Tantangan Pembangunan dan Operasionalisasi KPH
Latar belakang pembangunan KPH menjadi Prioritas Nasional adalah dalam rangka menyiapkan Integrated Forest Base Clustering Industry, yang diharapkan dapat lebih mendistribusikan usaha-usaha kehutanan (mengurangi praktek monopoli dan oligopoli). KPH yang operasional diharapkan dapat menjadi pengungkit dalam membangkitkan kembali industri kehutanan hulu-hilir pada ruang yang efektif, sehingga dapat memacu perkembangan perekonomian lokal.

Semangat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 66, dalam rangka penyelenggaraan kehutanan Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. KPH awalnya dibangun sebagai wujud nyata desentralisasi pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di tingkat tapak berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Pemerintah Daerah maka tatanan pembangunan KPH yang saat ini sudah dibentuk akan mengalami beberapa perubahan.

Dengan demikian proses pembangunan dan operasionalisasi KPH pun mengalami hambatan, kewenangan kabupaten/kota dalam pembangunan KPH terpaksa harus ditarik ke Provinsi. Maka beban provinsi dalam pembangunan KPH akan semakin berat, tantangannya adalah bagaimana provinsi dapat meneruskan berbagai inisiatif yang sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota serta bagaimana mengembangkan program yang lebih besar dan menyeluruh untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH. Tantangan lain bagaimana alokasi sumber daya (termasuk keuangan) yang bisa dialokasikan pemerintah provinsi untuk memenuhi tuntutan tugas yang baru ini.

Posisi dan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan KPH di Indonesia. Walaupun konsep KPH sendiri masih menjadi perdebatan, namun kebijakan ini sudah berjalan dan menjadi bagian dari strategi pengelolaan hutan Indonesia. Oleh karena itu, fungsi kontrol dan pengawasan terhadap implementasi KPH oleh masyarakat mau tidak mau harus dilakukan.

Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran, pertimbangan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung (pasal 68 ayat 2c dan 2d). Mandat tersebut menjadi landasan bagi Forest Watch Indonesia sebagai bagian dari elemen masyarakat Indonesia untuk melakukan serangkaian pemantauan terhadap kinerja pembangunan KPH, dalam upaya mendorong terwujudnya pengelolaan hutan yang profesional, adil dan lestari di tingkat tapak.

Forest Watch Indonesia sebagai bagian dari elemen masyarakat Indonesia telah membangun sebuah buku Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI 1.0. Buku ini dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria dan Indikator (K&I) penilaian dalam panduan ini disusun sesederhana mungkin agar memudahkan penggunaannya bagi masyarakat yang memiliki keberagaman perspektif dan pemahaman. Sehingga dengan panduan ini, masyarakat dapat secara mandiri menilai bagaimana kinerja pembangunan KPH dan siap atau tidaknya KPH untuk beroperasional.

Gambar 1. Konsepsi K&I dalam Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI 1.0
Intip_Hutan_Feb_2016_opti_1_KPH_Gambar1

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top