6. Biofuel: Solusi yang Salah

Dalam dokumen disebutkan bahwa “Kebijakan Pemerintah mentargetkan penggunaan energy campuran pada tahun 2025 yang setidaknya 23% berasal dari energi baru dan terbarukan”. Salah satu energ baru dan terbarukan yang dimaksud adalah bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari kelapa sawit. Kewajiban penggunaan bahan bakar nabati 15% berbasis crude palm oil (CPO) berlaku efektif pada 1 April 2015. Kebijakan yang lebih dikenal dengan julukan B15 menimbulkan implikasi terhadap peningkatan permintaan CPO nasional untuk konsumsi BBN domestik. Pemenuhan jumlah BBN dari kebijakan B15 akan bergantung sangat besar pada dialokasikannya sejumlah produksi CPO nasional untuk proses produksi BBN, yang dalam hal ini harus mempertimbangkan jumlah ketersediaan pasokan bagi kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan ekspor dari pasar global.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari lahan gambut yang ter-drainase dengan kedalaman air tanah gambut rata-rata 0,7 meter adalah 65 ton/CO2/Ha/tahun. Hingga tahun 2014, total luas perkebunan sawit di lahan gambut telah mencapai lebih dari 11,5 juta Ha (Sawit Watch, 2014). Maka bisa diperkirakan total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014 mencapai 747,5 juta ton CO2. Konversi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, ditambah dengan buruknya pengelolaan perkebunan, juga menjadi penyebab kebakaran hutan dan kabut asap yang berulang kali terjadi di Riau, Jambi dan beberapa provinsi lain.

Besarnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan untuk memproduksi bahan bakar nabati menjadi kontradiksi dari tujuan penggunaan BBN itu sendiri. Dengan laju ekspansi perkebunan kelapa sawit 500 ribu ha tiap tahun, perkebunan kelapa sawit skala besar juga memiliki dampak sosial. Dampak sosial tersebut di antaranya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat dan komunitas lokal, kondisi buruh yang memprihatinkan, petani sawit yang kalah bersaing dengan perusahaan, lahan pangan yang terancam, pelanggaran HAM dan lain-lain . Pemerintah sebaiknya mulai memikirkan alternatif energi bersih lain yang tidak berimplikasi pada konversi lahan dan pembangunannya tidak menghasilkan emisi GRK yang tinggi.

Hal ini juga menunjukkan pentingnya pemerintah untuk melakukan kontrol lebih kuat terhadap pola produksi dan konsumsi yang mengacu kepada kebutuhan industri dan permintaan pasar yang cenderung meningkat.

7. Moratorium Hutan dan Lahan Gambut Tak Berjalan Maksimal

Di dalam draf INDCs, disebutkan klaim pengurangan emisi yang cukup signifikan melalui kebijakan moratorium ijin baru di hutan primer dan lahan gambut. Akan tetapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa tingkat deforestasi justru meningkat meskipun moratorium diberlakukan. Kenaikan tingkat deforestasi ini terjadi di hutan sekunder atau di wilayah berhutan di dalam konsesi yang tidak dilindungi oleh kebijakan moratorium. Analisa Greenpeace terhadap Inpres baru ini mengungkapkan luas hutan yang dilindungi seluas 63,8 juta hektar sementara luas hutan Indonesia yang seharusnya bisa diselamatkan mencapai 93,6 juta hektar. Perpanjangan ini juga tidak menyelesaikan masalah tumpang tindih izin yang ada di hutan moratorium yang mencapai 5,7 juta hektar. Dengan demikian sekitar 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih tetap terancam. Sebelum inpres moratorium diperpanjang, masyarakat sipil beramai-ramai mengusulkan bahwa moratorium tidak hanya diperpanjang, namun juga diperkuat. Sayangnya, aspirasi ini tidak dikabulkan pemerintah.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top