Tabel 2. Perkembangan Luas Areal Tanam Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan
Intip_Hutan_Feb_2016_opti_2_Sawit_Tabel_2

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015
*) = Angka Sementara

 

Kalimantan, Surga Kedua Kelapa Sawit, Neraka Pertama Hutan Alam Indonesia.
Meskipun luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera dua kali lipat dari Kalimantan, namun potensi terbesar terjadinya perluasan lahan justru ada di Kalimantan. Jika disimak dari Tabel 2, luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,72%. Pada tahun 2014, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah di Kalimantan sudah mencapai 9,14 juta hektare, meskipun baru sekitar 2,78 juta hektare yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).

Gambar 3. Realisasi Izin Usaha Perkebunan IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Realisasi Tanam Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan (Juta Hektare)
Intip_Hutan_Feb_2016_opti_2_Sawit_Gambar_3

Sumber: Dinas Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tahun 2014 (diolah)

 

Sebetulnya bila dibandingkan antara produksi CPO dengan luas total perkebunan kelapa sawit, nampak bahwa produktivitas lahan di Indonesia masih di bawah Malaysia. Pada 2014 produktivitas CPO Indonesia hanya sebesar 3,73 ton/ha dari areal tanaman kelapa sawit seluas 10,96 juta hektare, sedangkan Malaysia sebesar 4,82 ton/ha dari areal seluas 4,5 juta hektare. Ini juga mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia menjadi produsen kelapa sawit nomor satu di dunia, namun ternyata sangat rakus lahan. Produktivitasnya lebih rendah, tetapi areal tanaman yang digunakan untuk berproduksi dua kali lipat lebih luas.

Kebijakan pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit, mungkin mendapat tanggapan positif dari investor baik lokal maupun asing, namun pemerintah seringkali luput mempertimbangkan bahwa perluasan lahan akan banyak mengorbankan hutan. FWI mencatat dalam kurun waktu 2009-2013 telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 579.700 hektare, dan paling luas terjadi di Kalimantan yaitu mencapai 192.000 hektare. Kebijakan ini memberi keleluasaan perubahan penggunaan lahan dan konversi hutan secara besar-besaran. Meskipun legal, namun acapkali menimbulkan persoalan lingkungan maupun sosial.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top