Data di atas masih sebatas mandat pembentukan PPID dan belum memasukkan mandat penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik, laporan pelaksanaan UU KIP, dan sebagainya. Apabila keseluruhan mandat ini diakumulasikan, maka dapat dipastikan tingkat ketaatan badan publik dalam melaksanaan UU KIP akan jauh lebih rendah dari tingkat ketaatan untuk membentuk PPID saja.

Berdasarkan hasil pemantauan masyarakat sipil pada tujuh provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)), ditemukan fakta bahwa NAD, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat memiliki prosentase pembentukan PPID yang bagus. Hal ini dikarenakan adanya peran aktif pemerintah provinsi dan Komisi Informasi provinsi untuk mendorong pembentukan PPID di kabupaten/kota. Dalam konteks NAD, Komisi Informasi Provinsi NAD melakukan pemeringkatan secara berkala ditingkat SKPD provinsi, kabupaten/kota, dan partai politik. Sementara di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat, masyarakat sipil dan pemerintah provinsi menginisiasi pembentukan forum PPID kabupaten/kota se-provinsi sebagai upaya untuk mendorong pembentukan dan koordinasi antar PPID.

Tabel-2 Jumlah PPID yang Terbentuk 2015
Jumlah_PPID

Sumber: Kompilasi Data Masyarakat Sipil, 28 April 2015

Di sisi lain, masyarakat sipil menemukan 7 (tujuh) provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi). Pasal 60 UU KIP menyatakan bahwa: “Komisi Informasi Provinsi harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.” Ketujuh provinsi tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Belum dibentuknya KI Provinsi di tujuh provinsi ini berdampak pada lambatnya pelaksanaan keterbukaan informasi di tujuh provinsi tersebut.

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top