Kabupaten Sumbawa
Pesona pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa adalah Taman Pulau Kecil Kramat, Bedil, Temudong atau sering dikenal juga TPK Kabete. TPK Kabete merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dibawah pengelolaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dengan luas 2000 hektar. Melalui Surat keputusan bupati nomor 1198 tahun 2014 TPK Kabete dicadangkan sebagai kawasan konservasi.

Secara administrasi TPK Kabete terletak di Desa Labuan Bajo Kecamatan Utan. Luas masing-masing pulau tersebut yaitu, Pulau Kramat 60,07 hektar, Pulau Bedil 1,92 hektar, dan Pulau Temudong 39,69 hektar. Ketiga pulau tersebut menjadi salah satu opsi destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa dan pulau yang paling banyak dikunjungi adalah Pulau Temudong. Pulau yang memiliki luasan paling kecil yaituPulau Bedil memiliki daya tarik tersendiri karena pulaunya tidak luas maka sangat terpengaruh dengan pasang surut air laut. Saat ini Pulau Bedil dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berladang/berkebun kelapa. Sedangkan Pulau Temudong dan Pulau Kramat dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan berladang umbi-umbian.

TPK Kabete sudah memiliki sistem zonasi yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan termasuk masyarakat di kawasan konservasi. Sistem zonasi tersebut yaitu, Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas, dan Zona Lainnya (Sub Zona Perikanan Berkelanjutan). Hal tersebut disusun guna mendukung dan menyeimbangkan antara kebutuhan ekologi (pengelolaan kawasan) dan ekonomi (aktifitas pemanfatan dan investasi).

Berdasarkan tingkat efektivitas pegelolaannya, TPK Kabete berada pada level merah karena sudah memiliki dokumen inventarisasi dan identifikasi, batas luar kawasan konservasi, dan pencadangan oleh kepala daerah yang telah dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan. Namun guna meningkatkan efektivitas pengelolaan menuju level kuning 100% maka perlu membentuk organisasi unit pengelola kawasan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, serta dukungan pembiayaan pengelolaan.

Selain TPK Kabete, Kabupaten Sumbawa memiliki pesona pulau-pulau kecil lainnya yaitu, Pulau Panjang yang berstatus kawasan hutan Cagar Alam, Pulau Ngali yang sebagian pulaunya berstatus kawasan hutan Lindung, Pulau Liang dan Gili Ngara yang berstatus kawasan Hutan Produksi, Pulau Rakit yang berstatus kawasan Hutan Produksi, dan Pulau Moyo yang berstatus kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut. Secara efektivitas pengelolaan kawasan hutan tersebut sudah memiliki batas luar kawasan hutan dan Unit Organisasi Pengelola. Perlu dukungan sarana dan prasarana pengelolaan serta dukungan pembiayaan pengelolaan agar dapat terkelola secara efektif.

Terdapat juga pulau-pulau kecil yang berstatus non kawasan seperti Pulau Medang yang berada di utara Pulau Sumbawa. Terdapat dua desa di Pulau Medang yang menjadi tempat perkampungan masyarakat. Belum ada upaya pengelolaan pulau-pulau kecil yang berstatus non kawasan baik di darat maupun di perairannya. Oleh karena itu Pulau medang beserta pulau-pulau kecil lainnya yang berstatus non kawasan jauh dari pengelolaan yang efektif. Terlebih jika tidak didukung dengan aspek sosial yang kuat seperti kearifan lokal atau adat istiadat yang mendukung pengelolaan.

Kabupaten Dompu
Kabupaten Dompu memiliki 25 pulau-pulau kecil yang tersebar di enam kecamatan. Ada satu pulau yang menjadi primadona yaitu, Pulau Satonda yang terletak di Desa Nanga Miro Kecamatan Pekat. Pulau Satonda merupakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam dibawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), KLHK. TWA Pulau Satonda disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2000 dengan luas kawasan 2.600 hektar.

TWA Pulau Satonda meliputi pengelolaan darat dan perairannya. Sudah ada sistem zonasi yang dipakai sebagai acuan pengelolaan kawasan konservasi. Sistem zonasi tersebut yaitu, Zona Perlindungan dan Zona Pemanfaatan. Pengelolaan kawasan konservasi dikuasakan pada pihak ketiga yaitu, PT. Ria-So Mila Pantai Indah. Kemungkinan untuk membuka investasi kedepannya sangat memungkinkan dengan memanfaatkan zona pemanfaatan yang ada. Namun perlu diingat bahwa dengan adanya pengelola lain atau pihak ketiga maka terjadi dualisme penguasaan hak atas kawasan konservasi. Hal ini dikhawatirkan terjadi privatisasi barang milik umum (common property).

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top