Hasil kajian Maplecrofts Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) juga menyebutkan rentannya pulau-pulau kecil di Indonesia. Dalam laporannya disebutkan bahwa 1.500 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2050 . Penyebab utama dari tenggelamnya pulau-pulau tersebut ialah karena adanya penambangan pasir dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut. Dalam draft dokumen INDCs juga disebutkan bahwa “sejak 10 tahun lalu Indonesia telah menerapkan langkah-langkah adaptasi yang salah satunya ialah menambah jumlah area konservasi atau lindung di laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil”.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi nyata dari kegiatan investasi rakus ruang di pulau-pulau kecil di Indonesia. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 1,4 juta Ha atau 20% daratan di pulau-pulau kecil telah dibebani seperti HPH, HTI, perkebunan sawit, dan pertambangan. Kegiatan pertambangan menjadi ancaman yang paling massif dengan luasan mencapai 0.82 juta Ha atau 55% dari total keseluruhan kegiatan investasi di pulau-pulau kecil. Disusul oleh HPH (17%), sawit (16%), dan HTI (10%) . Dengan fakta seperti ini, komitmen pemerintah untuk melakukan audit dan review perijianan menjadi kebutuhan mendesak direalisasikan.

Oleh karena itu, dokumen INDCs harus mampu memberi jaminan terhadap perlindungan ekosistem hutan dengan pembenahan tata kepengurusan pada pulau-pulau kecil untuk mencegah terjadinya konversi hutan alam. Salah satu faktor utama yang menjadi akar persoalan adalah tidak adanya sinergi kewenangan dan kebijakan pengelolaan ekosistem di pulau-pulau kecil di antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal agenda kerja strategis di dalam NAWACITA sudah sangat jelas ingin mengembalikan Indonesia kepuncak kejayaan negara kepulauan sebagai bangsa maritim.

9. Penguatan Tanggung Jawab Negara dalam Menertibkan Sektor Bisnis

Berkaitan dengan emisi dari kerusakan hutan, draf rencana INDC menyajikan beberapa usulan upaya, di antaranya “mengurangi deforestasi dan degradasi hutan … melalui partisipasi aktif dari sektor swasta,”. Akan tetapi dalam konteks sektor swasta, komitmen ini tidak selaras dengan regulasi yang ada. Misalnya dalam regulasi sawit, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan seluruh wilayah konsesi dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Sementara itu, banyak perusahaan sudah berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi (high conservation value- HCV) dalam wilayah konsesinya. Jika diperhadapkan dengan aturan yang ada, wilayah HCV tersebut terancam dilabeli sebagai tanah terlantar dan oleh karenanya dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah dan ditawarkan kepada perusahaan lain yang kemungkinan besar justru akan mengeksploitasinya karena tidak memiliki tingkat komitmen yang sama.

INDCs harus menunjukkan komitmen pemerintah untuk secara lebih progresif mentautkan antara kewajiban negara, standar perusahaan, serta upaya negara untuk memastikan bahwa perusahaan patuh. Jangan sampai negara justru tidak siap mengantisipasi inisiatif sektor swasta untuk menerapkan standar-standar yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan emisi dengan cukup signifikan.

10. Jujurlah soal 12,7 juta Ha Perhutanan Sosial!

Pada draft INDCs Indonesia, pemerintah berencana “mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, mendukung restorasi ekosistem dan perhutanan sosial melalui partisipasi aktif dari sektor swasta, usaha kecil dan menengah dan masyarakat lokal, baik untuk tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. “Untuk mencapai target tersebut, seluas total 12,7 juta hektar kawasan hutan telah ditunjuk untuk perhutanan sosial, restorasi ekosistem, konservasi dan pemanfaatan secara lestari dengan mendorong partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok rentan, terutama masyarakat adat dan perempuan.”.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top