B. Badan Publik Sektor LH-SDA Sangat Tertutup
Berdasarkan studi Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) yang dilakukan ICEL dan Seknas FITRA, data permintaan informasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan NAD menunjukkan bahwa badan publik sektor LH-SDA masih tertutup.

Dari total 975 dokumen terkait LH-SDA yang diminta masyarakat sipil di 7 provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, NAD, NTB), hanya 127 yang diberikan. Berdasarkan Grafik-1 menunjukkan bahwa hanya 13 persen dokumen yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat yang meminta informasi. Dari 489 dokumen izin dan AMDAL yang diminta, hanya 35 dokumen (7%) yang dapat diperoleh. Begitu juga dengan dokumen kebijakan dan anggaran pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan, hanya 92 dokumen (19%) yang dapat diakses dari 486 dokumen.

Grafik-1 Jumlah Permohonan Informasi Sektor LH – SDA tahun 2014 – 2015
Jumlah_Permohonan
Periode 2014-2015, terdapat 27 permohonan sengketa informasi sektor LH-SDA ke Komisi Informasi, 18 permohonan dikabulkan oleh Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan dokumen publik di sektor LH-SDA, masyarakat sipil harus menempuh upaya penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top