Grafik-2 Perbandingan Indeks Kelola Pelayanan Publik dengan Indeks Kelola LH-SDA
Perbandingan_Indeks_KelolaDari 410 dokumen yang diminta (uji akses) dalam studi LBI hanya 82 dokumen (20%) yang diperoleh, dengan rincian 73 dokumen diperoleh melalui surat permintaan, dan hanya 9 yang dipublikasikan. Pada studi IKHL, hanya 53 dokumen (17%) yang diperoleh dari 311 dokumen yang diminta.

C. Buruknya Transparansi dan Tata Kelola di Sektor

Pengalaman di Kalimantan Barat, ketika dokumen izin usaha dan pendukungnya dibuka kepada publik, masyarakat sipil dapat melakukan pemantauan dan pengaduan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat melakukan pencabutan/revisi izin dan penagihan kurang bayar atas iuran PNBP (iuran tetap dan royalti). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mendorong upaya penyelamatan sumber daya alam dan kerugian negara.

Minerba Menyebabkan Kebocoran Penerimaan Negara Lebih dari 50 kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Tambang menyatakan bahwa pemerintah menanggung kerugian hingga Rp 4,6 triliun dari kekurangan pembayaran iuran tetap dan royalti perusahaan tambang sepanjang 2010-2013. Hal ini disebabkan oleh tertutupnya informasi tentang perusahaan-perusahaan minerba yang masih memiliki tanggungan hutang dari iuran tetap dan royalti yang seharusnya dibuka oleh pemerintah sehingga masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan. Kerugian ini dihitung dari hasil rekapitulasi data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di 12 provinsi. (http://www.tempo.co/read/news/2014/12/08/090626953/Tiga-Tahun-Sektor-Tambang-Rugikan-Negara-Rp-46-T diakses pada 11 Desember 2014)

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top