Periode awal reformasi, permasalahan kehutanan hanya perihal deforestasi  dan kebakaran. Bertahun-tahun kemudian, terungkap maraknya  permasalahan kehutanan di Indonesia. Dan deforestasi maupun kebakaran  hanya dua dari beragamnya masalah kehutanan di Indonesia.  Sesungguhnya masalahnya pun bukan terletak di hutan atau di dalam  hutan, tapi dalam tata kelola kehutanannya. Di sana lah carut-marut  perizinan terletak, di sana lah tumpang-tindih penguasaan lahan ada, di …

Continue Reading

Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Data Hak Guna Usaha (HGU) mengecam kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka ke publik, pasalnya langkah ini bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 11 ayat 2 bahwa data HGU merupakan informasi yang bersifat “wajib tersedia…

Continue Reading

Perseteruan Antara Masyarakat Adat Muara Tae dengan BPN Kaltim terkait HGU dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae yaitu PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) dan PT. Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) berakhir sudah. Pihak BPN Akhirnya bersedia menyerahkan dokumen HGU dua anak perusahaan dari group besar First Resources ini. Penyerahan dokumen HGU dilakukan oleh…

Continue Reading

Pers Rilis TAK KUNJUNG MEMBUKA DATA HGU, KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI ATR/BPN KE BARESKRIM MABES POLRI “Ada UU Informasi Publik yang mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yang bkn rahasia negara. HGU bkn rahasia negara. Tak boleh ada HGU yang dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP” (Prof.…

Continue Reading

Pers Rilis Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU   Kami menyayangkan pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Syofyan Djalil menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, dalam hal ini melindungi industri sawit. Desakan untuk membuka HGU telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat sipil. HGU merupakan salah satu informasi bersifat…

Continue Reading

Jakarta, 4 Maret 2019. Polemik keterbukaan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) menjadi perbincangan banyak pihak setelah debat calon presiden putaran kedua. Semua pihak membahas betapa pentingnya dokumen HGU dibuka ke publik.  Itulah esensinya kenapa Forest Watch Indonesia (FWI) melakukan permohonan atas dokumen tersebut.  Ketertutupan telah menimbulkan persoalan pada pemanfaatan hutan dan lahan, diantaranya: tumpang tindih perizinan, konflik tenurial yang berkepanjangan,…

Continue Reading

  Jakarta, 20 Februari 2019. Publik dikejutkan pada debat putaran kedua calon presiden (capres) 2019 ketika capres nomor urut 01, Joko Widodo, mengungkapkan areal yang dimiliki oleh capres 02 Prabowo Subianto, 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui bahwa dirinya memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status…

Continue Reading

Mendorong Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Hutan di Indonesia Problem paradigmatik permasalahan hutan dan sumber daya alam adalah masih dominannya perspektif pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber daya alam. Sumber daya alam diposisikan sebagai aset ekonomi dan layanan komoditas untuk pasar. Pemikiran mengenai hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya yang bersifat kompleks dan berlapis (sosial, budaya, ekonomi,…

Continue Reading

Press Release Sengketa informasi antara Kanwil BPN Kaltim Dengan Masyarakat Adat Muara Tae kian berlarut – larut. Sengketa informasi terkait HGU dua perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Ijin HGU dua perusahaan dari group besar First Resouces ini tidak diketahui warga posisinya, apakah memang…

Continue Reading

(Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru) Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australis seperti mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan2. Sementara itu, hasil anallisis FWI pada tahun 2014 menunjukkan hutan…

Continue Reading

[Siaran Pers] Pemerintah agar segera membentuk Tim Kerja secara transparan dan partisipatif Jakarta, 18 Januari 2019. Masa berlaku Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit tinggal 32 bulan. Dengan singkatnya waktu, ditambah hiruk-pikuk tahun politik yang berpotensi mengalihkan perhatian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dimandatkan untuk mengoordinasikan pelaksanaan…

Continue Reading

Pergumulan Prof HAKA dalam Ranah Teori  Pengetahuan (Epistemologi) dan Praksis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Oleh: Ismatul Hakim Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih karena diminta untuk membedah buka Prof Haryadi Kartodiharjo (HAKA) yang sangat luarbiasa ini. Prof HAKA adalah sedikit  intelektual yang mampu bertahan  dan tidak mengalami problem defisit  dan pendangkalan pengetahuan atau banalitas oleh semakin merebaknya profanisme sebagai dampak tindak…

Continue Reading

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top