Maraknya kegiatan eksploitasi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil, menggerakkan organisasi masyarakat sipil untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemantauan dan memberikan masukan perbaikan kepada pemerintah demi terciptanya pengelolaan hutan yang adil, lestari, dan berkelanjutan. Masyarakat sipil merasa memiliki peluang dan harapan yang besar dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, keinginan untuk mengembalikan jati diri bangsa sebagai negara kepulauan dan pembangunan poros maritim yang digagas Presiden diharapkan sebagai bentuk hadirnya negara dalam perlindungan pulaupulau kecil.

Melihat kondisi politik yang terjadi belakangan ini, Pemerintah diharapkan tidak kehilangan fokus dalam menjalankan agenda-agenda perbaikan tata kelola hutan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk rekomendasi terkait pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia agar tetap menjamin keberadaan hutan alam di pulau-pulau kecil.

  1. Melakukan review terhadap berbagai izin yang sifatnya mengeksploitasi pulau-pulau kecil dan memastikan berjalannya penegakan hukum;
  2. Melaksanakan mandat Undang Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  3. Menghentikan pemberian dan perpanjangan izin baru untuk HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan di pulau-pulau kecil;
  4. Khusus wilayah pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah masyarakat adat, pemerintah harus segera melakukan pemetaan wilayah adat yang kegiatannya melibatkan masyarakat adat setempat;
  5. Melakukan review kembali status fungsi kawasan hutan di pulau-pulau kecil Indonesia.
  6. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil.
  7. Menyelesaikan seluruh konflik yang disebabkan oleh ketidakjelasan ruang kelola masyarakat adat/lokal.
  8. Melakukan sinergisitas fungsi kawasan hutan dengan rencana zonasi perairan antara KLHK
    dengan KKP;
  9. Sinergisitas pengelolaan beberapa wilayah potensial dalam melindungi habitat perairan dan laut dari KLHK kepadaKKP;
  10. Melakukan perbaikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Forest Governance dengan menjamin adanya Transparansi, Partisipasi, Koordinasi, dan Akuntabilitas dalam mengelola pulau-pulau kecil di Indonesia.

Butir-butir rekomendasi diatas merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilaksanakan pemerintah dalam menjamin kelestarian hutan alam di pulau-pulau kecil. Selain itu, rekomendasi diatas merupakan bagian dari substansi tugas, fungsi dan wewenang pemerintah sebagai abdi negara yang harus menjaga kedaulatan rakyatnya.

 

Catatan Kaki:
1. Badan Informasi Geospasial. 2013. Diambil dari http://news.metrotvnews.com/read/2013/10/18/188980/jumlahpulau-di-indonesia-berkurang-4-042-buah akses tanggal 6 maret 2015.
2. Diambil dari http://news.liputan6.com/read/2015581/1500-pulauindonesia-diprediksi-tenggelampada-2050 akses tanggal 6 maret 2015.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Diambil dari http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailopiniindex&kid=2&id=6269 akses tanggal 6 maret 2015.
4. Hasil perhitungan digital FWI 2015

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top