TANJUNG SELOR, 29 Oktober 2025. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kalimantan Utara (Kaltara) menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) kepada sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Kaltara, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…
LONDON, 21 Oktober 2025 – Biofuelwatch, Forest Watch Indonesia, dan Global Forest Coalition mendesak Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk mengecualikan biofuel yang merusak dari kepatuhan terhadap Kerangka Net-Zero (Net-Zero Framework). Dalam pertemuan Luar Biasa Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC ES.2) di London pekan lalu, negara-negara anggota memutuskan untuk menunda adopsi resmi kerangka tersebut hingga tahun 2026. Namun, pembahasan penting mengenai detail insentif energi bersih…
Aksi damai di depan kedutaan besar jepang-jakarta Jakarta, 20 Oktober 2025 — Hari ini 20 Oktober 2025 para aktivis lingkungan yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai di depan kantor Kedutaan Besar Jepang dan Korea Selatan di Jakarta. Aksi ini menyoroti dampak serius impor pelet kayu (wood pellet) oleh kedua negara tersebut dari Indonesia, yang dinilai mempercepat deforestasi,…
Aksi Hari tani nasional Setiap tanggal 24 September, bangsa Indonesia memperingati Hari Tani Nasional (HTN) sebagai momentum bersejarah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Peringatan ini sekaligus menegaskan kembali komitmen negara dalam mewujudkan pelaksanaan Reforma Agraria. UUPA 1960 lahir dengan semangat melakukan perombakan terhadap struktur penguasaan tanah yang timpang (struktur agraria), sekaligus mendorong pengembangan usahatani rakyat melalui…
Batuley, 09 Agustus 2025. Masyarakat Adat Rumpun Alar sepakat untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat mereka. Masyarakat Adat Rumpun Alar berada di wilayah utara bagian timur Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Rumpun Alar terdiri dari 7 komunitas adat yaitu: Batuley, Kabalsiang, Benjuring, Sewer, Kumul, Waria, dan Jursiang. Salah satu alasan Masyarakat Adat Rumpun Alar berkeinginan untuk segera melakukan pemetaan wilayah…
Bogor, 9 Agustus 2025 — Bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara resmi meluncurkan kembali data terkini mengenai status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Momentum ini digunakan tidak hanya untuk menyuarakan pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah adat, tetapi juga menegaskan peran vital masyarakat adat dalam menjaga sumber daya alam, sistem pangan…
Jakarta, 15 Juli 2025 — Diskusi awal perubahan UU Kehutanan berlangsung terlalu singkat dan dangkal untuk bisa saling mendalami persoalan kehutanan yang kompleks dan tumpang tindih dengan berbagai kepentingan. Dalam pembahasannya ke depan, masyarakat sipil berharap bisa mendapat ruang lebih untuk memaparkan lebih luas dan teknis tentang persoalan di lapangan, termasuk perlindungan ekosistem hutan dan pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat.…
Potret keadaan hutan di wilayah mahakam ulu, kalimantan. dok: forest watch indonesia Jakarta, 9 Juni 2025: Rencana revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (RUUK) harus menjadi momentum perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Indonesia tidak boleh lagi menggunakan paradigma kolonial yang menganggap hutan sebagai komoditas milik negara semata. Seharusnya, Indonesia bisa menata kelola hutan dengan memberi pengakuan…
Jakarta, 20 Juni 2025 — Upaya Indonesia menurunkan laju deforestasi untuk mencapai target pengurangan emisi 2030 dinilai gagal arah dan kontradiktif. Dalam dokumen FoLU Net Sink 2030, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan bahwa 60% pengurangan emisi berasal dari sektor hutan dan lahan. Namun, temuan Forest Watch Indonesia (FWI) justru menunjukkan deforestasi terus terjadi secara masif dan terencana. Anggi Putra Prayoga, Juru…
Jakarta, 8 Mei 2025 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini (7 Mei 2025) mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), serta pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini…
Depok, 22 April 2025 – Sebanyak lebih dari 100 peserta dari berbagai pihak atau instansi. antusias mengikuti diskusi publik bertajuk “Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Bagi Masyarakat Adat” di Balai Sidang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kaoem Telapak sebagai anggota Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)…
Potret Aktivitas Masyarakat Adat Meratus – Donny [Jakarta, Kamis 17 April 2025] – Dalam semangat memperjuangkan keadilan konstitusional dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat di Indonesia, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Diskusi Publik Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dan Urgensinya terhadap Upaya Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kegiatan ini menjadi ruang reflektif sekaligus strategis untuk menggali kembali makna “hak-hak tradisional”…
