputan yang dilansir oleh media massa baik lokal maupun nasional paling tidak tercatat 29 nama pejabat yang tercatat menghiasi ”media massa” berkenaan dengan kasus illegal logging. Ke 29 pejabat yang terlibat illegal logging tersebut ada … Continue reading →

  • Perdagangan Kayu Ramin

    Intip Hutan April 2003 Ramin merupakan jenis pohon yang paling berharga yang dapat ditemukan di hutan rawa Borneo (Kalimantan) dan Sumatera tetapi sangat rentan terhadap ekspoitasi secara komersial. Di pasar internasional ramin merupakan bahan ekspor andalan kayu dari negara negara Asia Tenggara dan tergolongan kayu mewah yang banyak dicari karena ringan, berserat halus dan penampilannya yang mengkilat. Biasanya produksi dari bahan kayu ramin dipergunakan untuk komponen dan pelapis perabotan perabotan rumah tangga misalnya pintu, jendela, dekorasi pelapis pinggiran dinding, hiasan, bingkai lukisan, mainan kayu dan banyak lagi. Maraknya Perdagangan kayu ramin ilegal dengan jumlah volume perdagangan yang sangat besar mengakibatkan negara dirugikan ratusan juta US dollar Unduh tulisan lengkap: Perdagangan … Continue reading →

  • Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat

    Intip Hutan April 2003 Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan larangan ekspor kayu bulat pada tanggal 8 Oktober 2001 sampai dengan sekarang ini. Studi difokuskan pada aspek ekonomi dari pengaruh kebijakan larangan ekspor kayu bulat terhadap pasar produk perkayuan Indonesia, yaitu pasar kayu bulat tropis, pasar kayu lapis dan pasar kayu gergajian. Disamping itu, hasil analisis studi ini juga bertujuan untuk mendiskusikan dampak larangan ekspor kayu bulat terhadap penebangan liar dan penyelundupan kayu di/dari Indonesia. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh diharapkan dapat membantu para pembuat keputusan untuk menghindari kegagalan pasar yang semakin parah akibat penerapan kebijakan yang tidak tepat. Untuh tulisan lengkap: Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat

  • Dibalik Rusaknya Hutan Indonesia

    Intip Hutan April 2003 Pada akhir tahun 1960-an, kebijakan yang ditetapkan untuk memperkuat sektor perekonomian adalah dengan mengambil langkah cepat yakni membangun dan menciptakan kerangka kerja legal yang memungkinkan perusahaan swasta untuk memanen dan mengeskpor kayu. Sumatera dan Kalimantan adalah target pertama dalam eksploitasi hutan karena keduanya mempunyai persediaan spesies pohon bernilai ekonomis tinggi yang terbanyak dan letaknya dekat dengan pasar Asia. Berpedoman pada UU Kehutanan tahun 1967 yang memberikan dasar hukum pemberian hak pemanenan kayu, maka berdirilah perusahaan HPH yang mempunyai hak untuk mengelola hutan selama 20 tahun tak lama setelah peraturan tersebut diundangkan. Pada kurun waktu 1969-1974 tercatat dalam satu propinsi saja yaitu Kalimantan Timur memiliki 11 juta … Continue reading →

  • Intip Hutan Maret 2003
    Intip Hutan Maret 2003

    Kisah Seputar Hutan Jawa Hanya Seratus Ribu Saja (Cerita dari Raja Ampat Papua Kopermas di Papua – Membina Dalam Kekaburan Peraturan Ramin oh Ramin Lembaga Penilai Independen (berkas tidak ada) Pemetaan Penutup Lahan Papua

  • Pemetaan Penutup Lahan Papua

    Intip Hutan Maret 2003 Luas penutupan hutan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat seiring dengan gencarnya eksploitasi sumberdaya alam guna menunjang pembangunan nasional. Tak heran bila saat ini luas penutup hutan menjadi semakin berkurang jumlahnya dibandingkan dua dekade sebelumnya. Laju perubahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain pertambahan penduduk dan penggunaan lahan untuk pemukiman, pertambangan, pertanian dan lahan penggembalaan ternak. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat7 ETM+ tahun 1999-2000 dalam rangka Pemetaan Penutup Lahan Papua, diperoleh luasan penutup lahan Papua sebesar 40.8 juta ha. Sebagian tulisan yang ada adalah sbb: Pemetaan Penutup Lahan Papua

  • Ramin Oh Ramin

    Intip Hutan Maret 2003 Ramin (Gonystylus spp.) adalah salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan alam rawa. Di Indonesia, saat ini jenis kayu Ramin hanya dapat dijumpai di kawasan hutan rawa pulau Sumatera. Kepulauan selat Karimata, dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera, jenis kayu ramin dijumpai di kawasan sebelah timur mulai dari Riau hingga Sumatera Selatan. Di pulau Kalimantan, kayu jenis ramin dapat dijumpai di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sedikit di Kalimantan Timur. Kayu jenis ramin telah sejak lama dikenal sebagai penghasil produk kayu komersial dan memiliki harga jual yang cukup mahal sehingga digolongkan dalam kategori kayu indah. Penampakan fisik jenis ramin yang bertekstur halus membuat jenis ini … Continue reading →

