Sekitar 50% titik api yang tersebar pada rentang waktu Januari-Oktober 2015 berada di dalam konsesi perusahaan, baik itu HTI (29%), Sawit (15%), dan HPH (3%). Selebihnya tersebar pada area moratorium izin (23%), area yang tidak termasuk di dalam wilayah moratorium (23%), wilayah tumpang tindih (3%) dan sebagian kecil di wilayah adat (4%). Selain titik api pada konsesi, berdasarkan pembagian kawasan hutan menunjukkan bahwa konsentrasi sebaran titik api terbesar berada di hutan produksi (HP/HPK/HPT) sebesar 51,7%, dan hutan lindung sebesar 10,9%. Gambar 1 menampilkan perbandingan jumlah titik api pada rentang waktu Januari-Oktober 2015 berdasarkan analisis yang dilakukan oleh FWI dan AMAN.

Gambar 1. Sebaran Titik Api pada Rentang Waktu Januari-Oktober 2015
Gambar 1. Sebaran Titik Api pada Rentang Waktu Januari-Oktober 2015

Berdasarkan grafis di atas, ada 16,297 titik api yang berada di luar konsesi dan juga di luar wilayah adat. Analisis antara data sebaran titik api dengan Peta Penundaan Izin Baru (PPIB) atau wilayah Moratorium revisi ke-7 memperlihatkan lebih dari setengahnya berada dalam wilayah tersebut. Terjadinya pembakaran hutan dan lahan (gambut) di dalam wilayah moratorium menjadi indikasi bahwa instrumen moratorium belum efektif untuk menyelesaikan persoalan tata kelola hutan.

Hal ini membuktikan bahwa tata kelola yang buruk di tingkat tapak menjadi salah satu akar persoalan utama terjadinya bencana asap saat ini. Tidak adanya manajemen pengelolaan di tingkat tapak mengakibatkan tidak terkontrolnya pengelolaan hutan dan lahan gambut. Hal ini menimbulkan status open access dan menimbulkan peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari fakta di atas, dapat dilihat bahwa penguatan kelembagaan pengelola hutan di tingkat tapak seperti halnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan tentu harus diikuti dengan adanya pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat adat, perlu dilakukan untuk memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan di Indonesia.

Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan AMAN dan FWI menunjukkan bahwa sebaran titik api pada 10 lokasi wilayah adat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan termasuk HTI dan perkebunan sawit. Temuan lainnya menunjukkan 8 dari 10 lokasi wilayah adat yang diteliti sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan.

Di bawah gempuran budaya dari luar dan ekstraksi sumberdaya alam yang merusak, masyarakat adat semakin tertekan dalam menjalankan hidupnya. Mengatasi keterancaman kelangsungan hidup dan budaya masyarakat adat seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam rencana pembangunan jangka panjang. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adat merupakan sebuah tuntutan yang mutlak untuk diwujudkan melalui undang-undang. Karena menyelamatkan kehidupan masyarakat adat secara otomatis akan menyelamatkan hutan yang tersisa.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top