Tahun politik 2024 telah tiba, dan di panggung politik Indonesia, isu lingkungan hidup dan perlindungan alam kembali menjadi sorotan utama. Kehadiran masalah ini memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara terkait kebijakan iklim, perlindungan lingkungan, dan tata guna lahan, terutama terkait dengan nasib hutan yang merupakan aset alam berharga bagi bangsa ini. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungannya. Namun, selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali berkonflik dengan upaya pelestarian lingkungan. Kebutuhan akan pengembangan infrastruktur dan industri sering kali menyebabkan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap sumber daya alam, termasuk hutan. Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia.
Dalam kondisi politik, masalah lingkungan seringkali terabaikan karena keterkaitannya dengan sumber dana kampanye dari calon presiden dan partai politik yang memiliki kepentingan dengan bisnis ekstraksi sumber daya alam. Hal ini disoroti oleh Ferdian Yazid dari Transparency International Indonesia, yang menyoroti fenomena di mana para kandidat politik dapat mengubah sikap mereka tergantung pada kepentingan politik pasca-pemilihan, bahkan dengan mengorbankan isu lingkungan untuk mengamankan dukungan politik. Meskipun demikian, Pemilu 2024 juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen nyata terhadap kelestarian lingkungan. Nadia Hadad dari Yayasan Madani Berkelanjutan menekankan pentingnya memilih calon pemimpin yang mampu merealisasikan agenda perlindungan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan datang.
Hal ini juga ditegaskan oleh Regina Bay, perwakilan masyarakat adat lembah Grime, Jayapura, yang menyoroti harapan masyarakat akan pemimpin yang memiliki kesadaran lingkungan. Di tengah pemberian izin yang semakin meningkat untuk aktivitas penebangan hutan di wilayahnya, masyarakat adat mengharapkan pemimpin yang dapat memprioritaskan perlindungan hutan dan lingkungan. Namun, tantangan dalam pembangunan berkelanjutan juga tidak bisa diabaikan. Transisi ke energi terbarukan, misalnya, dapat mengorbankan hutan karena penggunaan biomassa sebagai bahan bakar alternatif. Mufti Barri dari Forest Watch Indonesia memperingatkan bahwa penggunaan biomassa dapat meningkatkan tekanan terhadap hutan karena meningkatnya permintaan tanaman hutan sebagai sumber energi.
Politik lingkungan memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan perlindungan alam di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga menjadi landasan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, terdapat tantangan dalam mempertemukan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, baik dari sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Integrasi SDGs dalam agenda politik dapat memberikan landasan yang jelas bagi pembentukan kebijakan perlindungan alam yang berkelanjutan. Dengan memperhitungkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, kebijakan perlindungan alam yang mendukung SDGs dapat diwujudkan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan alam yang berkontribusi pada pencapaian SDGs.
Oleh karena itu, politik lingkungan memegang peranan penting dalam menciptakan kebijakan perlindungan alam yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memprioritaskan integrasi SDGs dalam agenda politik, membangun kemitraan lintas sektor, dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, Indonesia dapat menghadapi tantangan lingkungan dengan lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Masyarakat pun perlu terus mengawasi dan menekan pemimpin terpilih agar komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan tidak berkurang setelah masa kampanye berakhir.
Sumber tulisan ini berasal dari kumparan.com