Amsakar Achmad, Kepala BP Batam begitu riang gembira merespons terbitnya aturan baru yang dinilainya mempermudah proses pelepasan kawasan hutan untuk investasi. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penataan Penyediaan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sejumlah pihak menilai, reaksi Amsakar menunjukkan yang bersangkutan tak peka dan tidak memahami persoalan mendesak di…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) terindikasi cacat prosedur. Selain karena prosesnya yang tertutup, naskah akademik dan drafnya pun tidak pernah sampai ke tangan akademisi yang jadi tenaga ahli. Saldi Isra, Hakim MK, mencecar saksi dan ahli presiden dengan berbagai pertanyaan. Hasilnya, terdapat ketidaksinkronan jawaban. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi…
Pemerintah terus mendorong pengembangan bioenergi kayu sebagai upaya transisi energi terbarukan. Pada peta jalan terbaru, bioenergi dari pembakaran kayu, mengambil porsi 12,2% dalam bauran energi terbarukan Indonesia per 2030. Berbagai organisasi masyarakat sipil terus mempertanyakan efektivitas bioenergi kayu ini dan menilai, sumber ini tetap menghasilkan emisi besar, rakus lahan dan bisa mendorong penyingkiran masyarakat adat maupun petani dari ruang hidup mereka. Riset Koalisi…
Sekitar 475.000 hektar kawasan hutan di Jambi bakal jadi proyek pangan dan energi. Kawasan 1,4 kali lipat luas Ibu Kota Nusantara ini bagian dari proyek pangan dan energi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan total di Indonesia 20,6 juta hektar. Rudi Syaf, Manajer Program Komunikasi dan Informasi KKI Warsi, meminta, proyek pangan dan energi tak menggerus tutupan hutan tersisa. Dalam satu dekade terakhir, Jambi kehilangan tutupan…
Gorontalo terus menghadapi ancaman kerusakan ekologis. Hutan alam di provinsi ini perlahan-lahan menyusut, sementara izin-izin pemanfaatan lahan kembali terbit atas nama bioenergi. Kondisi ini, membuka babak baru dalam cerita panjang deforestasi di Bumi Serambi Madinah ini. Data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, hingga 2023, hutan alam tersisa di Gorontalo tinggal 693.795 hektar, atau 57% dari total luas daratan. Dalam rentang waktu…
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru saja membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penetapan Status Hutan Adat (PPSHA). Berbagai kalangan akan terus memantau dan mengawal supaya satgas ini bisa berjalan efektif dan tak keluar jalur. Abdon Nababan, aktivis lingkungan dan masyarakat adat juga penerima penghargaan Ramon Magsaysay ini, mengatakan, Satgas PPSHA harus jadi pengingat Satgas PKH ihwal penanganan terhadap masyarakat adat. Saat ini,…
Hari Bumi jatuh pada 22 April. Ia jadi pengingat pentingnya tanggung jawab bersama menjaga bumi dari kerusakan. Saat ini, kondisi bumi tak baik-baik saja. Krisis iklim terjadi dan berdampak ke berbagai sektor di dunia termasuk Indonesia. Kekhawatiran berbagai kalangan muncul kala pola-pola pembangunan di Indonesia masih eksploitatif, bergantung hutan, lahan dan sumber daya alam. Hilman Afif, Juru Kampanye Yayasan Auriga Nusantara, menyatakan,…
Tokoh masyarakat adat Dayak Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Harnilis, mengatakan Masyarakat Adat Meratus siap membela dan mempertahankan wilayah adat mereka agar tidak menjadi kawasan konservasi milik negara. Harnilis merespons atas upaya pemerintah pusat dan daerah menjadikan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional atau kawasan konservasi. Menurut Harnilis, rencana penetapan wilayah adat Meratus menjadi Taman Nasional dinilai dapat mencederai hak-hak tradisional…
Pohon kaliandra menjulang tinggi di kawasan Hutan Pasir Piring, Waluran, Kabupaten Sukabumi. Ada yang baru tumbuh satu sampai dua meter, dan ada pula tampak batang tembus lima meter. Persisnya di petak 93 kawasan hutan itu, pohon kaliandra mendominasi ekosistem hutan. Pohon pinus yang memiliki batang lebih tinggi kelihatan kalah jumlahnya. Sebelum kaliandra tumbuh masif, sebagian kawasan hutan itu hanya lahan…
Hujan deras yang mengguyur tiga kecamatan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo telah mengakibatkan banjir pada Januari lalu (22/1/2025). Kajian yang dilakukan oleh Koalisi #SaveGorontalo menunjukkan aktivitas industri ekstraktif yang melakukan pembabatan hutan menyumbang peran untuk banjir itu. Banjir itu melanda Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur. Juru Bicara Koalisi #SaveGorontalo, Renal Husa, mengungkapkan tiga kecamatan tersebut dalam posisi rentan bencana…
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan audiensi ke DPD RI dan meminta lembaga tersebut melakukan pengawasan di sektor lingkungan hidup, terutama terkait rencana pemerintah mencadangkan 20 juta hektar hutan untuk pangan, energi, dan air. Bagi masyarakat sipil, wacana ini berbahaya terhadap hutan alam, dan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Tahun 2021-2023 saja, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat 1,9 juta hektar…
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak sorotan. Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai, regulasi anyar ini kental Orde Baru karena membuka lebar ruang keterlibatan militer. Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, khawatir, perpres ini justru untuk menggusur pemukiman, kebun dan ladang masyarakat di dalam kawasan hutan. Apalagi, banyak proyek pemerintah yang haus lahan, mulai…
