NGO APPRECIATION AWARD Jakarta, 26 November 2025 — Forest Watch Indonesia (FWI) bersama 7 organisasi masyarakat sipil lainnya, yaitu: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, Pantau Gambut, Yayasan HAKA Aceh, Kaoem Telapak, Indonesia Corruption Watch (Aceh), ECPAT, Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) menerima penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). FWI berkontribusi dalam melaporkan dugaan Tindak Pidana…
Janji Belém 4x atau Belém 4x Pledge, sebuah inisiatif untuk melipatgandakan produksi bahan bakar berkelanjutan (biofuel) hingga empat kali lipat dalam satu dekade mendatang (2035), dianggap hanya akan jadi ikrar yang tak berguna atau sia-sia, bila hutan masih saja dieksploitasi. Walhasil ikrar yang muncul pada pra-COP30 di Belém tersebut mendapat penolakan dari banyak organisasi masyarakat sipil. Dalam sebuah siaran pers yang dirilis Justice Coalition for…
Koalisi organisasi lingkungan global mendesak perusahaan energi asal Jepang menghentikan penggunaan biomassa dari deforestasi hutan tropis di Gorontalo, Indonesia. Amalya Reza Oktaviani, Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia menyebut, definisi deforestasi Kemenhut, problematik. Istilah hutan tanaman industri (HTI) juga problematik karena monokultur, seharusnya kebun bukan hutan. Hilman Afif, Juru Kampanye Auriga Nusantara mengatakan, deforestasi bukan soal menanam kembali pohon, melainkan hilangnya…
Pemandangan udara pembukaan hutan dan pembangunan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi (GPA) di Desa Senayu, Distruk Sermayam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 18 September 2025. (Ulet Ifansasti/Greenpeace) Belém dan Jakarta, 15 November 2025 – Bersama lebih dari 1.900 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Climate Action Network (CAN), Greenpeace menolak “Belém 4x Pledge,” inisiatif guna melipatgandakan produksi bahan…
Koalisi pegiat lingkungan Indonesia dan Jepang kembali mengirim surat ke Hanwa Co. Ltd, meminta mereka menyetop impor pelet kayu hasil deforestasi. Mereka menyebutkan dari 2019 hingga 2025, jumlah kebun energi di Indonesia meningkat dari 13 menjadi 57. Sekitar 1,3 juta hektare hutan alam berisiko ditebang demi pelet kayu. Kali ini surat dilayangkan koalisi pegiat lingkungan Indonesia dan Jepang, yakni Wahana…
Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) menuding organisasi pegiat lingkungan melakukan kampanye hitam terkait deforestasi hutan alam demi kebun energi. Tudingan kepentingan asing terbilang. Hampir pada tiap bagian paparan, Dikki Akhmar, menyebut kritik NGO (Non Governmental Organization) selalu menyertai di tahap bisnis produsen biomassa di Indonesia. Kemunculan mereka tak hanya dirasanya sebagai kritik melainkan juga gangguan bisnis hingga kampanye hitam.…
Sebuah koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup Jepang dan Indonesia hari ini menyerahkan surat permohonan dan kuesioner kepada Hanwa Co., Ltd., mendesak perusahaan tersebut untuk menghentikan impor pelet kayu dari Indonesia. Di Indonesia, Hutan Tanaman Energi (HTE) yang disebut-sebut sebagai hutan tanaman industri untuk energi telah berkembang pesat untuk produksi pelet kayu, kini mencapai sekitar 1,3 juta hektare. Perluasan…
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang membentang sangat luas, meliputi lautan, daratan, dan juga kawasan hutan. Dengan kekayaan alam tersebut, Indonesia harus waspada terhadap potensi banyaknya kerusakan hutan dan deforestasi dari waktu ke waktu akibat pemenuhan untuk kepentingan bisnis dan ekonomi maupun untuk perluasan lahan pemukiman (residental land). Aktifitas bisnis dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan…
Mandatori bahan bakar solar dengan campuran 50% fatty acid methyl ester (FAME) alias biodiesel 50 atau B50, semester II 2026 menuai kritikan masyarakat sipil. Mereka melihat potensi deforestasi, pengingkaran komitmen iklim, hingga menganaktirikan petani swadaya. Bahlil secara telanjang menyebut perluasan kebun sawit sebagai salah satu strategi mencapai B50. Sementara, riset Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut, kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi memperluas…
TANJUNG SELOR, 29 Oktober 2025. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kalimantan Utara (Kaltara) menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) kepada sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Kaltara, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan daerah yang mempunyai luas total 75.467,70 km2, terletak pada posisi antara 114o 35’ 22’ – 118o 0300’ Bujur Timur dan antara 1o 21’ 36’ – 4o 24’ 55’ Lintang Utara. Pada tahun 2012, Kaltara merupakan pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur dengan Bulungan dijadikan sebagai ibukota provinsi ke-34 tersebut. Pemekaran ini resmi dibentuk setelah rancangan undang-undang…
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal itu diutarakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP., saat membuka kegiatan “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)…