  • Membina Dalam Kekaburan Peraturan – Kopermas di Papua

    Intip Hutan Maret 2003 Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat (KOPERMAS) – Papua, merupakan wadah ekonomi rakyat yang cocok untuk menjadi pilar ekonomi masyarakat asli Papua karena Kopermas ini mempunyai spesifikasi sesuai dengan karakteristik adat Papua dengan yang berbasis Hak Adat, dan beranggotakan masyarakat adat pula. Pada hakekatnya Kopermas adalah merupakan badan usaha Koperasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat adat yang berkehendak untuk maju dan sejahtera dalam memanfaatkan hak ulayatnya sebagai sumber daya alam yang dimilikinya. Ide awal ini sangat baik dan perlu didukung dengan berbagai ide atau gagasan, tenaga, dana, dan lain sebagainya, agar gagasan Kopermas ini benar-benar dapat diterima oleh semua pihak dalam mengangkat ekonomi rakyat Papua. Tulisan lengkap, … Continue reading →

  • Hanya Seratus Ribu Saja (Cerita dari Raja Ampat Papua)

    Intip Hutan Maret 2003 Ada saatnya ketika VOC mengira bahwa pertambangan kayu model tebang tanpa henti akan dapat terus menyuplai kebutuhan kayu mereka; seberapapun yang mereka perlukan. Sampai akhirnya VOC bubar dan pemerintah Belanda menyatakan perlunya pembenahan hutan jati di Jawa dengan metode yang lebih ‘berpikir panjang’. Tentunya, ada pula masanya ketika sistem pengelolaan hutan abad ke 19 itu dianggap sebagai sistem yang sempurna dan tak memerlukan perubahan. Sampai akhirnya sistem tersebut takluk pada illegal logging akibat gejala sosial dan eskalasi konflik disekitar hutan. Ada yang terlupa atau sengaja dilupakan dalam pengelolaan hutan selama ini. Gawatnya, bagian yang dilupakan itu ternyata adalah komponen yang paling penting dan kuat. Masyarakat sekitar … Continue reading →

  • Kisah Seputar Hutan Jawa

    Intip Hutan Maret 2003 Hutan Jawa seringkali luput dari pembicaraan ketika orang orang ramai membicarakan hutan Indonesia. Setidaknya ada tiga penyebabnya. Pertama, mungkin karena hutan Jawa, dibandingkan hutan di pulau besar lain, tidaklah luas. Sebab kedua, barangkali, karena sebagian besar hutan Jawa tidak bisa dianggap hutan karena wujudnya yang lebih mirip kebun kayu homogen. Bisa disamakan dengan hutan tanaman, dan ada sementara orang yang berpendapat bahwa hutan tanaman—apalagi yang homogen—bukanlah hutan. Sebab ketiga, ada anggapan bahwa hutan di Jawa tidak banyak melindungi spesies langka dan unik. Ketiga ‘prasangka’ tersebut ada benarnya. Dua dugaan pertama memang bisa dibenarkan oleh fakta, dan justru itu yang menjadi alasan mengapa hutan Jawa sangat krusial … Continue reading →

  • Potret Keadaan Hutan Indonesia
    Potret Keadaan Hutan Indonesia

    Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan tinggi tingkat kayakeanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama. Bahkan sampai sekarang hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan penemuan species baru. “Keajaiban ekonomi” Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an ternyata sebagian terjadi dengan menghancurkan lingkungan dan pelanggaran hak dan tradisi mayarakat lokal. Sebagai contoh, salah satu … Continue reading →

  • Ketika Karet Kembali Menyambung Hidup – Sui Utik
    Ketika Karet Kembali Menyambung Hidup – Sui Utik

  • Ramin
    Ramin

    rumahKu Kayu tiang tanpa paKu dinding papan Kami bawa dari hutan dua atau tiga pohon tumbang, empat KubiK- orang Kota bilang Kutinggali 15 tahun sudah tegaK, KoKoh tiada leKang … setiap hari, 24 ribu meter kubik kayu ditebang di hutan alam ….. sementara 123 ribu meter kubik harus masuk ke pabrik …. , Poster ini merupakan bagian dari Studi FWI tentang Ramin. Lengkapnya bisa dilihat pada lini berikut: http://fwi.or.id/publikasi/laporan-studi-perdagangan-domestik-dan-internasional-kayu-ramin/

  • Resolusi Konflik atau Konflik menjadi Resolusi
    Resolusi Konflik atau Konflik menjadi Resolusi

  • Manifestasi sebuah Kekecewaan – Mengapa harus Diselesaikan dengan Berkonflik
    Manifestasi sebuah Kekecewaan – Mengapa harus Diselesaikan dengan Berkonflik

    Manifestasi Sebuah Kekecewaan Mengapa harus Diselesaikan dengan Berkonflik? Pembatasan Akses Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Lahan Tidak ada Kepastian atas Lahan Kelola Peraturan Kehutanan yang Cenderung Berpihak kepada Pengusaha Pelanggaran terhadap Hak Ulayat Laporan secara lengkap dari Poster ini terdapat pada tautan dibawah ini: http://fwi.or.id/publikasi/analisa-konflik-sektor-kehutanan-di-indonesia-1997-2003/

  • Community Logging – Wujud Kebangkitan dari Krisis Kepercayaan
    Community Logging – Wujud Kebangkitan dari Krisis Kepercayaan

  • Godd Forest Governance Need Good Forest Information
    Godd Forest Governance Need Good Forest Information

  • Deteksi Illegal Logging menggunakan Sistem Informasi Geografis
    Deteksi Illegal Logging menggunakan Sistem Informasi Geografis