Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah perdagangan produk kayu ilegal dan pemberantasan penebangan liar telah mendapat respon positif dari Uni Eropa. Sebuah perjanjian kemitraan dengan Indonesia yang tertuang dalam Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Di Indonesia, sebuah sistem verifikasi kemudian dikembangkan untuk memastikan bahwa produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber-sumber yang legal. Sistem yang dikembangkan secara multipihak ini dikenal dengan sebutan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dalam perjalanannya, sistem ini dijadikan sistem jaminan legalitas yang menjadi syarat penting dalam perjanjian FLEGT-VPA, yang disebut Indonesia timber legality assurance system (Indonesia TLAS).

Pada konteks perjanjian kerjasama Indonesia-Uni Eropa ini kemudian dibuatlah sebuah lisensi legalitas yang disebut Dokumen V-Legal untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan SVLK dalam perdagangan internasional. Dokumen ini disusun oleh Kementerian Kehutanan dengan melibatkan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).  Dokumen V-Legal bisa ditelusur secara elektronik melalui Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau License Information Unit (LIU) di Kementerian Kehutanan. Melalui Permenhut No P.38/2009 jo No P.68/2011 tentang SVLK dan Perdirjen BUK No.8 tahun 2011 tentang standar pelaksanaan SVLK, akhirnya Dokumen V-Legal ini disahkan untuk berlaku.