Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang menyimpan sumber daya hutan dan keanekaragaman flora fauna termasuk keanekaragaman hayati laut. Teluk Balikpapan merupakan salah satu seascape penting di Provinsi Kalimantan Timur. Secara ekologi Teluk Balikpapan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena menjadi muara dari beberapa sungai dari 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan yang…
Hingga saat ini, belum ada satu payung hukum yang komprehensif untuk menjamin agar hak-hak masyarakat adat terpenuhi. Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang diharapkan mampu melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, yang sudah dibahas sejak 2009, tidak kunjung disahkan. Tahun 2020, DPR kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat. Forest Watch Indonesia…
Bogor, 1 September 2020. Sejak beberapa dekade terakhir ini hutan alam di Indonesia terus mengalami deforestasi (kehilangan tutupan hutan alam) yang sangat serius dan mengalami penurunan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi hutan alam pada tahun 2017 merupakan akumulasi lemahnya tata kelola hutan yang terjadi dari masa ke masa. Pergantian rezim pemerintahan dan perkembangan kebijakan dalam pengelolaan hutan belum mampu…
Bogor, 17 Agustus 2020. Selama 75 Tahun Merdeka, Indonesia telah tujuh kali berganti rezim pemerintahan dan telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Setidaknya kehilangan hutan seluas itu adalah angka yang tercatat di FWI sejak tahun 2000-2017. Sejak saat itu, kita belum juga mampu menghadirkan tata kelola hutan yang baik.…
Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. Melalui kebijakan ini pemerintah mencoba untuk menyempurnakan penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang sebelumnya di emban oleh kebijakan Permentan 11 tahun 2015 tentang ISPO. Perpres ini sangat penting…
Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Wilayah yang kaya dengan berbagai vegetasi perpaduan spesies Benua Asia dan Australia. Masyarakat Papua sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada hutan alam. Berdasarkan Analisis FWI pada tahun 2014. Daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai 86% dari luas daratan nya. Dominansinya hutan alam di Papua, selalu terancam…
Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang memprihatinkan ini. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur justru bersikeras melahirkan Perda RZWP3K Kaltim yang akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir dan merusak bentang pesisir dan laut. Pansus menargetkan menyelesaikan pembahasan pada tgl 16 juni 2020 dan segera mengesahkan menjadi Perda. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pesisir dan Pulau Kecil memiliki catatan penting…
Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global sehingga keberadaannya mutlak untuk dilindungi. Selama ini, tata kelola ekosistem mangrove belum tertangani dengan baik, terencana dan melibatkan lintas sektor pemerintahan. Tidak heran mangrove belum menjadi isu sentral lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan nasional-daerah, meskipun kontribusinya hampir seperempat dari luas mangrove…
Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global sehingga keberadaannya mutlak untuk dilindungi. Selama ini, tata kelola ekosistem mangrove belum tertangani dengan baik, terencana dan melibatkan lintas sektor pemerintahan. Tidak heran mangrove belum menjadi isu sentral lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan nasional-daerah, meskipun kontribusinya hampir seperempat dari luas mangrove…
Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, karena peraturan tersebut menghilangkan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai salah…
Ketika wabah Covid19 tengah menyerang Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia. Dua orang petani Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, harus gugur yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), dan dua lainnya Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi dimana para petani menolak tanahnya yang…
Saat ini, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh beberapa pihak dianggap menghalangi investasi padahal SVLK merupakan instrumen untuk mendorong tata kelola kehutanan ke arah yang lebih baik dengan mencegah terjadinya peredaran kayu hasil illegal logging. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan pertanggal 27 Februari 2020 Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Dokumen VLegal yang menjadi standar…
