Rekomendasi Masyarakat Sipil Indonesia
Berdasarkan potret keterbukaan informasi LH-SDA yang telah diuraikan di atas, berikut ini rekomendasi kepada Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk:
1. Memberikan disinsentif bagi Badan Publik pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang belum membentuk Komisi Informasi provinsi, PPID Utama, PPID Pembantu, Sistem Informasi Publik, SOP dan Daftar Informasi Publik. Disinsentif yang dapat diterapkan misalnya: pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten/kota, serta mengurangi dana program dukungan manajemen teknis kementerian/lembaga.
2. Segera mengeluarkan skema kebijakan yang memerintahkan kepada badan publik untuk melaksanakan hasil putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.
3. Segera membuat dan mengedarkan panduan dan daftar informasi yang terbuka pada sektor LH-SDA yang berlaku secara nasional dengan memperhatikan usulan masyarakat sipil.

Secara khusus mendorong Komisi Informasi Pusat dan provinsi untuk:
1. Mempublikasikan badan publik yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi dan pengadilan;
2. Membuka dan memperkuat mekanisme pengaduan atas pelanggaran kode etik anggota Komisi Informasi.

PENYUSUN
GERAK-Aceh, MATA-Aceh, WALHI-Sumatera Selatan, FITRA-Sumatera Selatan, FITRA-Riau, SAMPAN- Kalimantan Barat, JARI Borneo-Kalimantan Barat, JATAM-Kalimantan Timur, GEMA ALAM NTB, JARI-Kalimantan Tengah, KH2 Institute-Kalimantan Tengah, Indonesian Corruption Watch, Forest Watch Indonesia, Indonesian Parliamentary Center, Publish What You Pay Indonesia, Freedom of Information Network Indonesia, Seknas FITRA, Indonesian Center for Environmental Law

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top