Melihat kondisi politik yang terjadi belakangan ini, Pemerintah diharapkan tidak kehilangan fokus dalam menjalankan agenda-agenda perbaikan tata kelola hutan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk rekomendasi terkait pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia agar tetap menjamin keberadaan hutan alam di pulau-pulau kecil:

  1. Melakukan review terhadap berbagai izin yang sifatnya mengeksploitasi pulau-pulau kecil dan memastikan penegakan hukumnya dijalankan.
  2. Melaksanakan mandat undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  3. Menghentikan pemberian dan perpanjangan izin baru untuk HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan di pulau-pulau kecil.
  4. Khusus wilayah pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah masyarakat adat, pemerintah harus segera melakukan pemetaan wilayah adat yang kegiatannya melibatkan masyarakat adat setempat.
  5. Melakukan review kembali status fungsi kawasan hutan di pulau-pulau kecil Indonesia.
  6. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil.
  7. Menyelesaikan seluruh konflik yang disebabkan oleh ketidakjelasan ruang kelola masyarakat adat/lokal.
  8. Melakukan sinergisitas fungsi kawasan hutan dengan rencana zonasi perairan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  9. Pengalihan pengelolaan beberapa wilayah potensial dalam melindungi habitat perairan dan laut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  10. Melakukan perbaikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Forest Governance dengan menjamin adanya Transparansi, Partisipasi, Koordinasi, dan Akuntabilitas dalam mengelola pulau-pulau kecil di Indonesia.

Butir-butir rekomendasi diatas merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilaksanakan pemerintah dalam menjamin kelestarian hutan alam di pulau-pulau kecil. Selain itu, rekomendasi diatas merupakan bagian dari substansi tugas, fungsi dan wewenang pemerintah sebagai abdi negara yang harus menjaga kedaulatan rakyatnya.

[SELESAI]

bpppk
1. FWI (Forest Watch Indonesia)
2. PB AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
3. SAVE Aru
4. YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai)
5. PD AMAN Maluku
6. PD AMAN Sulawesi Tengah
7. PD AMAN Kepulauan Aru
8. PD AMAN Sorong Raya
9. INFIS (Indonesia Nature Film Society)

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top