Tabel-3 Sengketa Informasi oleh Masyarakat Sipil
Sengketa_InformasiSumber: Kompilasi Data Masyarakat Sipil, 28 April 2015

Meskipun Tabel-3 menunjukkan dikabulkannya permohonan sengketa informasi oleh Komisi Informasi, tetapi pada beberapa kasus di Bulungan, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir, badan publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi. Selain itu, masih ditemukan inkonsistensi pelaksanaan UU KIP, sebagaimana pada kasus sengketa FWI melawan KLHK. (Lihat Box)

BOX_ContohSektor LH-SDA jauh lebih tertutup dibandingkan dengan sektor pelayanan publik. Studi yang dilakukan oleh Seknas FITRA tahun 2011-2012 untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan publik dan sektor LH-SDA menunjukkan bahwa kinerja di sektor LH-SDA jauh lebih rendah dibandingkan sektor pelayanan publik (Local Budget Index mengukur sejauhmana praktik-praktik pengelolaan anggaran daerah dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola. Sektor yang diuji dalam LBI adalah Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum/Infrastruktur. Sedangkan sektor yang menjadi fokus Indeks Kelola Hutan dan Lahan adalah kehutanan, perkebunan dan pertambangan.). Indeks (skor) Transparansi dalam LBI mencapai 27,7 dari 100 persen, sedangkan dalam IKHL hanya 11,4 dari 100 persen. Skor 11,4 masuk dalam kategori kurang transparan (0 – 23,3 persen). Dokumen terkait perizinan masih sangat sulit diakses oleh masyarakat.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top