D. Buruknya Transparansi Pengelolaan Hutan dan Lahan Diduga Berkontribusi Terhadap Angka Deforestasi
Berdasarkan data Forest Watch Indonesia tentang perubahan tutupan hutan tahun 2009-2013, angka deforestasi Kabupaten Berau sebesar 113.233 Ha dan 88.296 Ha untuk Kabupaten Ketapang (FWI: 2014). Berdasarkan studi IKHL yang dilakukan ICEL tahun 2012-2013, indeks transparansi kedua kabupaten tersebut dalam kategori “buruk”, yaitu 7.07 untuk Kabupaten B erau dan 10.30 untuk Kabupaten Ketapang. Data tersebut mengindikasikan bahwa semakin tidak transparan, maka semakin tinggi angka deforestasinya. Berikut data yang menjelaskan hal di atas:

Grafik-3 Transparansi vs. Deforestasi
Trans_vs_Def

Trans_vs_Def2

E. Keterbukaan Informasi Terancam oleh UU Ormas dan RUU Rahasia Negara
Belum juga UU KIP dilaksanakan dengan serius, ternyata ancaman terhadap keterbukaan informasi justru muncul dari agenda legislasi yang kontraproduktif dalam pelaksanaan UU KIP. Sejak disahkan pada 22 Juli 2013, UU Ormas secara nyata membatasi hak masyarakat atas informasi, terutama organisasi masyarakat sipil (OMS) di daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah salah menafsirkan kewajiban OMS memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbanglinmas. Akibat tanpa SKT tersebut, pemerintah daerah menolak melayani permohonan informasi yang diajukan OMS yang tidak bisa menyertakan SKT. Padahal legalitas OMS tidak hanya ditentukan oleh SKT, tetapi dapat dilakukan melalui Kemenkum-HAM atau instansi lainnya, tergantung dari bentuk kelembagaan OMS tersebut. Peta dampak UU Ormas terhadap kebebasan akses informasi dapat dilihat pada link berikut ini: http://www.yappika.or.id/ (Peta Pantauan UU Ormas).

Belum selesai dengan UU Ormas, pelaksanaan UU KIP berpotensi terancam juga dengan masuknya RUU Rahasia Negara dalam usulan Prolegnas 2015-2019. Semangat keterbukaan informasi yang diusung UU KIP akan berhadapan dengan semangat ketertutupan yang diusung oleh RUU Rahasia Negara. Padahal pembahasan RUU Rahasia Negara telah dihentikan oleh Pemerintah dan DPR RI pada tanggal 16 September 2009. Bahkan disinyalir RUU ini akan diagendakan juga dalam usulan RPJMN tahun 2015- 2019. Jika Pemerintahan Jokowi-JK serius mengagendakan keterbukaan informasi, maka pemerintah harus berani mengoreksi hal ini.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top