Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) terindikasi cacat prosedur. Selain karena prosesnya yang tertutup, naskah akademik dan drafnya pun tidak pernah sampai ke tangan akademisi yang jadi tenaga ahli. Saldi Isra, Hakim MK, mencecar saksi dan ahli presiden dengan berbagai pertanyaan. Hasilnya, terdapat ketidaksinkronan jawaban. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi…
Pemerintah terus mendorong pengembangan bioenergi kayu sebagai upaya transisi energi terbarukan. Pada peta jalan terbaru, bioenergi dari pembakaran kayu, mengambil porsi 12,2% dalam bauran energi terbarukan Indonesia per 2030. Berbagai organisasi masyarakat sipil terus mempertanyakan efektivitas bioenergi kayu ini dan menilai, sumber ini tetap menghasilkan emisi besar, rakus lahan dan bisa mendorong penyingkiran masyarakat adat maupun petani dari ruang hidup mereka. Riset Koalisi…
Sekitar 475.000 hektar kawasan hutan di Jambi bakal jadi proyek pangan dan energi. Kawasan 1,4 kali lipat luas Ibu Kota Nusantara ini bagian dari proyek pangan dan energi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan total di Indonesia 20,6 juta hektar. Rudi Syaf, Manajer Program Komunikasi dan Informasi KKI Warsi, meminta, proyek pangan dan energi tak menggerus tutupan hutan tersisa. Dalam satu dekade terakhir, Jambi kehilangan tutupan…
Gorontalo terus menghadapi ancaman kerusakan ekologis. Hutan alam di provinsi ini perlahan-lahan menyusut, sementara izin-izin pemanfaatan lahan kembali terbit atas nama bioenergi. Kondisi ini, membuka babak baru dalam cerita panjang deforestasi di Bumi Serambi Madinah ini. Data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, hingga 2023, hutan alam tersisa di Gorontalo tinggal 693.795 hektar, atau 57% dari total luas daratan. Dalam rentang waktu…
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru saja membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penetapan Status Hutan Adat (PPSHA). Berbagai kalangan akan terus memantau dan mengawal supaya satgas ini bisa berjalan efektif dan tak keluar jalur. Abdon Nababan, aktivis lingkungan dan masyarakat adat juga penerima penghargaan Ramon Magsaysay ini, mengatakan, Satgas PPSHA harus jadi pengingat Satgas PKH ihwal penanganan terhadap masyarakat adat. Saat ini,…
Hari Bumi jatuh pada 22 April. Ia jadi pengingat pentingnya tanggung jawab bersama menjaga bumi dari kerusakan. Saat ini, kondisi bumi tak baik-baik saja. Krisis iklim terjadi dan berdampak ke berbagai sektor di dunia termasuk Indonesia. Kekhawatiran berbagai kalangan muncul kala pola-pola pembangunan di Indonesia masih eksploitatif, bergantung hutan, lahan dan sumber daya alam. Hilman Afif, Juru Kampanye Yayasan Auriga Nusantara, menyatakan,…
Jakarta, 8 Mei 2025 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini (7 Mei 2025) mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), serta pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini…
Depok, 22 April 2025 – Sebanyak lebih dari 100 peserta dari berbagai pihak atau instansi. antusias mengikuti diskusi publik bertajuk “Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Bagi Masyarakat Adat” di Balai Sidang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kaoem Telapak sebagai anggota Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)…
International Webinar-Indonesia Journalist Reports Transisi Energi: Deforestasi, Ekspor Illegal, Hak-Hak Masyarakat Adat, Praktik Culas, dan Gangguan Lingkungan Transisi energi menjadi upaya prioritas dalam merespons krisis iklim global. Di Indonesia, salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi krisis iklim, yakni dengan meningkatkan bauran energi terbarukan dengan memanfaatkan biomassa kayu sebagai bioenergi. Biomassa kayu akan menggantikan hingga 10% batubara di 52 Pembangkit Listrik…
Tokoh masyarakat adat Dayak Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Harnilis, mengatakan Masyarakat Adat Meratus siap membela dan mempertahankan wilayah adat mereka agar tidak menjadi kawasan konservasi milik negara. Harnilis merespons atas upaya pemerintah pusat dan daerah menjadikan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional atau kawasan konservasi. Menurut Harnilis, rencana penetapan wilayah adat Meratus menjadi Taman Nasional dinilai dapat mencederai hak-hak tradisional…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam prolegnas tahun 2025. Tepatnya nomor urut 31 prolegnas prioritas. Sejak tahun 2009, RUU Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan dan masuk dalam prolegnas, namun tidak kunjung ada hilal pengesahannya. Badan Legislasi DPR RI optimis[1] bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat dapat disahkan pada tahun 2025. RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan bagi seluruh…
Potret Aktivitas Masyarakat Adat Meratus – Donny [Jakarta, Kamis 17 April 2025] – Dalam semangat memperjuangkan keadilan konstitusional dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat di Indonesia, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Diskusi Publik Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dan Urgensinya terhadap Upaya Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kegiatan ini menjadi ruang reflektif sekaligus strategis untuk menggali kembali makna “hak-hak tradisional”…
