3. Pengingkaran Masyarakat Adat Sebagai Indigenous Peoples di Indonesia

Draft INDC dalam bahasa Indonesia menyebutkan masyarakat adat namun dalam bahasa Ingris yang akan menjadi dokumen resmi yang diserahkan oleh pemerintah istilah yang digunakan adalah adat communities bukan indigenous peoples. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia masih mengingkari masyarakat adat di Indonesia sebagai indigenous peoples sebagaimana tertuang dalam The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP, di mana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. INDC bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 yang menggunakan UNDRIP dan Konvensi ILO 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples.

Dari aspek konstitusionalitas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat(2) dan Pasal 28I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai Undang- undang. Sikap ingkar ini juga tidak konsisten dengan tindakan dan sikap pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian dan arena internasional yang selama ini secara konsisten menggunakan istilah indigenous peoples yang tertuang dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia, diantaranya adalah: Perayaan The International Day of the World’s Indigenous Peoples pada tahun 2006 oleh Presiden SBY; Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia tentang Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation; Forest Investment Program (FIP); Convention on Biological Diversity/CBD (Konvensi Keanekaragaman Hayati) dan Nagoya Protocol serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya.

Selanjutnya Sikap Pemerintah Indonesia ini juga merupakan pengabaian terhadap “Concluding observations on the initial report of Indonesia” oleh Committee on Economic, Social and Cultural Rights Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 19 June 2014. Komite ini meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan mengakui masyarakat adat sebagai indigenous peoples.

Peran penting masyarakat adat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan lestari dan rehabilitasi harus menjadi roh strategi nasional untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tertuang dalam INDC. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan peta-peta wilayah adat baik yang sudah diserahkan kepada Pemerintah seluas 6,8 Juta Hektar maupun peta indikatif yang diperkirakan seluas 84 Juta Hektar. Dengan demikian, maka target komitmen pemerintah dalam penurunan emisi akan mudah dicapai.

Dengan demikian maka INDC dalam Bahasa Inggris harus menyebutkan masyarakat adat sebagai indigenous peoples bukan adat communities. Jika tidak maka Indonesia tidak pantas mendapatkan manfaat dari kontribusi Masyarakat Adat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim..

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top