2. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Rentan Perubahan Iklim

Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, adaptasi menjadi titik tekan yang harus diangkat dalam skema perubahan iklim. Akan tetapi pengabaian terhadap adaptasi masih nampak dalam dokumen INDCs. Disebutkan bahwa, Indonesia akan menentukan jumlah dana yang dibutuhkan sampai tahun 2020 dan seterusnya berdasarkan analisa kebutuhan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, sementara jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mitigasi telah teridentifikasi. Pada bagian lain diungkapkan bahwa membangun ketahanan iklim perlu proses yang panjang dan biaya yang besar. Ini menggambarkan bahwa adaptasi memang tidak pernah menjadi prioritas dibandingkan dengan mitigasi yang barangkali secara pendanaan memang lebih strategis. Padahal komitmen pendanaan yang selama ini mengalir masuk ke Indonesia berbentuk utang, hibah, campuran utang dan hibah serta bantuan teknis, bersumber dari negara industri, lembaga keuangan internasional dan swasta, yang ditujukan untuk aktivitas mitigasi perubahan iklim, datang dengan berbagai persyaratan (conditionalities) yang dapat mengintervensi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan dan aksi penurunan emisi pada tingkat nasional dan sub-nasional.

Dalam praktek penanganan bencana ekologis, kita juga menyaksikan bahwa dampak perubahan iklim tidak menjadi satu panduan pembangunan nasional, sehingga upaya untuk memperluas eksploitasi sumberdaya alam dalam pembangunan nasional melalui berbagai proyek pembangunan tidak mampu dikontrol, ijin-ijin perluasan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri pada kawasan gambut dan hutan alam masih terus berlangsung demikian juga dengan eksploitasi kawasan karst serta pembangunan infrastruktur dan pembangkit energi berbahan baku batubara.

Selain itu, alternatif tentang integrasi antara upaya mitigasi dan adaptasi tidak tergambar secara jelas karena strategi yang dibangun terbatas pada pemberdayaan masyarakat. Padahal pengintegrasian keduanya dapat berkontribusi secara signifikan dalam menempatkan masyarakat sebagai aktor utama mitigasi dan dengan demikian memperoleh manfaat dari mitigasi, sementara hasil dari pengurangan emisi dari upaya mitigasi tersebut juga menjadi lebih permanen karena terdukung dari sisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga perlu menegaskan perlunya kontribusi negara-negara maju ataupun perusahaan- perusahaan yang memiliki sejarah pelepasan emisi GRK yang signifikan kepada wilayah-wilayah yang terpapar dampak perubahan iklim sampai di titik di mana adaptasi tidak mungkin lagi dilakukan dan satu-satunya jalan adalah bermigrasi (loss and damage). Oleh karenanya, pemerintah juga perlu mempersiapkan perangkat yang mengakomodir mekanisme loss and damage di tingkat nasional. Kami juga menghimbau agar pemerintah menyiapkan langkah dan modal adaptasi secara lebih serius mengingat dampak perubahan iklim yang semakin riil seiring berjalannya waktu.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top