Ketiga, Reduce, reuse, recycle tidak dapat dilakukan pada tataran konsumen saja, melainkan harus ada kontrol terhadap produsen agar tidak mendorong konsumsi yang berlebihan (overconsumption). Keempat, pentingnya peningkatan kapasitas dan pendanaan yang disertaai dengan komitmen pengawalan implementasi oleh pemerintah. Pemerintah harus ada di dapat dalam menentukan inovasi-inovasi yang akan dilakukan, bukan hanya pasif menyambut investor/donor. Kelima, pemerintah harus menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat terdampak.

12. Penegakan Hukum sebagai Kondisi Pemungkin

Posisinya memang di hilir, namun dalam rangka pengurangan emisi GRK posisinya menjadi amat vital. Sayang sekali, rencana penguatan penegakan hukum tidak tercermin dalam draf INDCs. Dalam diskusi publik yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2015 di Manggala, paparan tentang penegakan hukum tidak memperlihatkan inovasi yang menggembirakan. Penegakan hukum harus diletakkan sebagai kondisi pemungkin efektivitas pengurangan emisi GRK di tengah cita- cita pertumbuhan ekonomi yang melalui paket kebijakan deregulasi yang membuka keran investasi seluas-luasnya.

Ada pandangan bahwa perubahan iklim merupakan hasil dari pengelolaan lingkungan yang baik. Pandangan ini keliru karena perubahan iklim adalah urusan ekonomi. Oleh karenanya, penegakan hukum yang didorong dalam upaya pengurangan emisi GRK tidak hanya terbatas pada isu pencemaran tetapi juga pada praktek-praktek berjalannya pemerintahan yang tidak bersih. Lantas, penegakan hukum pun harus berjalan lintas sektor. Ia tidak hanya menjadi tugas KLHK namun juga Kemendagri melalui pemerintah daerah yang harus dikelolanya, lewat perencanaan tata ruang misalnya.

Perencanaan tata ruang justeru menjadi alat bagi pemerintah dan korporasi untuk mengendalikan ruang, merontokkan penguasaan tanah rakyat dan perubahan peruntukkan hutan guna mengakomodasikan kepentingan proyek-proyek ekonomi. Dalam kasus MP3EI dan MIFEE, terlihat jelas praktik penyimpangan dan perontokkan ketahanan iklim melalui politik tata ruang. Tindakan kongkrit yang musti dilakukan adalah melakukan dan mekanisme konsultasi RTRW yang seluas-luasnya melibatkan masyarakat, meninjau kembali kebijakan dan izin-izin pemanfaatan lahan dan hutan, serta penegakan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, cacat hukum dan merugikan hak hidup masyarakat, termasuk hak hidup perempuan.

13. Proses Penyusunan Tidak Partisipatif

Termuat klaim bahwa “Dalam penyusunan INDC, Pemerintah Indonesia telah melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil melalui lokakarya dan konsultasi di tingkat nasional dan lokal.” Koalisi berpendapat bahwa klaim ini perlu ditinjau ulang. Meski telah mengadakan beberapa kali diskusi publik yang mengundang banyak pihak, forum tersebut sangat padat materi dan menyisakan tidak banyak ruang untuk diskusi. Prosesnya lebih tepatnya disebut sebagai seminar karena tidak ada dokumen yang dikonsultasikan. Sesi sore, konsultasi tersebut sepi hanya tersisa beberapa orang. Proses tersebut justru berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar partisipasi yang mengandalkan tidak hanya keterlibatan sebanyak-banyak peserta tapi kehadiran secara sadar dan mengambil pilihan argumentasi dan sikap secara sadar termasuk resikonya. Bentuk nyata suatu sikap sadar antara lain peserta memberikan kontribusi aktif sekaligus ada kepastian di pihak lain bahwa masukan-masukan tersebut dipertimbangkan dalam kebijakan yang dikonsultasikan. Diskusi-diskusi publik yang telah diadakan tersebut sama sekali tidak mengusung spirit ini.

Bahkan tidak jelas mekanisme pemerintah dalam menampung dan mengolah masukan dari masyarakat paska peluncuran draft INDC pada beberapa waktu yang lalu oleh kementrian KLHK.

Selain itu, perlu ditinjau ulang mengenai keterlibatan pemangku kepentingan perempuan, baik kementerian/lembaga pemberdayaan perempuan, organisasi perempuan, maupun perempuan terdampak, yang dapat membawa dan mewakili kepentingan perempuan sebagai salah satu subyek pemangku kepentingan dalam pelaksanaan INDC.

14. Perlu tindakan konkrit

Pemerintahan hari ini sangat luar biasa beretorika tentang Nawacita, namun pidato mimpi besar dan komitmen nasional pembangunan tentang katahanan iklim tidak berarti tanpa tindakan konkrit. Pondasi ketahanan iklim Indonesia, antara lain: kepastian perencanaan ruang dan penggunaan lahan, serta kepastian tenurial. Praktiknya, perencanaan ruang dan lahan melalui RTRWK, RTRWP dan RTRWN, dilakukan secara sentralistik, terjadi pembatasan partisipasi masyarakat dan dikendalikan kelompok kepentingan, sehingga secara substansi rancangan ruang tidak dapat mengakomodasikan kepentingan rakyat atas pembangunan dan gagal mengoreksi tata kelola pengelolaan hutan dan lahan. Demikian pula halnya dengan masih banyaknya konflik akibat tata kelola kehutanan dan lahan yang masih belum mampu diurai mengakibatkan sulitnya menyajikan data faktual tentang kawasan hutan serta terpinggirkannya masyarakat dari upaya pengelolaan hutan dengan model kelola masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top