Usulan Perubahan Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P. 68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Ringkasan Eksekutif

Data dan Informasi adalah kebutuhan dasar bagi pemantau independen dalam melakukan pemantauan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun, sampai saat ini Pemantau Independen masih mengalami kesulitan dalam mengakses data dan informasi kehutanan. Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) selaku sekretariat nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), masih ditemukannya kelemahan dalam keberterimaan pihak pemerintah terkait pemberian data dan informasi. Kemudian, masih terdapat pejabat kehutanan di daerah yang belum sepenuhnya memahami SVLK. Maka dari itu, perlu ada jaminan hukum terkait data dan informasi untuk kepentingan pemantauan. Caranya dengan memasukkan satu bab tentang data dan informasi bagi pemantau yang diatur dalam Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P. 68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.
Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top