Investasi Berbasis Lahan: Bentuk Eksploitasi Penghancuran PulauPulau Kecil

Rusaknya hutan di pulau kecil tidak lepas dari kegiatan investasi berbasis lahan seperti HPH, HTI, perkebunan, dan pertambangan. Hasil penelusuran FWI tahun 2013, menemukan seluas 1,4 juta hektar atau 20 persen daratan di pulau-pulau kecil telah dibebani oleh izin investasi berbasis lahan, seperti HPH, HTI, perkebunan sawit, dan pertambangan. Padahal dari semua konsesi yang ada di pulau-pulau kecil, 60 persen daratannya masih berupa hutan alam. Kegiatan pertambangan menjadi ancaman yang paling masif dengan luasan mencapai 0.82 juta hektar atau 55 persen dari total keseluruhan kegiatan investasi di pulau-pulau kecil. Disusul oleh HPH (17 persen), sawit (16 persen), dan HTI (10 persen).

Intip_hutan_sep-des_2015_Artikel1_tbl1Kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber-daya alam di pulau-pulau kecil kian hari semakin menjadi. Kegiatan-kegiatan tersebut banyak menyebabkan terjadinya konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah, swasta, ataupun konflik antar sesama masyarakat. Munculnya konflik sosial akibat eksploitasi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil memperlihatkan bahwa masyarakat sangat memahami betapa pentingnya sumberdaya alam khususnya hutan alam yang ada sebagai sumber kehidupan. Berikut adalah beberapa kasus konflik sumberdaya alam yang terjadi di pulau-pulau kecil:

 

Pandangan CSO: Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Dari berbagai macam permasalahan dan pengalaman yang ada, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan (saat itu) dalam mengelola hutan di pulau-pulau kecil. Berbagai upaya telah dilakukan seperti penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, peleburan/penggabungan Badan Pengelola REDD+ dan Dewan Nasional Pengendalian Iklim kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), pengawasan dan pengamanan wilayah laut Indonesia, dan kunjungan lapangan ke beberapa provinsi. Namun, upaya-upaya tersebut sampai saat ini dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi di pulau-pulau kecil. Peranan KLHK belum terlihat secara signifikan. Sedangkan KKP mempunyai keterbatasan dalam akses wilayah yang sebagian besar adalah kawasan hutan.

Intip_hutan_sep-des_2015_Artikel1_gmb3Dari ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa KLHK mempunyai peranan lebih besar dalam pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil. Bahkan KKP sendiri cenderung mengelola sumberdaya alam yang terdapat di laut. Untuk wilayah daratan, program yang terdapat di KKP cenderung berada di wilayah pesisir dan mangrove, itupun harus bersinergi atauberirisan dengan KLHK. Pengelolaan hutan alam di pulaupulau kecil yang dilakukan oleh KLHK cenderung membuat hutan alam di pulau-pulau kecil menjadi pusat eksploitasi sumberdaya alam khususnya pertambangan.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top