Pernyataan ini menunjukkan draft INDCs tidak sejalan dengan agenda kerja pembenahan tata kelola hutan melalui peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola hutan yang digagas Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pada RPJMN 2015 – 2019, seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan tersebut ditargetkan untuk dikelola masyarakat melalui skema HKm, HD, HTR, Hutan Adat, Hutan Rakyat (HR) dan Kemitraan. Sasaran dari perhutanan sosial tersebut adalah 32 juta rakyat Indonesia di 33 ribu desa yang hidup di sekitar hutan Namun memasukkan inisiatif restorasi ekosistem dan konservasi, menunjukkan ketidakjujuran dan inkonsistensi pemerintah. Restorasi ekosistem diyakini akan diperuntukkan kepada sektor swasta, sementara upaya melakukan konservasi tidak memberi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mengelola sebuah kawasan hutan, terlebih untuk mendapatkan hak tenurial. Kedua skema ini berpotensi akan mengambil porsi besar dari 12,7 jt ha hutan yang seyogyanya diperuntukan bagi masyarakat.

11. Perlu Kecermatan mengurangi Emisi melalui Limbah

Kontribusi sektor limbah terhadap GRK cukup signifikan, yakni sebesar 11,42%. Oleh karenanya, optimalisasi pengurangan emisi dari sektor limbah menjadi sangat penting, dengan beberapa catatan.

Pertama, Masyarakat miskin dan termarjinalkan seringkali tidak memiliki modal sosial yang cukup untuk menuntut perbaikan lingkungan di sekitar mereka dan malah seringkali terimbas dampak dari perbaikan lingkungan di wilayah yang lebih kuat posisi tawarnya atau lebih makmur. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam memetakan nexus antara dampak limbah terhadap masyarakat sekitar dengan pengurangan GRK, bukan menyerahkan sepenuhnya dgn mekanisme pasar. Pengurangan emisi GRK dari sektor limbah, terutama dengan optimalisasi teknologi, harus menyadari betul pola-pola ketidakadilan lingkungan yg telah terjadi, dan harus dapat memicu keadilan lingkungan. Tanpa inventarisasi masalah keadilan lingkungan yg sudah terjadi, pengurangan GRK dapat memperlebar jurang ketidakadilan.

Kedua, pengurangan emisi tidak dapat memisahkan diri dari isu pencemaran dan penegakan hukumnya yg lemah. Dalam hal ini, skema insentif bagi pelaku usaha/kegiatan yg berpartisipasi baik dalam pengurangan GRK (misal dengan skema CSR/insentif) tidak boleh memberi ruang bagi mereka untuk meloloskan diri dr tanggung jawab hukumnya.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top